Waspadai Peredaran Makanan Berpewarna Tekstil

- Dinkes Ambil Sampel Makanan di Pasar Cikampek

CIKAMPEK, Suara Karawang - Inpeksi mendadak yang dilakukan bersamaan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagsar) Kabupaten Karawang yang dilakukan di Pasar Tradisional Cikampek, mengambil contoh makanan yang dicurigai terdapat bahan pengawet baik itu pewarna tekstil maupun formalin.
Satu demi satu ruko maupun kios makanan yang ada di Pasar Tradisional Cikampek dihampiri, para petugas yang menggunakan seragam itu juga tidak canggung untuk menanyakan produk yang dipasarkan di pasar tradisional tersebut berasal dari mana. "Ini asalnya darimana bu, buat sendiri atau dikirim," ucap Moh Alwi, Kasi Pengawasan Makan Minuman dan Sediaan Farmasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, Rabu (16/7).
Secara otomatis pedagang menjawab, dikirim, kalau asalnya darimana dia tidak tahu karena dikirimnya juga pada malam hari. Sementara pihak dinas kesehatan yang bersama dengan Disperindagsar, membeli satu-demi satu makanan yang diduga terdapat bahan pengawet. "Kalau makanannya terlihat bening, bersih, itu ada kemungkinan terdapat bahan pengawet atau menggunakan pewarna tekstil," ujar salah satu staf Disperindagtamben didampingi Kasi Pengawasan Disperindagtamben, Ida Herawati.
Hal lainnya adalah seperti untuk ikan asin, pedagang juga ditanya ikan asinnya dihampiri oleh lalat atau tidak, kalau tidak dihampiri itu juga ada kemungkinan menggunakan bahan pengawet. "Kalau dihampiri lalat ya berarti tidak," ujarnya.
Terkait uji laboratorium, Dinkes sengaja membeli makanan yang dicurigai oleh mereka, kemudian makanan tersebut dibawa untuk kemudian diuji di lab. "Kami juga akan melakukan uji makanan pinggir jalan yang ada sepanjang arus mudik, jadi biar bisa tahu makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi, rencananya sidak itu akan dilakukan pekan depan," ujar  Kasi Pengawasan Makan Minuman dan Sediaan Farmasi Dinkes Kabupaten Karawang Moh Alwi. (zie)

51 Ibu Rumah Tangga Ikuti Pelatihan UPPKS

CIKAMPEK, Suara Karawang- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Karawang menggelar pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pelatihan tersebut bertujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga para peserta Keluarga Berencana (KB).
"Pelatihan ini digelar di tiga titik di Kabupaten Karawang itu yaitu di Karawang Kota, Rengasdenklok dan Cikampek," ujar Yuda Wisnu, Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK), BKBPP Kabupaten Karawang, seusai acara pelatihan di lingkungan kantor Camat Cikampek, Kamis (17/7).
Dia menyampaikan, peserta yang ikut pelatihan di Cikampek adalah peserta KB yang ada di enam kecamatan yaitu Cikampek, Purwasari, Kotabaru, Tirtamulya, Jatisari dan Cilamaya Wetan, jumlah pesertanya sebanyak 51 orang. "Jadi ibu-ibu yang mempunyai usaha produktif, supaya dalam pengelolaannya lebih baik lagi. Karenanya, disini dilatih baik dari segi wawasan, keterampilan terutama dibidang marketingnya," terangnya.
Dia menginginkan ibu-ibu mampu menunjang perekonomian keluarga, selain pendapatan yang diperoleh dari suaminya, kemudian lebih jauhnya adalah bisa menjadi andalan usaha keluarga. "Kita ingin mewujudkan ketahanan di bidang ekonomi. Disamping suaminya bekerja, istrinya ada usaha yang dikelola sehingga kemandirian ekonomi akan benar-benar terwujud," ujarnya.
Dia menyampaikan, salah satu pasar yang disiapkan oleh pemerintah adalah pusat oleh-oleh Karawang yang ada di Karawang Barat. Selain itu dia juga mengaku produk ibu-ibu tersebut sudah ada yang bisa masuk pasar swalayan. "Pasar swalayan yang sudah menerima produk ibu-ibu tersebut adalah Carrefour Karawang, adapun produk yang dipasarkan itu adalah jahe instan dari Jayakerta, kemudian produk buhun macam-macam kripik seperti keripik pisang dan yang lainnya kalau itu berasal dari Purwasari," ujarnya.
Menurutnya, itulah yang menjadi keinginan besar pemerintah, agar masyaSuara Karawangtnya benar-benar bisa mandiri bisa membangun roda perekonomian keluarga khususnya. "Karena keberhasilan ekonomi keluarga akan berdampak pada perekonomian daerah atau negara," ucapnya.
Disinggung mengenai permodalan, dia menyampaikan, di tahun 2010 lalu, pemerintah pernah menurunkan anggaran sebesar Rp 5 juta untuk setiap kelompok. "Karena itu hanya stimulus, jadi hari ini belum ada lagi anggaran untuk itu, tapi sampai hari ini masih ada yang berjalan dan ada juga yang sudah mandeg," ujarnya. (zie)

Penjualan Tiket KA Sesuai Tempat Duduk

CIKAMPEK, Suara Karawang- PT Kereta Api Indonesia (KAI) siapkan tiket sesuai kapasitas tempat duduk yang tersedia diatas gerbong kereta. Kondisi tersebut menjamin para penumpang tidak akan terjadi desakan, sehingga para penumpang mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan menuju kota tujuan.
"Sesuai ketentuan dari PT KAI Pusat, bahwa kami akan membatasi penjualan tiket yang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang ada diatas gerbong, hingga tidak terjadi lagi ada penumpang yang berdesak-desakan seperti pengalaman beberapa tahun lalu, hal ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna jasa KA selama dalam perjalanan menuju kota tujuan," Rohman, kepala Stasiun Cikampek. Kamis (17/7).
Dia menyampaikan, PT KAI akan memperlakukan pelayanan kepada para penumpang yang lebih baik dan nyaman, dengan tidak adanya pedagang asongan yang berjualan di atas kereta, yang sering dikeluhkan penumpang. "Kondisi itu kini sudah tidak ada lagi, bukan hanya itu pihak KAI terus berusaha untuk menghilangkan paradigma kesan tidak manusiawi saat penumpang yang memaksakan kehendak hingga harus berdesak-desakan," ujarnya.
Calon penumpang Kereta Api,  Tedi (38) yang bertujuan ke kota Pacitan bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita, mengatakan bahwa dirinya membeli tiket KA sejak sebulan yang lalu, karena jika mendadak beli pada saat mau berangkat menurutnya tidak mungkin didapat. "Nah soal kenyamanan saya mendengar dari adik saya yang pulang ke Pacitan dua hari sebelumnya, dia menyampaikan. dalam perjalanan beda dengan dulu, kini lebih nyaman," ujarnya.
Dia berharap kendaraan transportasi yang disediakan oleh pemerintah bisa menjamin 100 persen kenyamanan dan keamanan para penumpang, sehingga penumpang bisa lebih percaya lagi. "Kalau penumpang lebih merasa nyaman dengan menggunakan alat transportasi umum, maka kendaraan pribadi akan sedikit ditinggalkan, sehingga kemacetan pun bisa sedikit terhindarkan," pungkasnya.(zie)

Calon Haji Harus Persiapkan Diri

KOTABARU, Suara Karawang- Untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi jamaah calon haji sebanyak 56 calon haji yang berasal dari Kecamatan Kotabaru dan Tirtamulya, mengikuti bimbingan manasik haji. Bimbingan yang diselenggaSuara Karawangn oleh Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang itu dilaksanakan di setiap KUA yang tersebar di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, Kamis (17/7).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotabaru, H Ujang Rahmat, meminta agar para calon haji mempersiapkan diri dengan baik. Selain banyak belajar mengenai pengetahuan ibadah haji, para calon haji juga diminta untuk menjaga kesehatannya masing-masing. ''Ya acaranya bimbingan manasik, hari ini pembukaannya, acara akan dilaksanakan selama satu minggu bertempat di Kantor MUI Kotabaru," ujar Ujang.
Pesertanya sebanyak 56 orang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kotabaru dan Tirtamulya. Untuk Kotabaru sebanyak 51 orang dan Tirtamulya sebanyak 5 orang. "Mereka pulang pergi, acaranya setiap pukul 13.00 WIB sampai sore hari," ucapnya.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang, H. Edy Yusuf HS, S.Ag, MM, menyampaikan, acara manasik tersebut diadakannya di tiap-tiap KUA yang ada di Kabupaten Karawang, meski demikian anggaran yang digunakan adalah dari Kemenag. "Jadi sekitar 30 KUA mengadakan acara tersebut, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan para jemaah haji bisa mengikuti dengan baik," ujarnya.
Jumlah calon haji asal Kabupaten Karawang yang masuk dalam kuota pemberangkatan tahun 2014 ini, adalah sebanyak 1714 orang. "Dengan mengikuti mimbingan tersebut para jemaah calon haji akan lebih mengetahui bagaimana selama proses ibadah haji berlangsung nanti," ujarnya.
Pantauan Suara Karawang, para peserta khusu mengikuti acara di hari pertama tersebut, meski dalam keadaan puasa mereka terlihat semangat dan antusias. (zie)

Soal Pjs Kades Harus Segera Diputuskan

- Bagi Desa yang tak Miliki Sekdes PNS

PURWASARI, SK- Pasca disebarkannya surat edara Bupati tentang pemberhentian kepala desa yang habis masa jabatannya. Kali ini giliran pergantian Pejabat Sementara (Pjs) kepala desa yang masih harus menunggu kepastian.
Pasalnya tidak semua desa yang kepala desanya habis masa jabatan memiliki sekdes PNS. Sementara berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, yang menjadi Pjs kepala desa itu adalah PNS yang ada dilingkungan kabupaten/kota. "Di Purwasari yang habis masa jabatan kepala desanya ada lima desa yaitu Desa Sukasari, Tegalsari, Darawolong, Kalangsari dan Tamelang. Untuk Desa Karangsari tidak ada sekdes PNSnya," ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Purwasari, Syahrul Hafid saat ditemui SK diruang kerjanya, Selasa (1/7) kemarin.
Semua kepala desa yang akan habis masa jabatannya, tepatnya pada tanggal 10 September. Jadi harusnya tanggal 10 September Pjsnya sudah ada. "Kabarnya ada tim di k0abupaten yang menangani tentang Pjs, nah nanti bagi desa yang tidak ada sekdes PNS nya menunggu tim tersebut. Meskipun pada kenyataannya Pjs itu ditunjuk oleh Bupati," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Camat Kotabaru, Agus Sugiono, dia menyampaikan, untuk langkah selanjutnya bagi desa yang tidak memiliki sekdes PNS, sementara harus ada Pjs itu ada tim dari kabupaten. "Jadi kami menunggu kajian tim dari kabupaten untuk mengisi Pjs kepala desa bagi desa yang tidak ada sekdes PNS nya," ujar Agus.
Dia menyampaikan, di Kecamatan Kotabaru ada tujuh desa yang masa jabatan kepala desanya habis. Ketujuh desa tersebut adalah Pucung habis (SK) tanggal 4 Agustus, Wancimekar, Jomin Barat, Pangulah Selatan dan Pangulah Baru habis pada 10 September. Dua desa lagi yaitu Desa Jomin Timur dan Pangulah Utara habis 2 Desember. "Dari tujuh desa yang kepala desanya habis masa jabatannya, hanya dua desa yang ada sekdes PNS nya yaitu Desa Jomin Timur dan Wancimekar. Karena ada desa yang habisnya SK Kadesnya bulan Agustus, harusnya dalam waktu dekat ini sudah ada hasil kajiannya," ujarnya.
Dia menyampaikan, yang sebelumnya BPD berperan untuk mengusulkan Pjs apabila masa jabatan epala desa habis, berdasarkan aturan yang baru yaitu PP Nomor 43 tahun 2014, BPD hanya menyampaikan laporan masa akhir jabatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat. "Kami berharap semuanya bisa bejalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya. (zie)

Pergaulan Bebas Picu Pernikahan Dini

KOTABARU, SK- Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Drs Ujang Rahmat, mengaku tidak bisa mencegah terjadinya pernikahan dini di wilayah lingkungannya bekerja. Menurutnya yang menjadi faktor tingginya angka pernikahan dini adalah karena pergaulan yang kebablasan.
"Ya selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, pernikahan dini itu tidak apa-apa," ujar Rahmat saat ditemui SK, diruang kerjanya, Selasa (1/7) kemarin.
Dasar hukumnya adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk pengantin laki-lakinya berusia 19 tahun dan untuk perempuannya 16 tahun. "Kami yakin, undang-undang itu juga dibuat berdasarkan keadaan kondisi sosial masyaSKt Indonesia. Yang memang banyak menikah diusia-usia tersebut," ujarnya.
Karena urusan nikah itu memang hak preogatif individu-individu seseorang. Apalagi aturan agama juga memang diperbolehkan menikah saat sudah memasuki usia balig. "Sebenarnya, yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kerena pergaulan. Lihat saja kalau setiap malam minggu sepanjang jalan itu banyak remaja-remaja yang berduaan bukan muhrim," ujarnya.
Disinggung mengenai sudutpandang kesehatan yang sebelumnya pernah diberitakan oleh SK tentang batasan ideal menikah adalah 20 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Dia mengakui persoalan itu sering didiskusikan dengan pihak Kepala UPTD Puskesmas Kotabaru termasuk penyebab tingginya angka kematian bayi dan ibu adalah karena pernikahan dini. "Ia memang kalau dari sudut pandang kesehatan itu yang ideal, karena secara fisik dan mental itu sudah siap, tapi kembali lagi kehak preogatif masing-masing, lagi-lagi kami tidak bisa mencegahnya," ujarnya.
Paling, tambah Rahmat, pihaknya hanya sebatas memberikan pengeritan kepada masyaSKt atas kondisi ideal tersebut, baik melalui acara-acara hajatan maupun yang lainnya. "Sebenarnya untuk bisa mencegah angka pernikahan dini sangat dibutuhkan peran orang tua. Karena orangtua yang lebih banyak mengawasi perkembangan anaknya," ujarnya.
Menurutnya, kalau dilingkungan sekokah hanya saat jam sekolah s aja dilakukan pengawasan, yang lebih optimal adalah orang tua. "Kami berharap orang tua bisa terus memantau perkembangan anaknya termasuk persoalan pergaulan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya. (zie)

Ada Tambak Ilegal di Telarsari

JATISARI, SK- Tambak yang dibangun sekitar diatas tanah 4 hektar sampai saat ini menjadi polemik bagi warga Telarsari. Pasalnya keberadaan tambak tersebut membawa permasalahan baru bagi para petani yang ada disekitarnya.
"Tambak itu yah, itu tambak ilegal, bahkan banyak keluhan dari para petani yang punya sawah dibelakang tambak tersebut, karena mengakibatkan perairan sawah tidak normal," ujar Kepala Desa Telarsari, Falahudin, kepada SK kemarin.
Pembangunan tambak tersebut menggunakan alat berat, dan dibuat tambah permanen diatas tanah yang tadinya sawah. Ini artinya sudah masuk pengusaha dan harusnya ada perizinan yang jelas. "Apalagi saat pengerjaan tidak menlibatkan masyaSKt setempat. Meskipun itu tanah pribadi, tapi kalau sudah menggunakan alat berat serta dalam jumlah besar harus ada izinnya," ujarnya.
Itukan, tambah Falah, pembangunan saja warga setempat serta pemerintahan setempat tidak tahu menahu, apalagi ngurus soal izin. "Kayaknya gak mungkin diurus itu. Tapi coba cek ketempatnya atau ke kecamatan bagaimana perkembangannya sejauh ini. Setahu saya masih belum ada izinnya kok, pemiliknya saja tidak kooperatif," ujarnya.
Camat Jatisari, AJ Koswara, menyampaikan, membenarkan bahwa tambak tersebut ilegal, karenanya beberapa waktu lalu camat beserta jajarannya turun tangan untuk menghentikan pengerjaan tambak tersebut. "Saya sudah menghentikannya, sampai saat ini tidak ada secarik kertas pun yang kami tandatangani terkait izin tambak tersebut, jadi tambak itu tambak ilegal," tegasnya.
Bahkan dia menyampaikan, sawah yang dibangun menjadi tambak itu dalam keadaan sengketa. Jadi kepemilikiannya tidak jelas, karena tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja. "Selesaikan dulu tentang kepemilikannya, jadi itu bukan milik dia saja, silahkan selesaikan dulu secara kekeluargaan. Baru kemudian masuk ranah kami untuk mencari solusinya sebagai pemerintah yang ada diwilayah tersebut," pungkasnya. (zie)

Petani Jatisari Kekurangan Pupuk Urea

- Padi Rentan Terhadap Hama

JATISARI, SK- Petani di Kecamatan Jatisari mengeluhkan kondisi pupuk urea yang sulit didapat. Akibat keadaan tersebut sawah para petani mengalami perkembangan yang tidak baik atau rentan terhadap hama.
"Kuota untuk wilayah Jatisari pupuk urea itu sebanyak 50 ton, yang sudah didrop baru sekitar 10 ton, jadi lebih banyak yang belumnya karena hanya baru mencapai angka 20 persen," ujar Ketua Gapoktan Sri Tani Imron Rosadi.
Akibatnya, perkembangan padi para petani tidak baik, belum lagi adanya serangan hama keong serta sundep yang merusak padi. Itu membuat penderitaan para petani semakin lengkap saja. "Sebenarnya bagi masyaSKt itu jangan sampai untuk bisa mendapatkan pupuk itu sulit, kayaknya msekipun pupuknya tidak bersubsidi petani tetap membelinya. Inikan yang subsidi sulit yang komersil juga sulit," terangnya.
Kepala BP3K bidang Penyuluhan Jatisari H Ade Adlan, mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah kabupaten. "Untuk bulan Juni ini kuota pupuk di Kecamatan Jatisari sebanyak 151 ton. Tapi kuota tersebut sudah habis sejak tanggal 17 juni lalu, akibatnya perkembangan padi diwilayah Jatisari itu jelek," terangnya.
Kuota sebanyak 151 ton untuk wilayah Jatisari itu mengalami pengurangan kuota, karena biasnya lebih dari 300 ton. Alasan pengurangan kuota tersebut dia juga mengaku tidak tahu karena pihaknya hanya sebagai pelaksana teknis saja. "Itu mah urusan yang di atas, kami mah hanya menjalankan kebijakan yang ada saja," ucapnya.
Dia juga menyampaikan, kondisi tersebut bukan hanya berlaku di Kecamatan Jatisari saja, melainkan disetiap kecamatan terjadi pengurangan kuota sehingga imbasnya kepada para petani. "Berdasarkan hasil musyawarah, ada penarikan kuota sebesar 30 persen untuk bulan Juli ke bulan Juni, itu yang disampaikan ke pemerintah kabupaten," ujarnya.
Dia menyampaikan, harusnya pemupukan itu dilakukan sejak usia tanam 15 hari, tapi karena adanya pengurangan kuota yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk urea, pemupukan dilakukan pada usia tanam 25 hari. "Ini jelas sangat berpengaruh pada perkembangan tanaman padinya. Sehingga padi rentan terhadap hama. Bisa dilakukan pemupukan tersebut juga setelah adanya penarikan kuota bulan Juli," ujarnya.
Untuk kuota sebesar 30 persen yang dilakukan penarikan pada bulan Juli, dia mengaku belum semuanya ditarik, jadi baru sekitar 20 persennya yang sudah disalurkan. "Untuk sisanya kami masih nunggu," ucapnya.
Permasalahn kesulitan pupuk tersebut, selain adanya pengurangan kuota, disinyalir ada permainan agen yang mengeluarkan pupuk kepada orang yang tidak semestinya. Bisa saja agen di desa A kemudian menjual ke petani desa B. "Bisa juga akibat petani yang memborong pupuk, atau kios-kios bisa jadi ada yang melakukan penyelewengan," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta agar kebijakan yang berlaku bisa memberikan solusi untuk para petani. Salah satunya adalah dengan mengurangi jalur transportasi dari PT Pupuk Kujang ke agen. "Saat inikan semua agen atau distributor mengambil pupuknya harus ke gudang Pupuk Kujang dulu yang ada di Telagasari. Kenapa tidak langsung saja, biar bisa lebih cepat prosesnya," pungkasnya. (zie)

Puasa Kinerja PNS Harus Tetap Optimal

CIKAMPEK,SK- Meski dalam keadaan berpuasa, kinerja para pelayan publik harus tetap optimal, bahkan kedisiplinan para pegawai juga harus terus ditingkatkan, demikian disampaikan oleh Ana Suryana, pengurus Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
"Kami meragukan kinerja para pelayan publik di bulan ramadhan ini. Tidak dalam keadaan puasa saja kedisiplinan pelayan pubil masih jelek apalagi dalam keadaan puasa," ujar Ana.
Salah satu contohnya adalah kedisiplinan para pelayan publik yang bertugas di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kotabaru, yang selalu sepi saat jam kerja. "Karenanya, seharusnya kedisplinan pegawai itu harus betul-petul dipantau agar masyaSKt bisa dilayani dengan baik. Apalagi di bulan puasa ini, biasanya puasa sering dijadikan alasan untuk bermalas-malasan," tandasnya.
Dia meminta kepada pejabat penentu kebijakan yang berkaitan dengan disiplin pegawai untuk secara serius memantau kelapangan agar tidak terjadi penurunan kinerja. "Sanksinya harus diperjelas dan dipertegas, ini agar pelayan publik serius dalam menjalankan tugasnya, tidak asal-asalan. Karena kalau tidak semuanya akan berjalan apa adanya, itu jelas merugikan rakyat," ujarnya.
Bila perlu, tambah Suryana, sanksi yang diberikan itu sampai pada pencabutan jabatan, kalau itu terjadi menurutnya kinerja pemerintah bisa terus diperbaiki.
"Kalau di biarkan ya akan seperti ini terus. Mereka keenakan makan gaji buta, padahal kewajibannya sebagai pelayan pubil tidak dijalankan secara optimal," pungkasnya. (zie)

Pernikahan Dini Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak

KOTABARU, SK- Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini dan kehamilan di usia dini itu menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepada UPTD Puskesmas Kotabaru, Luki Muflih.
"Karena secara fisik si ibu masih belum siap, maka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai pada kematian ibu dan bayinya," ujar Luki.
Disinggung mengenai batas usia minimal untuk seorang perempuan untuk hamil, dia menyampaikan batas minimalnya adalah 18 tahun dan yang paling idealnya adalah 20 tahun. "Diusia 20 kematangan fisik seorang perempuan itu baik, kemudian kesiapan mentalnya juga sudah bagus, sehingga siap untuk melahirkan bayi yang baik pula," ujarnya.
Menurutnya, di usia nol saat adanya pembuahan di dalam janin sampai 1000 hari berjalan itu merupakan penentu berkualitas atau tidaknya si bayi. "Istilahnya 1000 hari pertama menjadi cikal bakal kedepan, jadi semua konsumsi gizi harus terpenuhi. Agar melahirkan bayi yang berkualitas dan siap menyongsong masa depan," terangnya.
Menurutnya, tingginya pernikahan di usia dini adalah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya ada yang kerena keadaan yang memaksa, ada yang karena kebiasaan masyaSKt serta hal-hal lainnya. "Kalau orang tuanya masih belum siap secara fisik dan mental, dalam artian masih tergantung pada orang tua misalkan, maka kebutuhan gizi anak juga sangat besar kemungkinannya tidak terpenuhi," terangnya.
Lain dari itu, yang membuat penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak adalah karena adanya paraji atau dukun beranak yang bandel. Tidak mau diatur, tidak mau mengikuti aturan kesehatan. "Yang sangat mengganggu kami yaitu keberadaan paraji, bukan berati paraji itu harus disingkirkan tapi kami rangkul agar bisa berjalan bareng, karena seharusnya paraji itu sebatas pendamping bidan," ujarnya.
Untuk bisa mencegah tingginya angka kematian ibu dan anak, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas instansi terutama dengan KUA setempat. "Ini berbicara dari sudut pandang ilmu kesehatan, kalau dari segi agamakan yang penting sudah baligh juga sudah diperbolehkan nikah," ujarnya. (zie)

Kemacetan Depan PT Beesco tak Pernah Tuntas

PURWASARI, SK� Kemacetan yang kerap terjadi pada sore hari di Jalan Purwasari�Cikampek di depan PT Beesco Indonesia dikeluhkan oleh pengguna jalan. Kemacetan tersebut, lantaran ketidakdisiplinnya angkutan umum yang parkir sembarangan serta kurang banyaknya petugas arus lalu lintas. Beberapa pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut, terlebih saat-saat jam keluar karyawan dari PT Beesco Indonesia.
"Haduh, udah langganan Kang disini mah macetnya. Gimana gak terjadi kepadatan, orang angkotnya parkir sampai ngabisin tidak ada yang seteengah jalan, belum pulangnya karyawan PT Beesco Indonesia, kurangnya petugas pengaturnya. Akan tetapi memang paling pada saat jam masuk, tapi yang paling parah mah pada saat jam keluar,� katanya Anton (28), salah satu pengguna jalan mengungkapkan kepada belum lama ini.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi di sekitar di Jalan Purwasari�Cikampek di depan PT Beesco Indonesia tersebut bisa diurai, asal petugas security yang mengurusi kemacetan lebih banyak. "Saya tahu, di Karawang ini banyak pabrik. Akan tetapi kalau setiap securitinya membantu jalannya arus lalin, saya yakin bisa mengurangi yang namanya kepadatan kendaraan. Meskipun memang kemacetan di di Jln Purwasari � Cikampek di depan PT Beesco Indonesia hanya pada saat jam keluar saja yang paling padat,� tambahnya.
Dia menilai, ketidakdisiplinnya angkutan umum yang parkir sembarangan sehingga menghabiskan setengah dari badan jalan, itu yang menyebabkan kepadatan kendaraan di depan  PT Beesco Indonesia yang berada di Jalan Purwasari�Cikampek. �Seharusnya supir anggkutan umum yang hendak menaikan karyawan bisa tertib,�  ucapnya.
Hal senada diungkapkan Deni, warga Purwasari, dia mengatakan,  depan PT Besco Indonesia sering sekali bahkan langganan kemacetan pada saat jam keluar, ia meminta kepada pengguna jalan agar lebih bersabar dengan kondisi tersebut. �Iya mau gimana lagi, di jalan ini memang sudah langganan kemacetan Kang, apalagi di Pagi sama Sore hari, saya harap pengguna jalan bisa sedikit lebih sabar. Dan mungkin pihak manajemen dari perusahaan ini harus bisa lebih menertibkan lagi, lewat security nya,� ujarnya. (zie)

Dishub Akui Banyak Pungli

- Sekdishub Pernah Jadi Korban

CIKAMPEK, SK - Terkait tudingan banyaknya pungutan liar (Pungli) yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Sekretaris Dinas Perhubungan mengakui dilapangan kondisi itu memang benar adanya, bahkan dia mengaku pernah menjadi korban pungli tersebut.
"Yah pungli itu memang ada, tapi itu bukan oknum dishub, yang saya temui di lapangan adalah warga biasa yang mengatasnamakan petugas Dishub," ujar Sekretaris Dishub Kabupaten Karawang Nunu Nugraha.
Dia menyampaikan hal tersebut terjadi dibeberapa titik jalan yang ada di Kabupaten Karawang. Perlu kerjasama semua komponen untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. "Memang selain warga yang mengaku-ngaku menjadi petugas dishub, ada juga oknum dishub yang melakukan itu, dan kami sudah melakukan pemanggilan secara institusi kepada mereka," ujarnya.
Pemanggilan tersebut menegaskan agar mereka tidak melakukan hal-hal diluar tupoksi yang ada, karena biar bagaimanapun dan sekecil apapun kesalahan yang nampak dilapangan akan berdampak serius kepada institusi dishub itu sendiri. "Semua petugas sudah dipanggil termasuk semua UPTD Dishub yang ada, dan kami tegaskan jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyaSKt," ujarnya.
Dia juga mengaku pernah mendapati masyaSKt biasa yang bukan petugas dishub menghentikan mobilnya saat melintas dan memberikan secarik kertas yang isinya pemungutan retribusi. "Saya pernah dipungut juga, itu bukan oknum Dishub tapi bapak-bapak dari warga biasa. Ya memang secara otomatis saya juga ngasih senilai uang yang tertera di kertas tersebut yaitu Rp 60 ribu," ujarnya.
Tapi setelah itu, dia langsung berhenti kemudian memintai keterangan dapat dari mana kertas yang berisi logo pemda tersebut yang dilengkapi dengan nominal untuk pemungutan kendaraan yang melintas. "Waktu itu juga saya langsung menyampaikan agar dia berhenti melakukan hal tersebut, karena itu yang merusak citra dishub," ujarnya.
Setelah kejadian tersebut dia mengaku ditempat yang tidak disebutkan lokasi pastinya itu sudah tidak ada lagi bapak-bapak yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan dishub. "Ya sekarang disitu sudah tidak ada. Ini artinya kami melakukan pengawasan terus-menerus sekemampuan kami. Karena kejadian itu juga diluar jam kerja," ujarnya.
Sementara, Ketua Ketua Center For Indonesian Transportation Developments (Citrades) Adien Solehudin, terus meminta agar dishub melakukan pemeriksaan atau pemantauan rutin disetiap jalur yang biasa para oknum petugas dishub melakukan pungli. "Karena hal yang seperti itu tidak mungkin bisa hilang begitu saja, perlu adanya pengawasan secara intens dan dilakukan secara serius," ujarnya.
Dia menegaskan, dilapangan masih banyak yang terjadi hal-hal yangb tidak diinginkan baik itu berupa pungli, maupun berupa kesemrawutan lalulintas. "Perlu adanya penanganan serius, bukan hanya retorika," tegasnya. (zie)

Pemuda Jangan Golput

Perhelatan pemilihan presiden 9 Juli mendatang diminta benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan kemashlahatan masyaSKt. Sebab, presiden terpilih akan sangat menentukan nasib 260 juta rakyat Indonesia 5 tahun kedepan. Oleh karenanya, momentum ini jangan sampai dilewatkan. Pemuda diminta berperan aktif dalam pemilu mendatang.
Badruddin, atau akrab disapa Abad, tokoh pemuda Karawang Utara kepada SK meminta agar segenap pemuda memanfaatkan momentum Pilpres untuk membenahi negara. "Karena dialah pemimpin sebenarnya yang akan menentukan kehidupan masyaSKt 5 tahun kedepan. Makanya jadikan momentum ini sebagai ikhtiar pemuda memperbaiki bangsa," ajaknya.
Ia mencontohkan bahwa kebanyakan, para pemuda cenderung acuh tak acuh saat menghadapi gelaran pemilihan umum. Sikap itu, justru dinilainya sebagai tindakan kontraproduktif dan membiarkan pemimpin dholim melenggang memegang kekuasaan. "Rusaknya negara itu bukan karena banyaknya orang jahat, namun orang baik yang sedikit itu memilih untuk diam. Makanya kita tidak boleh diam," kata pria itu.
Tak lupa, saat menjatuhkan pilihan, para pemuda juga diajak untuk melihat visi misi masing-masing kandidat. Ini dilakukan agar mereka satu visi dengan kandidat pilihan. "Bisa dilihat dari program kerja mereka, visi dan misi serta fokus pembangunan yang akan dilakukan," ujarnya.
Pemuda juga diajak untuk tidak golput, karena tindakan itu memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap keadaan bangsa. "Kalau pileg, masing-masing anggota legislatif bisa saling bantah. Kalau Presiden, tidak bisa kemudian anak-anak buahnya membantah karena kekuasaan yang dimiliki presiden lebih besar. Kalau Golput, artinya kita cuek bebek dan enggak peduli akan nasib negara ini,"tutupnya. (fah)

Pegawai BP3K Kotabaru Jarang Ada di Kantor

- Jam Kerja, Kantor Kosong

KOTABARU, SK - Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kotabaru sepi, tak nampak ada pegawai yang berada di ruangan. Kantor tersebut baru ramai ketika ada kegiatan.
Menurut warga setempat, Adung, kantor tersebut memang lebih banyak sepinya daripada ramenya. Karenaya kalau mau mengetahui data tentang perkembangan pertanian di Kotabaru harus saat ada acara. "Ada isinya kalau ada rapat-rapat saja, kalau tidak ada rapat ya sepi kayak gitu. Nah ramai lagi kalau ada acara," ujar Adung saat berbincang-bincang dengan SK, Kamis (26/6) kemarin.
Kondisi tersebut, menjadi sorotan bagi para aktivis Karawang, salah satu yang menyampaikan kekecewaan atas keadaan tersebut adalah Suryana, Lembaga Kajian Anak Bangsa. Menurutnya itu menjadi cerminan buruk atas minimnya pelayanan masyaSKt. "Kalau jam sepuluh sudah tidak ada dikantor, jam berapa ngantornya, kedisiplinan pegawai harus pantau betul itu," ujar Suryana melalui ponselnya.
Dia menegaskan, kantor yang berkaitan dengan pelayanan masyaSKt itu haram hukumnya tidak diisi. Karena adanya pemerintah itu untuk melayani masyaSKt. "Ini adalah salah satu raport merah pemerintahan Karawang, Saya melihat secara general saja, tidak hanya satu institusi. Karena di kantor-kantor lain juga kejadiannya persis seperti itu," ujarnya.
Dia mengaku itu juga menjadi kajian serius oleh Lembaga Kajian Anak Bangsa, artinya banyak sekali hal-hal yang merugikan masyaSKt. Karena masyaSKt tidak dapat terpenuhi hak-haknya. "Bagaimana mau terpenuhi haknya, mau bertemu saja susah. Apalagi kalau mau memperbaiki daerah, itu masih jauh," ucapnya.
Karenanya, dia mendesak kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat agar kinerja para pelayan publiknya bisa berjalan baik. "Ini harus ada ketegasan sikap pemangku kebijakan," pungkasnya.
Sementara itu, ketika SK berupaya melakukan konfirmasi, tak ada satupun pegawai BP3K Kotabaru yang ada di kantornya. (zie)

Anak-anak Banyak Terserang Ispa

KOTABARU, SK- Kepala UPTD Puskesmas Kotabaru, Luki Muflih menyampaikan, penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (Ispa) mendominasi pasien Puskesmas Kotabaru. Atas kondisi tersebut, dia menghimbau kepada masyaSKt untuk aktif mengikuti posyandu yang diadakan di dusun-dusun.
"Sampai saat ini tidak ada wabah yang menjangkit masyaSKt, baik itu diare dan yang lainnya, tapi untuk ispa itu menjadi penyakit yang paling dominan," ujar Luki, saat ditemui SK diruang kerjanya.
Dia menyampaikan, banyaknya pasien yang terjangkit ispa adalah dari kalangan anak-anak atau balita yang usianya di bawah 5 tahun. "Salah satu penyebabnya adalah karena usia tersebut memang sedang rentan, kemudian imunisasinya juga tidak lengkap, sehingga rentan pada inspeksi," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia meminta agar masyaSKt bisa mengikuti posyandu secara rutin. Karena dengan mengikuti secara rutin. MasyaSKt bisa mengetahui perkembangan balitanya. "Bakal tahu ukuran idealnya, kesehatannya terpantau, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa segera ditangani," ujarnya. 
Untuk bisa terus memberikan pengetahuan kesehatan terhadap masyaSKt, dia mengaku terus melakukan sosialisasi melalui forum-forum yang ada. "Ya seperti saat minggon kecamatan, saat ada forum apa juga kami sampaikan selalu tentang pentingnya hidup sehat," ujarnya.
Terlebih, tambah Luki, belum lama ini sudah melakukan dapat revitalisasi Desa Siaga, dimana di dalamnya dititik beratkan juga dengan kesehatan masyaSKt. "Kesehatan masyaSKt memang menjadi harapan kami. Dengan diaktifkan kembali desa siaga itu sangat membantu kami untuk bisa meningkatkan kesadaran masyaSKt akan kesehatan, " pungkasnya.(zie)

MasyaSKt Perlu Tahu Kurikulum 2013

JATISARI, SK- Pengurus Jaringan Pelajar Nahdiyin (JPN) Kabupaten Karawang, Saepudin, menyoal diklat implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan tidak terbukanya pelaksanaan diklat sehingga tidak semua orang mengetahui bagaimana pelaksanaannya.
"Pergantian kurikulum ini harus bisa difahami oleh semua masyaSKt, karena pada pelaksanaannya nanti masyaSKt akan ikut menjalankannya," ujar Saepudin kepada SK, Kamis (26/6) kemarin. 
Dia menyampaikan, pelaksanaan diklat implementasi Kurikulum 2013 yang dikabarkan oleh media sulit untuk bisa diakses, hal itu menjadi kesalahan besar yang tidak bisa dianggap sepele. "Peran media itu sangat penting, karena kurikulum 2013 perlu dipublikasikan. Ini agar masyaSKt bisa memahami bagaimana realisasinya nanti," ujarnya.
Karena, sepengatahuannya, Kurikulum 2013 ini banyak mengalami perubahan dabanding kurikulum sebelumnya, bahkan termasuk dalam hal penilaian. "Jadi kurikulum baru itu ya harus diketahui semua orang. Tapi kalau pada saat pelaksanaan diklat saja sudah tidak transparan, menjadi hal yang mencurigakan, sebenarnya apa yang didiklatkan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, jawaban Kadisdik yang tercatat dalam media juga seolah tidak tahu menau soal penyelenggaraan diklat implementasi Kurikulum 2013 tersebut. "Padahalkan, yang namanya kepala dinas tidak mungkin tidak tahu proses berjalannya program yang berkaitan dengan institusinya," ujarnya.
Dia meminta agar Kurikulum 2013 yang sudah berjalan di beberapa sekolah dan tahun ajaran baru ini akan digunakan disemua sekolah tersebut diinformasikan sejelas mungkin kepada masyaSKt. "Ini agar kemudian orang tua siswa bisa memahami esensi dari kurikulum baru tersebut," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan SK Kegiatan diklat implementasi Kurikulum 2013 yang diadakan di SMPN 1 Jatisari tidak bisa diliput oleh wartawan. Hal tersebut terungkap saat SK hendak melakukan peliputan diacara tersebut. "Wah saya tidak bisa member ikan komentar apa-apa, itu kewenangan pusat, nanti saja kalau orang dari pusat datang," ujar pria yang dipanggil oleh rekan-rekannya, Maun, sambil menudingkan tangannya kearah gerbang agar SK untuk segera keluar.
Lebih tegas lagi, saat SK mempertanyakan, ada aturannya tidak yang berhak memberikan komentar itu harus dari pusat, dia menjawab, tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan. "Kalau ke masyaSKt umum Saya bisa memberikan komentar, tapi andakan jurnalis, jadi Saya tidak bisa memberikan keterangan," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Agus Supriatman, saat dihubungi SK menyampaikan, program tersebut memang program pusat, Dinas hanya menyiapkan tempat dan pesertanya saja yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran. "Yang mengatur semuanya pusat mulai dari A sampai Z, termasuk masalah anggaran dan yang lainnya, bahkan termasuk narasumbernya juga dari instruktur nasional," ujar Agus. (zie)

Warga Kesulitan Buat KTP

CIKAMPEK, SK- Program Kementerian Dalam Negeri tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP menjadi salah satu penghambat untuk mendapatkan KTP secara manual.
"Gak tahu ni, kemarin waktu e-KTP saya tidak jadi, terus ikut yang nyusul juga belum jadi, mau buat KTP manual katanya tidak berlaku lagi, jadi gimana kalau begini," ujar warga Cikampek Taufani, kepada SK kemarin.
Dia menyampaikan, padahal KTP itu dokumen wajib bagi penduduk dimana pun berada. "Ya termasuk saat melamar kerja dan sebagainya. Apalagi kayak saya ayang baru lulus sekolah. Jadi serba bingungkan," ujarnya.
Dia merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan KTP, belum lagi untuk mendapatkan dokumen-dokumen lain yang harus menunggu lama. "Saya ingin hal-hal yang berkaitan dengan dokumen penduduk itu bisa diperoleh dengan mudah, sehingga saat ada keperluan mendadak bisa segera didapatkan," ujarnya.
Jadi, tambah Taufani, tidak harus menunggu lama-lama terlebih dahulu, sambil tidak pasti bagaimana penyelesaiannya. Dia menceritakan, saat orang tuanya mendapatkan e-KTP, KTP sebelumnya diambil. "Terus kalau e-KTPnya hilang, sementara banyak keperluan yang harus disertakan dengan KTP, itu bagaimana, ini jadi masalah lagi buat kami," ujarnya.
Berbelit-belitnya proses pembuatan dokumen itu menjadi malas untuk mengurusnya, karenanya praktek-praktek korupsi bisa terjadi dilapangan. "Jadi bagi yang dekat dengan pemerintah, kemudian yang enggan mengurus dokumen pribadinya, kasih uang saja sama petugas untuk bisa beresin itu, nah itukan contoh korupsi kecil-kecilan," terangnya. (zie)

Warga Cikampek Barat Keluhkan Sampah Liar

CIKAMPEK,SK- Warga Cikampek Barat mengeluhkan banyaknya sampah liar yang berseSKn di pinggir jalan, salah satunya di Kampung Sukatani, Dusun Sukamulya, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek. Selain membuat lingkungan kotor, sampah tersebut juga menimbulkan bau tak sedap.
Salah seorang warga Cikampek Barat Efendi Ismail mengatakan, ada beberapa titik menumpuknya sampah liar seperti di sekitar Perum Pondok Melati dan Kebon Pintu. "Saya kurang begitu jelas apakah sampah-sampah ini dari warga sekitar atau orang yang lewat. Saya sempat menunggu di lokasi yang biasa sampah menumpuk, tak ada orang yang membuang. Tapi setelah ditinggalkan sampah banyak menumpuk," katanya.
Efendi sempat melakukan kerja bakti dengan warga lainnya untuk membersihkan sampah tersebut, tapi sampah kembali menumpuk. Dia pun mencoba mencegahnya dengan memasang spanduk larangan dengan mencantumkan sanksi sesuai dengan Perda K3, tapi hal tersebut pun tidak efektif. "Saya sengaja mencantumkan hukuman sesuai dengan Perda K3, waktu spanduknya ada agak sedikit sampahnya, tapi pas tidak ada banyak lagi," kesalnya.
Menurutnya, sampah-sampah tersebut menumpuk di lahan kosong milik warga. Jika terus dibiarkan, dia khawatir sampah akan terus menumpuk dan kedepanya bisa dianggap tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah setempat harus segera menangani masalah ini jangan sampai terus berlarut-larut. "Saya meminta pada kepala desa, setiap rapat minggon harus disosialisasikan, terutama tentang Perda K3. Agar kesadaran masyaSKt bisa tumbuh dan membuang sampah tidak sembarangan. Kalau semacam ini sampah bisa merusak lingkungan," ucapnya.
Efendi juga meminta, agar setiap perumahan yang ada di wilayahnya, untuk membuat depot sampah, agar warga tidak membuat sembarangan. Selain itu, dia juga menghimbau pada masyaSKt, untuk disiplin dalam membuang sampah. "Ini perlu kerjasama dari semua pihak. Dari pemerintahnya, dari masyaSKtnya juga agar disiplin membuang sampah. Jangan sampai menumpuk dipinggir jalan seperti ini," harapnya.
Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Wahyu (27), merasa terganggu dengan banyaknya sampah dipinggir jalan. Pasalnya, sampah tersebut menimbulkan aroma tidak sedap. "Kalau melintas jalan ini memang tercium aroma bau tak sedap. Ternyata sumbernya dari sampah-sampah ini. Kalau bisa, segera dibersihkan dan diangkut ke tempat pembuangan sampah, menganggu soalnya," paparnya.
Ditambahkan dia, selain memberikan himbauan pada warga, pemerintah juga harus menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak, yang bisa digunakan oleh masyaSKt. "Kadang masyaSKt dihimbau untuk buang sampah pada tempat, tapi tempatnya tidak ada. Ini juga harus dipikirkan, agar masyaSKt bisa membuang sampah dengan disiplin," pungkasnya. (asy)

Penuhi Kebutuhan Warga 3 Desa

Ketua Yayasan Yatim Piatu Putra Karawang H Mahar Kurnia, meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera menangani kebutuhan-kebutuhan warga yang di ekseskusi di tiga desa yakni Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari.
"Mau tinggal dimana warga yang sudah tergusur rumahnya? Pemerintah Daerah Karawang harus segera menangani kebutuhan-kebutuhan warga yang telah di eksekusi. Mereka juga warga Karawang yang harus diperhatikan oleh pemkab," kata Mahar pada SK, Selasa (24/6).
Adanya kejadian ini, lanjut Mahar, membuat kepercayaan masyaSKt terhadap Bupati Ade Swara dan Polres Karawang menurun, karena gagal memberikan rasa aman pada masyaSKt. "Aparat Brimob yang dengan jumlah besar (dalam mengamankan eksekusi,red), menurut saya berlebihan. Mereka harus segera ditarik dari kota Karawang, agar tidak munculkan keresahan dan mosi tidak percaya pada H.Ade swara sebagai bupati dan pihak kepolisian untuk mengembalikan rasa nyaman dan aman pada masyaSKt," ucapnya.
Mahar melihat, Karawang mengalami kerugian besar dalam eksekusi lahan ini, baik secara maril maupun meteri. Akibat eksekusi ini yang berdampak keseluruh aspek masyaSKt. "MasyaSKt Telukjambe Barat saat di eksekusi hanya berjumlah 200-300 orang, dihadapkan dengan Brimob yang begitu banyak, harusnya polisi profesional. Saat warga menolak di eksekusi itu sufah dapat digambarkan kepolisian, namun hal tersebut harus menjadi pertimbangan manakala saat final eksekusi polisi melihat sendiri masyaSKt yang hanya orang kampung dan ibu-ibu masih dianggap aman untuk aparat bertindak semisal dengan diskusi dan langkah-langkah persuasif, bukan malah menembakan water canon. Ini jelas ada birahi yang luar biasa dalam proses eksekusi ini, bahkan rekomendasi bupati dan kehadiran bupati tidak berarti sama sekali, artinya ini proses sudah sangat dipaksakan tanpa memandang aspek-aspek sosial dan kesantunan," terangnya.
Mahar menambahkan, proses eksekusi diwarnai solidaritas masyaSKt yang bereaksi dan berbarengan dengan aksi buruh. MasyaSKt ketakutan, perekonomian tersendat bahkan biaya sosial yang tidak pernah dipertimbangkan kedua belah pihak yang bersengketa. "Hadirnya ribuan Brimob di Karawang mengundang tanda tanya besar, ada apa dengan sengketa ini. Saya melihat tidak ada konsentrasi massa di tanah sengketa yang besar, mereka hanya orang kampung yang kebanyakan petani. Untuk itu saya menghimbau lagi, kepada pemerintah daerah untuk segera menangani kebutuhan- kebutuhan warga yang telah di eksekusi," pungkasnya. (asy)

Jalan Kosambi-Curug Diminta Segera Diperbaiki

KLARI,SK- Warga meminta Jalan Kosambi-Curug, Kecamatan Klari segera di perbaiki. Pasalnya, disepanjang jalan tersebut, banyak ditemukan jalan berlubang dan belah. Kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua. Apalagi, jalan ini sering dipakai oleh pemudik menuju arah Purwakarta.
Salah seorang pengguna jalan, Nurdin (28) mengatakan, kerusakan jalan ini sudah lama terjadi. Meski jalan dicor, tapi kondisinya rusak parah. Badan jalan yang yang terbelah dengan diameter yang cukup besar. Kondisi tersebut, menganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. "Apalagi, jalan ini banyak dilalui pengendara sepeda motor terutama karyawan. Kondisi seperti ini tentunya tidak nyaman dan sangat berbahaya," tuturnya pada SK.
Dia berharap, pemerintah bisa segera memperbaiki jalan ini. Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan harus diutamakan. Jangan sampai, setelah terjadi kecelakaan, jalan baru diperbaiki. "Saya meminta jalan yang rusak disini diperbaiki. Saya sangat terganggu dengan jalan rusak ini, apalag hampir setiap hari lewat sini. Pemerintah harus melindungi keselamatan warganya, salah satunya dengan membuat jalan yang bagus," ucapnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh pengguna jalan lainnya, Marta (27) mengungkapkan, banyaknya kendaraan besar dan berat, disinyalir membuat kondisi jalan tersebut semakin rusak. Sehingga, diperlukan adanya pembatasan tonase agar kondisi jalan tidak semakin parah. "Kalau saya lihat, banyak juga kendaraan besar dan berat melintas disini. Soalnya banyak perusahaan juga di wilayah ini. Kalau bisa, ada pembatasan tonase, supaya jalan tidak lebih parah lagi rusak," ujarnya.
Selain itu, curah hujan yang masih tinggi, juga disinyalir membuat jalan cepat rusak. Dia meminta, agar pemerintah bertindak cepat untuk memperbaiki jalan ini. Karena, jalan ini banyak digunakan oleh masyaSKt dan juga karyawan pabrik setiap harinya. Apalagi, sekarang sudah memasuki Bulan Ramadan, saat arus mudik nanti, banyak pemudik yang melintasi jalan ini. "Jalan ini kan menghubungkan dengan Purwakarta. Pemudik menuju Purwakarta, Bandung banyak yang lewat sini. Kalau kondisinya rusak, kasihan mereka dan rawan kecelakaan juga. Apalagi kalau malam gelap, kalau bisa segera perbaiki," pungkasnya. (asy)