Alat Tulis Senilai Rp 3 Miliar Dimusnahkan di PT. Tenang Jaya Sejahtera

KARAWANG-Direktorat Penyidikan, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM memusnahkan lebih dari 800 ribu batang pensil 2B beserta 54 ribu buah rautan exam grade palsu di pabrik pengelola limbah di Karawang, PT Tenang Jaya Sejahtera.
Kasubdit Penindakan Direktorat Penyidikan, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Abdul Hakim mengatakan, tindakan pemusnahan pensil dan rautan palsu itu dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelanggar. ”Kalau ini dibiarkan akan merugikan masyarakat banyak terutama para pelajar,” ujarnya.
Pensil 2B yang dimusnahkan itu, menurutnya, merupakan  biasa digunakan saat ujian nasional (UN), dan jika pensil 2B palsu itu dibiarkan beredar, maka jawaban dari ujian nasional siswa itu tidak akan terbaca komputer. Hal tersebut akan merugikan siswa peserta ujian nasional yang menggunakan pensil 2B.
”Resiko khususnya bagi para pelajar adalah mereka yang menggunkan pensil palsu dengan tingkat kegelapan dan arsiran yang tidak tepat. Hal ini bisa menyebabkan komputer tidak akurat dalam membaca jawaban mereka,” paparnya.
Selain itu, pemusnahan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen. Sebab, jika pensil 2B palsu itu dibiarkan beredar, maka akan merugikan siswa yang mengikuti ujian nasional. Sementara itu, dalam pemusnahan 832.752 pensil 2B dan 54 ribu rautan exam grade palsu itu disaksikan empat orang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta dua orang dari Suryomurcito & Co beserta aparat kepolisian.
Proses pemusnahan barang-barang palsu tersebut dilakukan dengan menurunkan dua mesin penghancur dan terakhir semuanya dimasukan ke dalam tungku besar untuk dibakar.
Kuasa hukum dari Suryomurcito & Co, M Arif Rochman, mengatakan, sebanyak 832.752 pensil 2B dan 54 ribu rautan exam grade palsu yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti hasil penggerebekan di dua lokasi sekitar Kota Bandung, pada Juli 2012.
Menurut dia, dalam pensil 2B yang asli tercantum Schwan-Stabilo sebagai pemilik sah merk exam grade. Tetapi dalam pensil 2B yang kini dimusnahkan, tidak tertera Schwan-Stabilo dan kualitas pensil palsu itu pun rendah. Tingkat kegelapan dan arsiran pensil 2B palsu itu tidak terbaca oleh komputer.
“Dengan demikian, jika pelajar peserta ujian nasional menggunakan pensil 2B palsu tersebut maka akan merugi dan bisa tidak lulus ujian nasional. Sebab, arsiran pada pensil 2B palsu itu tidak terbaca komputer,” katanya.
Diketahui, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) beserta Mabes Polri dan Kanwilkumham Jawa Barat serta menyita pensil dan rautan palsu bermerk Exam Grade di gudang Tri Jaya Jalan Caringin no 439 P Bandung, pada pertengan Juli 2012.
Diperkirakan, barang palsu tersebut telah merugikan sekitar Rp3 miliar. Penyitaan tersebut dilakukan dengan adanya delik aduan kepada HKI dari pihak yang telah dirugikan. Pihak gudang Tri Jaya yang dimiliki oleh kwe Hok Siong telah melanggar pasal 94 UU Merk no 15, tahun 2001 dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Astra Motor III Bantu Pemkab Karawang Bangun Rumah Pintar

KARAWANG - Astra Motor III Grup membuka Rumah Pintar Astra Motor (Asmo) III di komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Selasa (18/3/2014) siang. Rumah Pintar ini dibangun Astra sebagai bentuk kepedulian perusahaan itu kepada dunia pendidikan di Indonesia. Asmo III merupakan 1 dari 21 Asmo serupa yang dibangun di Indonesia.

Pembukaan dan peresmian ini dilakukan Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Drs. H. Agus Supriatman bersama Direktur Manufacturing Astra Dihatsu Karawang, Pongki Prabowo.

Rumah Pintar ini dibangun 12 perusahaan Astra Motor III Grup dan bekerjasama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia (SKIB). Perusahaan itu diantaranya PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra International - Daihatsu Sales Operation, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Astra International - Isuzu Sales Operation, PT Gaya Motor, PT Inti Pantja Press Indonesia, PT Astra Multi Truck Indonesia, PT Astra International - UD Truck Sales Operation, PT Tjahja Sakti Motor, PT Fuji Technica Indonesia, PT Astra Indonesia - BMW Sales Operation dan PT Astra Indonesia - Peugeot Truck Sales Operation.

Pembangunan Rumah Pintar ASMO III ini dimulai sejak Oktober 2013 hingga Februari 2014, bangunan ini dibuat sesuai standar yang ditetapkan SIKIB. Di dalam Rumah Pintar ini terdapat lima sentra utama, yaitu sentra buku dan permainan, sentra komputer, sentra audio visual, sentra kriya dan sentra panggung.

Untuk fasilitas penunjang, ASMO III sudah dilengkapi 8 unit komputer, 1 unit LCD proyektor, 1 DVD player, 500 buku bacaan anak dan pengetahuan umum, 50 alat permainan edukatif, 1 mesin jahit, 1 kulkas, serta peralatan meja, kursi, lemari, karpet termasuk kompor masak.

Dijelaskan Ade Swara, kepedulian perusahaan tersebut diharap bisa diikuti perusahaan lainnya, mengingat Corporate Social Responsibility (CSR) seperti ini memang sangat dibutuhkan di Kabupaten Karawang, karena Kabupaten Karawang memiliki prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Namun begitu, tidak semua perusahaan di Kabupaten Karawang menyalurkan CSR untuk pendidikan, mereka telah menyalurkan CSR di bidang pembangunan lain.

“Khusus untuk perusahaan yang tertarik menyalurkan CSR di bidang pendidikan, kita selalu mengajak mereka untuk membantu kebutuhan pendidikan di Karawang. Hingga kini memang sudah banyak perusahaan yang menyalurkan CSR dengan bentuk yang beragam. Untuk Rumah Pintar seperti ini, semoga bisa berkelanjutan dilakukan perusahaan yang ingin mengembangkan pendidikan di Kabupaten Karawang,” kata bupati.

Sementara itu, Pongki Prabowo menyatakaan, Astra ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara, diantaranya melakukan kerjasama dengan SIKIP membangun Rumah Pintar di 21 daerah di Indonesia. Karawang merupakan satu kabupaten yang dibangun Rumah Pintar, karena Astra berdiri di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga bentuk CSR ini sengaja dibangun untuk membantu meningkatkan pendidikan di Karawang. Dia sangat berharap, Rumah Pintar ini bisa dikelola oleh Pemkab Karawang dengan baik dan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat.

“Alasan kita membangun Rumah Pintar di Karawang, karena kita punya beberapa industri di Karawang, sehingga kita melakukan kerja sama dengan Pemkab Karawang. Kehadiran Astra ini tak hanya bisnis, tetapu kita berusaha bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama pendidikan,” jelas Pongki.

Menanggapi hal itu, Agus Supriatman menjelaskan, dengan diwujudkannya Rumah Pintar ini berarti ada peluang yang dikolaborasikan dengan SKB dan diharap bisa dirasakan warga. Kedepan pihaknya akan mengkonsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tiap kecamatan di Kabupaten Karawang seperti ini, artinya dengan program CSR ini merupakan peluang baik untuk SKB dalam mengembangkan programnya, ini juga jadi contoh bagi perusahaan lain.

“Ini juga bukti bahwa pendidikan dipikirkan semua pihak, yaitu oleh pemerintah, orang tua dan swasta. Rumah Pintar ini diharapkan bisa tersebar juga di semua kecamatan se-kabupaten. Memang CSR ke bidang pendidikan relatif kecil, tetapi kita sudah punya buku pemetaan CSR, yaitu nama-nama perusahaan yang akan disandingkan dengan sekolah asuh, sehingga kebutuhan sekolah bisa dilengkapi dari CSR,” jelasnya.

PT. Pupuk Kujang Resmikan Sarana Layanan Kesehatan

KARAWANG, Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara bersama Direktur Utama PT. Holding Company, Arifin Tasrif, Direktur Utama PT. Pupuk Kujang Bambang Tjahjono bersama jajarannya meresmikan gedung Sarana Layanan Kesehatan PT. Pupuk Kujang di dalam kawasan perusahaan tersebut, Kini, gedung pelayanan kesehatan itu lebih lengkap dibanding sebelumnya dengan sejumlah tenaga dokter.

Sementara ini, layanan kesehatan tersebut baru melayani pemeriksaan kesehatan karyawan PT. Pupuk Kujang, kedepan akan dibuka untuk menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat sekitar yang butuh pengobatan.

Pada persemian ini, hadir Kapolres Karawang AKBP Tubagus Ade Hidayat S.Ik juga ketua DPRD Karawang. Pada kesempatan itu, bupati melinjau langsung sejumlah pemeriksaan

Dinkes Karawang Luncurkan Sistem Teknologi Informasi Karawang Sehat

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang meresmikan Sistem Teknologi Karawang Sehat 2014, di kantor dinas tersebut. Teknologi itu untuk menyederhanakan agar masyarakat tidak bingung dan bisa mendapatkan jaminan berobat dari Pemkab Karawang untuk bisa memastikan jaminan dan pembayaran dari Dinas Kesehatan.

Diketahui, di Kabupaten Karawang pelayanan masyarakat miskin sudah dimulai sejak tahun 2007 dan pada tahun 2010 Pemkab Karawang melakukan pendataan dan tercatat masyarakat kurang mampu se-kabupaten sebanyak 551.261 peserta yang disebut peserta Jamkesda dan memiliki kartu tersebut.

Seiring waktu muncul JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin), pesertanya yaitu masyarakat yang sakit dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki kartu Jamkesda. Namun, semakin lama jumlahnya tidak terkendali, karena masyarakat tetap saja mendatangi Dinas Kesehatan untuk memperoleh JPKMM. Sedangkan, di Dinas Kesehatan belum ada sistem yang bisa mengontrol masyarakat yang sudah memiliki atau belum memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

Dengan begitu, di dalam anggaran perubahan tahun 2013, Dinas Kesehatan dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Karawang merapihkan data masyarakat miskin yang belum didata tahun 2010 agar kembali diverifikasi secara sistem, yaitu dengan memverifikasi data Jamkesda yang ada dengan data JPKMM, kemudian memverifikasi data Jamkesda ke data Jamkesmas versi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

“Dengan verivikasi itu, diharapkan tidak ada tumpang tindih data antara BPJS dan Karawang Sehat, supaya anggaran APBD II sepenuhnya dapat digunakan untuk peserta Karawang Sehat secara efektif dan efesien,” kata Kepala Dinas Kesehatan Karawang dr. Asep Hidayat Lukman.

Selain itu, Dinas Kesehatan Karawang membuat ‘software’ teknologi informasi tentang kepesertaa dan pelayanan yang terintegrasi antar peserta, rumah sakit dan Dinas Kesehatan secara ‘on line’. Jadi, setiap ruah sakit diberi kata kunci untuk mengakses melihat kepesertaan, meminta jaminan ke Dinas Kesehatan. Sehingga, pasien tidak perlu bulak-balik dan langsung mendapat kepastian pelayanan, sehingga memudahkan proses klaim dan meringankan pekerjaan.

“Tahun 2014 ini, kita bersama aparat desa dan TKSK untuk meng-clean up data yang sudah diverifikasi, karena masih ditemukan beberapa data dengan orang sama, tetapi tahun kelahirannya berbeda,” jelas Asep.

Pada peresmian Sistem Teknologi Karawang Sehat 2014, Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua DPRD Karawang H. Tono Bahtiar melakukan telecompres video dengan sejumlah rumah sakit daerah dan swasta di Karawang, percakapan langsung ini sebagai upaya Dinas Kesehatan memudahkan komunikasi langsung dengan rumah sakit se-kabupaten.

Bupati Karawang Klaim Investasi di Karawang Semakin Pesat

Karawang-Bupati Karawang Ade Swara mengklaim investasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semakin meningkat sepanjang tahun 2013-2014 sampai hampir setengah dari investasi di Jawa Barat yang berada di Karawang.

"Sampai saat ini sekitar 43 persen investasi di Jawa Barat berada di Karawang. Itu terlihat jelas dari semakin pesatnya pembangunan pabrik," kata Ade Swara, di Karawang.

Dikatakannya, sekitar 19-20 ribu hektare lahan di Karawang sudah masuk dalam kawasan industri. Sehingga cukup banyak dan nyaris setiap bulan terdapat pembangunan pabrik di sejumlah kawasan industri sekitar Karawang.

Ia mengingatkan agar kalangan pengusaha yang menanamkan investasinya di Karawang bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup, kata dia, terutama dalam hal penanganan limbah industri bisa dikelola secara baik dan benar, agar tidak mencemari lingkungan hidup.

Pihak perusahaan juga perlu diarahkan tidak semata-mata menguntungkan perusahaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat lokal Karawang.

Ia menilai cukup banyaknya perusahaan yang berinvestasi di daerahnya merupakan tanda atau bukti kalau Karawang hingga kini masih menjadi daerah yang kondusif.

Pembangunan Kantor Desa Sarimulya - Kotabaru

KOTABARU - Kondisi cuaca yang masih tak menentu membuat proyek pembangunan kantor Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru menemui kendala. Pasalnya, gedung kantor yang menghabiskan anggaran Rp 500 juta lebih itu amat bergantung dengan keadaan cuaca untuk menyelesaikan pembangunan.
Berdiri diatas tanah seluas 950 meter persegi, Kepala Desa Sarimulya Tatang Hidayat, harus mengurug terlebih dahulu karena kontur tanah yang tidak rata. Jika memungkinkan, dalam dua bulan kedepan kantor itu sudah jadi dibangun. Dia sudah menghabiskan 50 truk tanah merah untuk mengurug tanah. "Kalau desa lain mungkin tidak perlu, kebetulan tanah kami ini tidak rata jadi harus diurug. Biaya yang dikeluarkan pun lumayan besar," kata dia menjelaskan. Dulunya, tanah yang kini dibangunkan prototype itu merupakan empang.
Saat ditanya untuk apakah bangunan kini yang masih megah berdiri, ia menyakan bahwa gedung itu masih bakal digunakan dan disatukan dengan gedung kantor yang baru. "Nanti akan kita benteng semua lokasi ini termasuk bangunan yang lama untuk keperluan gedung serbaguna atau kegiatan masyarakat lainnya," sambung Tatang. Jika tidak ada aral merintang, bulan Mei nanti pembangunan gedung selesai dilaksanakan.
Saat ini, lanjut Tatang, pengerjaan masih dalam tahap pemindahan pasir dengan melibatkan beberapa tukang bangunan. Kedepan jika pembangunan dilakukan, masyarakat setempat akan diajak bergabung untuk bekerja membangun prototipe dengan cara gotong royong. "Nanti semua akan kita ajak, sekarang mah cuma mindah-mindahin material bangunan dulu," tukasnya.
Terkait pagar, Desa Sarimulya bahkan sudah memiliki ploting anggaran sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kita memang banyak dapat bantuan, termasuk tanah ini sendiri merupakan pemberian dari Deden Darmasnyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Syukur Alhamdulillah, kami selalu mendapat bantuan," pungkasnya

Kemacetan di Jalan depan PT Bessco Indonesia Karawang

CIKAMPEK, Kemacetan di Jalan Raya Purwasari, tepatnya di depan PT Bessco Indonesia, masih dikeluhkan bagi sejumlah pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat. Pasalnya, kemacetan itu disebabkan oleh para supir angkutan perkotaan (angkot) yang parkir sembarangan, sehingga menghabiskan separuh badan jalan. Keadaan semakin bertambah pelik tatkala tidak ada petugas lalu-lintas di lapangan.
Nanang, Kasi Dalops dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupetan Karawang mengakui, bahwa ia masih kekurangan personil untuk mentertibkan lalu lintas di titik-titik rawan macet. “Saya akui ada kelemahan, karena untuk menuntaskan kemacetan yang berada di depan PT Bessco Indonesia itu harus ada petugas yang standby. Ditambah, kemacetan itu tidak terjadi di satu titik saja. Karena saya sadar banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Insya Allah, kita akan terus berupaya mengurai kemacetan yang ada di Karawang,” ungkapnya.
Ia mengaku kerap menerjunkan anggotanya untuk melakukan gatur di depan PT Beesco. Namun kegiatan itu dirasa tidak cukup, karena masih berupa insidental semata. Kedepan, jumlah personil dalops perlu ditingkatkan lagi untuk menambah daya dukung kegiatan operasional yang ada. Sehingga, bisa lebih memaksimalkan kinerja institusi. "Selama ini juga sering kok ada petugas disana, tapi tidak bisa setiap waktu karena jumlah petugas kami juga terbatas," tandasnya.
Nanang juga meminta kepada intansi-intansi terkait, untuk turut membantu dan turun tangan dalam penuntasan kemacetan yang ada di Karawang, khususnya kemacetan yang sering terjadi di depan PT Bessco Indonesia itu. Pasalnya 46 angota dalops dari Dishubkominfo yang di bagi dua, meliputi wilayah Barat dan Timur masih belum bisa untuk mengatasi kemacetan yang menjengkelkan pengguna jalan. “Pemantauan lalu lintas, seperti pagi dan sore hari. Sudah anggota kami lakukan, saya juga sudah melakukan pendekatan terhadap pelaku-pelaku yang dianggap menyebabkan kemacetan. Maksud saya, jangan dishub aja yang bergerak. Polisi lalu lintasnya juga harus, dishub petugasnya kan terbatas, coba pihak-pihak yang terkaitnya juga turun tangan. Kalau polisi lalu lintas kan banyak personilnya,” terangnya.