Segera Bahas Perda Desa

-Penjabaran Peraturan Pemerintah Mendesak

TEMPURAN, Suara Karawang - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa cukup membuat buyar sejumlah kebijakan. Selain Apdesi yang gagal memperpanjag masa jabatan kades dan atau menjadikan Pjs dari mantan kades, Forum BPD pun semakin sempit kewenanganya untuk mengusulkan calon Pjs menjelang Pilkades.
Karenanya, banyak penyesuaian dengan PP tersebut mutlak segera diperlukan dengan Peraturan Daerah (Perda) baru lantaran Perda nomor 6 tahun 2006 secara otomatis gugur karena banyak klausul yang tidak sesuai pada rujukan baru dalam UU Desa.
Kasie Pemerintahan Kecamatan Tempuran H Hamidi mengatakan, terbitnya PP 43 tahun 2014 diharapkan bisa segera direspon semua pihak untuk menyesuaikan dengan segera membuat Perda baru, harapan itu mutlak diperluka karena ia mengkhawatirkan penggodokannya akan berlangsung alot disebabkan masa transisi aggota DPRD Karawang.
Hal ini perlu kepastian agar perda rampung peyesuaiannya sebelum DPRD baru dilantik, karena jika loncat pada dewan yang baru ia khawatir banyak masukan-masukan pasal yang dilobi akibat kurang pengalaman dan bisa berjalan alot, sementara Pilkades bakal digelar awal tahun 2015 mendatang. Banyak poin tambah Hamidi, yang jauh berbeda dari aturan-aturan sebelumnya. Ia mencontohkan soal jabatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan syarat pendidikanya, pengangkatan Pjs, sampai dengan priodesasinya.
Khusus pengangkatan Pjs dari awalnya memang diusulkan BPD, saat ini berdasarkan PP dan dikuatkan lewat edaran bupati bahwa yang berwenang mengusulkan adalah camat dan pjs itu harus disandang oleh pejabat berstatus PNS yaitu sekdes PNS atau PNS struktural kecamatan maupun UPTD. Bisa juga sekdes PNS diambil dari desa lainnya saat desa yang hendak pilkades ternyata tidak memiliki sekdes berstatus PNS. Karenanya soal Pjs ini sama saja kewenangannya seperti kades defiitif baik dalam menerima maupun mengeluarkan surat-surat resmi dan bantuan pemerintah. "Kami tidak ingin salah langkah, sudah terbit PP diharapkan untuk segera meyesuaikan. Setidaknya sebelum anggota dewan baru dilantik," katanya saat berbincang dengan Suara Karawang.
Dalam pematangan Perda mendatang, Kasie Pemerintahan memang akan selalu dilibatkan, namun ia berharap semua forum perangkat desa juga turut dilibatkan, mengingat semakin dekatnya pelaksanaan pilkades karena isu politik di desa-desa bisa saja sudah muncul. Di sisi lain pihaknya hanya menyosialisasikan jangan sampai salah langkah. "Butuh arahan, karena konfik desa di pilkades terkadang yang sering jadi sasaran kan pemerintah kecamatan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi BPD Kecamatan Tempuran Drs Marwoso mengatakan dalam poin-poin PP 43 ada kebijakan yang masih kurang berkenan untuk BPD soal pemerintahan, karenanya meskipun sudah disahkan, PP UU Desa tersebut masih akan diusulkan yudicial review atau uji materi ke Mahmakamah Agung. Ia meyakini produk hukum yang digarap legislator pusat itu diduga masih ada pasal-pasal titipan politis tanpa memperhatikan aspek lapangan. "Jika masih ada yang mengkebiri kewenangan BPD, kita turun langsung ke pusat pun akan dilakukan, tapi tentu dengan cara-cara yang baik," kataya.
Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan Nurjaya mengatakan, terlepas digodok oleh anggota dewan lama ataupun yang baru, perda turunan dari PP mutlak harus segera menyesuaiakan, karena dirinya percaya kompetensi anggota dewan baru sekalipun. "Saat ini kita prioritaskan Pjs dari PNS jelang berakhirnya masa jabatan 4 kades di Cilamaya Wetan," tuturnya. (rud)

Bingung Terapkan Kurikulum 2013

Akibat rendahnya sosialisasi Kurikulum 2013 di Karawang, sejumlah guru tingkat SMK masih saja bingung. Kebingungan para guru selain soal sistem penilaian deskripisi, kini muncul pula sistem Ujian Nasional (UN) yang berlaku bagi SMK diperuntukan bagi kelas XI sebagai yang menjalankan kurikulum 2013. Di sisi lain untuk kelas XII, sistem KTSP yang belum tersentuh kurikulum baru tahun ini dipertanyakan untuk penyelenggaraan ujian nasionalnya.
Wakil Kepala SMK Negeri 1 Cilamaya Yaya Sanusi SPd mengatakan, kurikulum 2013 merupakan aturan pemerintah dan semua sekolah siap untuk melaksanakannya. Namun sosialisasi yang tak kunjung serentak menyeluruh membuat para guru khusus SMK masih minim pengetahuan. Pasalya, dari 32 guru di SMKN 1 Cilamaya, baru 8 orang guru yang sudah ditatar, wal hasil khusus pemahaman UN diakuinya masih simpang siur.
Yaya menyebut, memang dalam kurikulum 2013 khusus SMK, Ujian Nasional diterapkan di kelas XI sebagai upaya mengukur keterampilan kelas, semetara untuk kelas XII tidak di-UN-kan karena lebih pada produktifitas dan pengetahuan dari yang biasanya magang dari kelas XI. Dari kurikulum itu magang dianjurkan pada kelas XII agar mempermudah akses kerja.
Namun tambah Yaya, kurikulum yang baru diterapkan bagi kelas X dan XI itu, sisa metode KTSP masih dipertanyakan pemberlakuannya di kelas XII, sehingga meskipun UN berlaku dikelas XI, tidak menutup juga dilakukan di kelas XII dalam sistem yang masih menggunakan KTSP. "UN ini, kami di SMK jujur masih simpang siur, karena ada UN kelas XI versi Kurikulum dan masih ada UN versi KTSP," katanya kepada Suara Karawang saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, SMK yang lebih menonjolkan keterampilan industri ini juga masih belum mantap pemahaman dalam sistem penilaian deskripsi, karenanya sosialisasi kepada guru-guru masih perlu digalakan. Apalagi SMK negeri jumlah siswanya cukup banyak. SMKN 1 Cilamaya  yang memiliki jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Agrobisnis Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan ini memiliki jumlah siswa 540 dengan jumlah guru hanya 32 orang. Di sisi lain baru 11 guru yang berstatus PNS, karenanya kedala pelaksanaan proses kurikulum ini diakui Yaya masih sulit. Artinya, di SMK penerapannya masih perlu penyempurnaan dan penyesuaiannya.
Diakui Yaya, meskipun masih kesulitan dalam proses, kurikulum 2013 ini sangat relevan dan sesuai kebutuhan zaman ketimbang sistem KTSP, namun cost dalam kurikulum 2013 jelas lebih besar daripada KTSP. "Kurikulum ini relevan, hanya memang costnya lebih besar ketimbang KTSP, tapi cukup tidak cukup harus tetap berjalan," pungkas pria asal Kosambi ini. (rud)

Ketua PNPM Tempuran Lelah Digarap Polisi

-Merasa Ditinggalkan Sendirian

TEMPURAN, SK - Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM) Tempuran saat ini tengah dirundung masalah hukum. Kini mereka harus bolak balik ke Polres Karawang untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tahun 2009 lebih dari Rp 1 miliar.
Ketua UPK PNPM Tempuran Kasum Sanjaya mengaku makin pusing karena proses yang dialuinya berjalan tanpa pendampingan dari fasilitator, baik kabupaten maupun kecamatan. Tidak hanya itu, Kasum mengaku, pemerintah kecamatan pun dianggapnya tidak serius mendampingi proses hukum yang mengancam keberlagsungan program ini di tahun anggaran berikutnya. "Pusing akhirnya mah sedirian saja, boro-boro mikirin yang lain, fasilitator dan pemerintah kecamatan pun juga entah kemana, tidak ada pendampingan. Mereka maunya menang sendiri, cuci tangan semuanya juga," keluhnya kepada SK yang saat dihubungi tengah berada di Mapolres Karawang untuk klarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan tempat kerjanya.
Kasum menambahkan, pihaknya kembali dimintai klarifikasi terkait temuan BPKP soal penyalahgunaan uang perguliran sekitar Rp 180 juta. Karenaya, sesuai hasil kesepakatan, ketua UPK tahun 2009 itu diberi dua opsi yaitu pengembalian lunas atau menempuh proses hukum. Saat ini pihaknya berkonsultasi kembali bagaima proses hukum itu berjalan, agar pihakya ke depan tidak salah kaprah.
Ditanya sampai kapan proses hukumnya akan mendapatkan kepastian, Kasum yang didampingi bendahara UPK mengaku kepastiannya mungkin sampai benar-benar ada garansi bahwa Tempuran tetap mendapatkan program kembali pada tahun-tahun berikutnya. "Kita gak mau salah langkah, diharapkan proses hukum ini selesai sampai ada kepastian bahwa Kecamatan Tempuran tetap mendapatkan program," katanya.
Fasilitator Kecamatan Tempuran Dwi Novianti mengatakan, kalau mau mencari kepuasan tentang pendampingan fasilitator, pihaknya tegas bahwa dirinya juga punya banyak kegiatan dan bukan hanya mendampingi kegiatan UPK ke polres. Artinya, apabila UPK bisa mandiri, itulah tujuan akhir dari pendampingan sendiri. Sepanjang yang diketahuinya, sejak hari sabtu pengelola UPK kembali ke Mapolres dan ke Tipikor lagi untuk menghadiri undangan di-BAP, karena dulu masih klarifikasi. Camat dan PJOK juga intensif ke Polres dan juga fasilitator kabupaten. Sampai saat ini tambah Dwi, belum ada pembayaran lagi dari mantan ketua UPK yang sempat jadi anggota dewan, Ludy Awaludin, sejak kasus ini dinaikkan. Meski demikian, proses ini kabarnya mau dipercepat. "Peran fasilitator ya sebagai pendamping," katanya. (rud)

Kelangkaan Pupuk Seret Nama Jokowi

TELAGASARI, SK - Di tengah kelangkaan pupuk yang mendera para petani, isu negatif justru tertuju kepada Capres Joko Widodo. Ia disebut-sebut sebagai biang kelangkaan pupuk di Tempuran dan Telagasari. Bahkan isu yang menyebar kepada para petani itu membuat keheranan tersendiri karena pupuk tidak berkaitan dengan pilpres.
Salah seorang petani asal Telagasari, Sarim (30) mengaku, pupuk urea lama tidak kunjug turun, begitupun jenis phonska. Dirinya menerima kabar bahwa pupuk langka akibat Joko Widodo menutup akses pupuk kepada para petani. Informasi tersebut didapat dari salah seorang petugas pajak PBB rotin dari Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran.
Belum jelas kebenaran isu tersebut, namun dirinya tidak begitu saja percaya isu kelangkaan pupuk akibat Jokowi. Pasalnya, pilpres tidak berkaitan dengan pupuk. "Iya waktu nagih rotin ada orang desa bilang pupuk langka gara-gara Jokowi, kebetulan juga para petani sedang sulit pupuk saat ini," katanya.
Mendengar isu tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karawang Ace Sudiar mengaku sudah tidak heran isu negatif selalu dialamatkan kepada mantan Walikota Solo itu. Ia menyatakan bahwa hal itu adalah fitnah, karena faktanya Jokowi-Jk justru siap menopang dunia pertanian dengan cara mempermudah akses petani dengan pupuk yang murah dan permodalan yang mudah pula.
Dirinya memandang, isu fitnah itu digulirkan oleh pihak yang jelas-jelas tidak Pro Jokowi. Mungkin lanjut Ace, ada pihak yang tidak siap kalah. Padahal faktanya mereka memang pasti kalah. "Untuk petani yang ingin pupuk mudah didapat dengan harga terjangkau dan harga produk pertanian tidak anjlok jangan termakan isu," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Karawang Ir Kadarisman menyebut, kebutuhan urea Kabupaten Karawang selama 1 tahun berdasarkan RDKK sebesar 54 ribu ton. Pemerintah pusat mengalokasi pupuk subsidi 2014 sudah turun. Karawang lanjutnya, diberi 40 ribu ton. Sehingga Karawang mengatur alokasi dengan ketat setiap bulannya. Kalau kurang pada bulan tersebut, dapat mengambil dari bulan berikutnya dan jikapun tidak cukup akan mengusulkan kembali ke provinsi dan pusat. "Sementara disarankan gunakan pupuk jenis NPK dulu," katanya. (rud)

Percepat Tanam Padi

Kepala Seksi Perum Jasa Tirta  II Sektor Telagasari Cahyo meminta para petani mempercepat masa tanam. Ini dilakukan guna mengantisipasi dampak el nino. Meskipun saat ini kebutuhan air termasuk cadangannya di Jatiluhur diprediksi cukup sampai Oktober mendatang.
Dirinya berharap petani yang sudah melihat sinyal bendera yang dipasang PJT II di setiap pintu air diikuti dengan segera mempercepat tanam di musim gadu ini. "Insya Allah stok pengairan di Jatilhuhr saat ini saja masih 106 dari maksimal 107, saya prediksi mudah-mudahan sampai selesai musim gadu pengairan akan tetap aman," katanya.
Cahyo menambahkan, upaya percepatan tanam itu sudah disosialisasikan pihaknya lewat surat maupun pada rapat minggon ke setiap UPTD Pertanian dan para kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kecamatan Rawamerta, Telagasari, Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Banyusari, Klari, Majalaya dan Lemahabang.
Percepatan tanam tambahnya, dimaksudkan lantaran dampak banjir yang terjadi sejak Januari memundurkan jadwal panen sekitar dua bulan, sehingga untuk musim gadu ini tidak boleh ada petani usai panen langsung jeda terlalu lama karena air sudah masuk. "Tanggungjawab kita berat, meskipun ada yang tinggal panen 10 persen lagi, air sudah masuk kembali ke lahan pesawahan terkadang sering dibentak para petani, walau demikian saya yakin tidak terlalu mengganggu hasil produksi," ujarnya.
Lebih jauh Pria asal Solo ini menambahkan, Maret-Oktober dan sampai masuk musim rendeng lagi pengairan diprediksi aman, meskipun tidak menampik adanya beberapa titik saluran air infrastrukturnya ada yang rusak, hanya saja tidak menghalangi arus air yang melintas. Karenanya, informasi el nino tidak terlalu dikhawatikannya karena stok air mencukupi. Namun pihaknya mengeluhkan, saat ini sudah sangat jarang ada saluran cacing atau tersier, sehigga kadang-kadang air lambat masuk ke petakan sawah, apalagi yang digarap wilayah kerjanya hampir separuh jumlah sawah yang ada di Karawang yakni 40 ribu hektar.
Ditambahkan, untuk musim kemarau air yang disalurkan menggunakan rumus perhitungan tertentu yang berbeda dengan musim penghujan. Cahyo mencontohkan, di musim kering dalam 100 hektar membutuhkan 100 liter per detiknya, itupun tergantung pada aktivitasnya karena ada yang masuki tahapan garap, tandur sampai panen. Karena itu PJT tidak jor-joran mengalirkan air, karena air yang mengalir harus sesuai dengan kebutuhan. "Langsug  sesuai kebutuhan kita alirkan, tidak harus mengajukan ini itu, saya kira petugasnya di lapangan sudah hapal," cetusnya.
Pihakya mengimbau, petani untuk bisa segera percepat tanam, meskipun tampungan suplai air bekas hujan di Jatiluhur masih aman, namun ancaman el nino diharapkan bisa terantisipasi, apalagi sawah-sawah di wilayah pesisir, jangan sampai terlambat. (rud)

MUI: Stop Politisasi Agama

TELAGASARI, SK - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Telagasari menyerukan para ustad dan guru ngaji untuk tidak menjadikan simbol agama sebagai tameng kepentingan politik. Tak hanya itu, MUI Kecamatan Telagasari juga meminta para tokoh agama untuk tidak meggunakan dalil-dalil agama sebagai jualan politik untuk menarik dukungan.
Apalagi dalil yang digunakan tanpa tafsiran dan salah kaprah. "Kami menyerukan agar simbol agama dan dalil agama tidak dijadikan dagangan politik, meskipun kami tidak menampik bahwa hukum memilih pemimpin itu wajib," kata Ketua MUI Kecamatan Telagasari H Ahmad Jufri Salami.
Menurutnya, terkadang perilaku saling hujat untuk memenangkan capres sampai keluar dalil-dalil agama yang tendensius dan tidak ada esensinya dengan kenegaraan. Ia mencotohkan istilah 'minna wamihum' yang artinya ini golongan kami dan itu golongan mereka. Padahal istilah itu digunakan saat era Nabi Muhammad SAW untuk golongan Islam dan kata 'mereka' itu adalah kafir.
Begitupun saat era orde baru, penggunaan penggalan ayat 'walaa taqrobu haadzihisyajaroh' yang artinya jangan kamu mendekati pohon ini (khuldi) dan justru diartikan pohon beringin. Padahal pohon khuldi itu adalah yang dilarang Allah untuk didekati Nabi Adam. Artinya pohon beringin dikesankan siapapun yang mendekati Golkar adalah tergoda bisikan syetan. "Inilah yang saya maksud, agar umat Islam jangan sembarang menjadikan dalil itu tameng yang justru objeknya tidak jelas, pada akhirnya ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim akan pecah," katanya.
Lebih lanjut Kiai Jufri menambahkan, momen pemilihan capres saat bulan Ramadan ini jangan bersaing dengan saling hujat dan memperbesar ghibah, karena ghibah atau menjelekkan orang lain apalagi sesama muslim dengan isu-isu sara jelas mengurangi nilai ibadah puasa. Justru tambahnya, persaingan itu haruslah dijadikan ajang fastabiqul khairat dan jangan saling ghibah, apalagi mengadu domba.
Karenanya sebisa mungkin ia beharap umat Islam bisa menangkis hal itu dengan saling meredam emosi dan memaafkan orang yang berbuat salah sebagaimana petunjuk Allah dalam Quran surat Al Imran 134. Diakui Jufri, politik itu penting untuk kepemimpinan karena haram hukumnya golput, namun ia melihat banyak ustad dan guru agama saat ini menyelipkan pengajian-pengajiannya dengan arahan dukung mendukung. Hal itu menurutnya merupakan hal wajar selama berada dalam rel Islam dan syariatnya, namun jika khawatir bisa memecah belah jamaah dan tidak berpihak pada jalur kebenaran hendaknya dihindarkan. "Tidak sedikit orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, hal itu diakibatkan karena ghibah, namimah dan saling hujat, maka umat harus kita bentengi," tambahnya.
Hal senada juga dikatakan penyuluh KUA Kecamatan Telagasari Warhapi. Menurutnya, Islam dalam sejarahnya sudah terpecah di era sahabat Nabi Muhammad, hal itulah yang memunculkan peradaban politik baru sehingga berdiri firqah-firqah dalam Islam seperti Syiah, Mutazilah, Khawarij dan lainnya. Rata-rata lanjut warhapi, hal itu diakibatkan pergolakan politik. "Memang penting umat Islam harus dibentengi, biar bagaimanapun terkadang Islam pecah gara-gara politik dan itu sudah ada sejak zaman Nabi," katanya. (rud)

Asuransi Penting

Pentingnya perguliran uang untuk diinvestasikan bagi masa depan setiap individu masih dianggap tabu. Beragam jenis asuransi masih belum bisa meyakinkan masyaSKt yang income-nya semakin meningkat.
Padahal persediaan uang yang dimilikinya terancam habis saat kebutuhan jangka pendek tidak terduga seperti kecelakaan, pendidikan anak sampai serangan penyakit. Namun jika sistem asuransi digunakan, masyaSKt bukan saja hanya menabungkan uangnya tetapi juga sudah menyiapkan masa depan anak, masa pensiun sampai antisipasi kejadian yang tidak terduga dan membutuhkan biaya yang besar. "Asuransi itu tidak hanya menambung, sisitem yang mengatur sirkulasi keuangan untuk kebutuhan masa depan dengan nominal yang kita simpan tetap utuh dalam puluhan tahun sekalipun," kata agen salah satu perusahaan asuransi swasta, Rahmat Hidayat.
Menurut pria asal Desa Karyamukti ini, asuransi tentu saja harus bergaransi dan berkesepakatan mengikat tanpa mengurangi apa yang telah diinvestasikan nasabah. Pasalnya, perusahaan asuransi tidak sedikit yang bangkrut akibat dan tidak bisa mengembalikan keuangan nasabahnya secara utuh, karenanya masyaSKt harus jeli memilah tawaran dari perusahaan asuransi agar yang dipilihnya itu adalah perusahaan yang sudah kredibilitasnya sudah tidak diragukan. "Banyak perusahaan asuransi itu bangkrut akibat tiada jaminan tegas pengembalian uang para nasabahnya," katanya.
Lebih jauh ia menambahkan, keawaman masyaSKt yang masih acuh pada asuransi diharapkan bisa berubah pola pikirnya. Karena berbicara keuntungan tentu saja bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sisitem demikian ia harapkan bisa meyakinkan masyaSKt bahwa kebutuhan jangka panjang itu sangat diperlukan meskipun harus konsekuen menabung untuk jaminan keluarga sendiri. "Asuransi itu berpikir masa depan terkait kesehatan, pendidikan anak kita, pensiun sampai mati sekalipun agar di hari tua kita tidak menyusahkan orang banyak," katanya. (rud)

Dipertanyakan, Sikap UPK yang Menolak Aturan Baru

CILAMAYA KULON, SK - Penolakan Petunjuk Teknis Organisasi (PTO) Nomor 10 tahun 2014 yang dilakukan oleh pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM), disesalkan banyak pihak.
Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Karawang Nunu Sanusi menegaskan PTO adalah aturan yang harus dipatuhi dan dijalakan, bukan untuk diperdebatkan. Karenanya, PTO 2014 itu bagaimanapun sudah disosialisasikan kepada semua Pejabat Operasional Kecamatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) untuk diteruskan kepada seluruh pelaku PNPM di tingkat kecamatan dan desa. "PTO itu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan, bukan untuk diperdebatkan," katanya yang disampaikan lewat layanan singkat.
Menurut Nunu, PTO itu bersifat given dan menyatu dengan program. Pihaknya khawatir, penolakan terhadap PTO dianggap merupakan bentuk penolakan terhadap program. Karenaya, Senin kemarin fasilitator kabupaten juga berdiskusi dengang Satuan kerja PNPM di BPMPD Karawang untuk menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk opini adanya penolakan PTO oleh beberapa UPK di Karawang.
Kesimpulannya, Satker dan Faskab tidak punya kewenangan untuk menolak PTO, bahkan lanjut Nunu, Satker BPMPD via telpon kepada Ketua Forum UPK meminta agar forum menyampaikan pendapatnya secara tertulis. "Kami khawatir, menolak PTO bisa dikatakan betuk penolakan pula terhadap program," katanya.
Sementara itu ancaman datang dari Sekretaris UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon Nurhadi, ungkapan memaksa mematuhi PTO 2014 oleh fasilitator kabupaten adalah demi kepentigannya tanpa keberpihakan pada UPK yang justru semakin dikebiri kegiatannya, dianggap untuk keuntugan bagi Nasional Manajemen Consultan (NMC). Ia mendapat kabar info terbaru NMC sudah megirim email PTO baru ke seluruh faskab dan satker. Mereka lanjut Hadi, memaksakan itu karena untuk kepentingan dan keuntungnnya sendiri. Tapi justru, saat ada keputusan 3 menteri dan surat menkokesra tentang badan hukum UPK, Faskab dan Satker justru menutupi, karena akan menghilangkan perannya sebagai konsultan.
Karenanya ia bersama UPK lainnya sebagaimana hasil forum rapat UPK se-Karawang atas dasar menunggu lobi Forum UPK NKRI pusat sudah sepakat, mengenai PTO, para UPK tidak akan menyerahkan laporan bulanan dari UPK kepada fasilitator yang menjadi syarat cairnya gaji kosultan itu. "Gaji konsultan terancam tidak akan kami cairkan, karena jika keukeuh harus mematuhi PTO sebelum ada keputusan forum kami tidak akan meyerahkan laporan bulanan, jika terus dipaksa kami akan buat rame, " tandasnya.
Terpisah, ancaman mogok pelaporan juga datag dari Ketua UPK Puspa Artha Lestari Telagasari Siti Maryam SE, dirinya siap patuh pada rapat forum UPK terkait aturan yang harus dikaji ulang. "Kami ikut, karena jelas PTO saat ini mengebiri peran kami, jika dipaksa sebelum hasil lobi turun dari Forum UPK Pusat. Kita semua juga siap melakukan aksi demonstrasi," katanya.
Sementara itu, pernyataan penolakan terhadap aturan baru PNPM itu balik dipertanyakan. Pasalnya, sistem pencairan model baru yang langsung ke suplier justru seharusnya dilakukan sejak dulu. Ini lebih baik dalam rangka meminimalisir tindak penyelewengan anggaran negara di tingkat penyelenggara program. "Kami justru curiga mereka melakukan penolakan keras seperti itu. Sekarang siapa yang bisa menjamin pengelola PNPM ini bersih dari kongkalingkong akibat sistem yang berjalan seperti selama ini? Kalau sudah tidak siap mundur saja, masih banyak orang yang siap mengabdi," ujar Ketua Tim Inti Karang Taruna Karawang AS Kamal. (rud)

Jembatan Telagasari Diragukan Selesai H-7 Lebaran

- Juanda: Pemudik Sering Melintas Lebih Awal

TELAGASARI, SK- Kasie Trantib Kecamatan Telagasari Juanda SH, meragukan pelebaran Jembatan Telagasari selesai H-7 lebaran, meskipun rekanan yang mengerjakan jembatan tersebut telah memastikannya.
"Insya Allah katanya sih H-7 sudah selesai dikerjakan," katanya, kepada SK.
Menurutnya, jembatan yang menghubungkan Tempuran-Wadas-Kosambi itu diakuinya banyak dikeluhkan, lantaran selalu menjadi biang kemacetan. Karenanya ia menerima laporan bahwa pekerjaan itu akan selesai pengecorannya pada H-7 lebaran. Jika melihat kondisi infrastrukturnya, ia tidak begitu yakin jika pekerjaan bisa selesai dalam waktu 2 minggu, namun konon dengan peralatan coran cetak dalam dua hari saja bisa rampung, tapi dirinya berharap H-10 sudah bisa selesai, karena Jalan Syech Quro sudah dilintasi pemudik jauh-jauh hari. "Katanya dengan cetak coran yang bagus, dengan dua hari saja selesai, mudah-mudahan bisa segera rampung lebih awal," katanya.
Juanda menambahkan, skema jembatan konon persis dengan pembuatan jembatan di Telukjambe, tinggal memasang material sepeti jalan layang diarah belokan ke arah Tempuran agak diperlebar. Saat sidak, dirinya mengusulkan kepada bupati agar reklame yang terpasang dibelokan jembatan dipindahkan. Selain direspon positif, bupati juga menyaSKn untuk segera membuatkan laporannya kepada BPMPT Karawang. "Skemanya seperti Jembatan Telukjambe, pakai seperti jalan layang dan sudah dipasang, sementara pengecoran alat untuk dipasang dijembatannya masih dicetak di Klari," ujarnya.
Sebelumnya, salah seorang pengendara Indra (30) berharap, pelebaran Jembatan Talagasari bisa segera rampung H-10 lebaran. Beruntung, saat ini jembatan tersebut dipoles hotmik setelah lama dibiarkan rusak dan memperparah kemacetan, sayangnya polesan hotmik yang biasa dadakan itu disebut-sebut konon karena menyambut kedatangan Menteri Negera BUMN Dahlan Iskan saat kunjungan gropyokan tikus di Lemahduhur, Kecamatan Tempuran. "Untung sekarang sudah dihotmik jadi agak lancar, tapi itupun katanya dadakan karena mau ada menteri ," singkat pria asal Lemahkarya ini. (rud)

Waspadai Pungli PPDB Online

LEMAHABANG WADAS, SK- Antisipasi pungutan liar jasa dan penyuapan kepada pihak sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online perlu pengawasan dan sikap kritis orang tua. Pasalnya, para orang tua yang pasrah akan keputusan sepihak sekolah harus berani bicara soal pelanggaran sekolah saat proses PPDB berlangsung diberbagai jalur masuk penerimaannya.
Aktivis Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari Ahmad Faisal mengatakan, sikap kritis orang tua diperlukan karena sistem PPDB online tidak serta merta aman dari upaya pungutan jasa sampai suap menyuap. Proses passinng grade standar nilai siswa yang mengancam siswa tidak bisa diterima sekolah, dikhawatirkannya munculnya celah tawar menawar kursi sekolah. Tidak hanya itu, lanjut Faisal, semangat pendaftaran gratis juga rawan terjadi pungutan dalam persoalan jasa. Pasalnya, siswa dan orang tua yang dipaksa melek teknologi online dipelosok desa lebih memilih menyerahkan proses pendaftarannya kepada sekolah, hal ini juga rawan terjadi tawar menawar patokan uang jasa bagi oknum sekolah. "Soal passing grade sampai uang jasa pendaftaran rawan diselewengkan, sehingga mencederai semangat sekolah mendaftar gratis," katanya.
Lebih jauh Faisal menambahkan, persyaratan keuangan di sekolah-sekolah yang akan diduduki siswa cenderung memberatkan. Pasalnya, sekolah bisa saja saat PPDB beakhir dengan dalih minim anggaran mensyaratkan diluar kewenangan pemerintah seperti uang bangunan sampai iuran-iuran tidak wajar. Karenanya, dalam pesoalan ini ia menyerukan agar para orang tua kritis saat mencurigai adanya upaya-upaya yang merugikan siswa, baik kepada dinas, aktivis atau media sekalipun. "PPDB ini sudah disahkan, saya yakin betul sosialisasinya tidak selalu maksimal, maka ketidaktahuan orang tua harus bisa membendung kecurangan yang mungkin diupayakan pihak-pihak sekolah," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan Pengurus Pimpinan Cabang IPNU Karawang Kiki Nugraha, PPDB online ini patut diawasi. Karenanya IPNU berencana menampung setiap keluhan para kader di komisariat dan ranting soal proses PPDB dan akan mengutip sejumlah sekolah yang diduga melakukan punngutan jasa dan iuran lainnya diluar batas kewajaran, sampai dengan iming-iming titip menitip siswa yang dilakukan oknum. Kemudian, lanjutnya, hasil temuan para kader itu akan dirangkum dan disodorkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk evaluasi dan menindak Oknum kasek atau oknum guru sampai sekolah yang melanggar ketentuan PPDB online ini. "Kita siap tampung keluhan dari para siswa dan orang tua, kita semua bertanggungjawab atas kebijakan pemda ini," pungkasnya. (rud)

Kiai Hasan Bisri: Golput Haram

TELAGASARI, SK- Pimpinan Pondok Pesantren At Tarbiyyah Ciwulan, Kecamata Telagasari KH Hasan Bisri Syafei, menyerukan kepada masyaSKt agar tidak golput dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Pasalnya, pilihan golput alias tidak memilih capres adalah haram hukumnya, karena di negara manapun termasuk Indonesia perlu adanya pemimpin.
Hal ini, lanjut KH Hasan, sesuai tuntunan ajaran Islam, dimana negara yang dipimpin pemerintah yang dzolim lebih baik dari pada negara satu malam tanpa pemerintah. Petunjuk tersebut jelas penegasan perlu adanya pemimpin di pemerintahan suatu negara, hanya saja dirinya dan masyaSKt pada umumnya wajib memilih pemimpinnya yang layak dan patut bagi negara di momen capres seperti saat ini. "Kami serukan bahwa golput itu haram, semua masyaSKt harus benar-benar memilih capres yang layak dan patut memimpin republik ini," katanya kepada SK.
Mantan Ketua Tanfidz PC NU Karawang ini mengaku, keluarga besar Pondok Pesantren At Tarbiyyah Ciwulan bulat dukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK. Selain bulat mendukung, pesantren yang memiliki ribuan alumni dari berbagai lembaga pendidikan itu juga menyatakan siap memperjuangkan pemenangan capres yang di usung PDI Perjuangan itu. "Kami keluarga besar pesantren At Tarbiyyah sudah bulat mendukung Jokowi-JK," ujarnya.
Menurutnya, Jokowi mutlak adalah warga NU kultural, sementara Jusuf Kalla adalah NU struktural yang masuk dalam barisan Mustasyar PBNU. Apalagi, lanjutnya, Jokowi-JK ini adalah sosok yang rajin melaksanakan shalat. Jauh dari hal itu, dirinya tidak merasa ragu atas bukti-bukti yang telah ditorehkan Jokowi di pemerintahan, begitupun Jusuf Kalla yang sudah nyata dan matang memimpin pemerintahan. Keduanya, lanjut kiai yang juga menjabat Mustasyar PCNU Karawang ini, pasangan Jokowi-Jk terbukti amanah dan jujur dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan. Dirinya juga mengecam berbagai upaya dan tindakan yang disengaja untuk menjatuhkan pamor mantan Wali Kota Solo tersebut, ia menyebut seperti kampanye negatif seperti Obor Rakyat, surat Prabowo kepada para guru sampai dengan isu-isu sara yang dialamatkan kepada capres nomor urut 1 itu. Karenanya, dirinya meyakinkan masyaSKt agar tidak termakan isu-isu negatif tersebut yang bisa memecah belah masyaSKt. "Jokowi sudah terbukti, Jusuf Kalla sudah nyata, kami yakin keduanya NU 'Geledegan'," cetusnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, datangnya Jokowi ke pesantrennya di tengah guyuran hujan dan mati lampu beberapa waktu lalu, adalah bukti pasangan capres tersebut berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan pesantren dan senantias memberikan hormat dan penghargaannya kepada para kiai. Tidak heran, lanjutnya, ia meyakini sosok yang tidak cacat korupsi ini bisa menggalang geSKn yang terbaik untuk agama, nusa dan bangsa, untuk membuktikan keseriusannya mendukung Jokowi. Kiai pentolan Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini ciptakan syiiran pemenangan Jokowi -JK bagi keluarga besarnya dalam versi I'tiraf Abu Nawas dan shalawat Badar. "Kita berharap besar, saat menang nanti Jokowi bisa kembali ke Karawang  dan kunjungi kembali pesantren-pesantren," pungkasnya. (rud)

Perpustakaan Keliling Kekurangan Buku

LEMAHABANG WADAS, SK - Perpustakaan keliling yang disediakan di setiap kecamatan dirasa masih banyak kekurangan buku. Ironisnya, hampir setiap 2 bulan sekali ada saja buku yang hilang.
Di sisi lain, kendaraan operasional yang diberikan 6 tahun lalu itu semakin lapuk, sementara siswa SD dan madrasah minat membacanya semakin meningkat setiap kali perpustakaan keliling itu menyambangi sekolah-sekolah.
Pengelola Pusling Kecamatan Lemahabang Salim Permana mengatakan, pergantian buku yang baru hanya 84 buah dalam setahun, padahal minat baca saat dirinya datang keliling ke sekolah sering kali langsung diserbu siswa. Tak hanya itu, buku seperti bacaan komik bernuansa edukasi sering kali hilang tidak kembali ke boks kendaraan.
Setiap bulan, memang diberikan Rp 200 ribu untuk biaya transportasi kendaraan kelilingnya. Namun uang sekecil itu belum mampu menopang kerusakan kendaraan yang semakin lapuk. Ia mencontohkan, kendaraan operasional dari APBD tahun 2008 untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini lampu sennya sudah mati dan bagian besi boks pengangkut buku juga semakin berkarat. "Minat baca mah Alhamdulillah, paling sekarang cuma ada 300 buku mah, hanya anak-anak mah suka yang bacaan komik sampai hilang juga bukunya itu," katanya.
Salim menambahkan, setiap tahun ia harus melaporkan jumlah buku yang masih tersedia sampai memberikan keterangan beberapa buku yang hilang. Rata-rata buku yang tersedia sebatas buku mata pelajaran. Di sisi lain juga banyak permintaan dari madrasah, DTA dan MI agar perpustakaan keliling ini berkunjung ke lembaganya. Ia mengaku berangkat pagi hari ke sekolah-sekolah.
Dalam satu hari, sekitar 4-5 sekolah ia datangi dari 28 SD di Lemahabang. Sejenak rehat, dirinya hanya menerima rokok saja, namun yang terpenting minat baca anak bisa meningkat. "Semakin tua mah lemes juga, setiap pagi ya keliling," katanya.
Kepala UPTD PAUD/SD Lemahabang Rusta Anzela mengakui keberadaan perpustakaan keliling itu penting karena mendongkrak IPM masyaSKt Karawang sejak dini. Untuk mengantisipasi kekurangan buku, dirinya bertekad bakal mengajukan kembali agar sejumlah buku bisa ditambah, terutama komik-komik bacaan, apalagi saat ini pedoman yang diperlukan harus berbasis pada penerapan kurikulum 2013. "Kita akan ajukan kembali agar bisa ditambah lagi, ini bagus bagi IPM siswa," katanya. (rud)

Pengelola PNPM tak Mau Jalankan Aturan Baru

CILAMAYA WETAN, SK - Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM) Se-Karawang menolak Peraturan Organisasi (PTO) baru tahun 2014. Pernyataan penolakan tersebut dimusyawarahkan dalam pertemuan Asosiasi UPK Se-Karawang di UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon. Para ketua UPK tersebut juga mengancam tidak akan menjalankan PTO 2014 tersebut sebelum menerima arahan dari Asosiasi Pusat yang masih melobi untuk dikaji ulang dan dianggap mengebiri peran UPK.
Sekretaris Asosiasi UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, dalam PTO baru banyak peraturan yang semakin membelit program dan kebijakan sampai mengkebiri peran UPK. Ia mencontohkan, peran Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) kini jadi membawahi UPK secara total, bahkan jika pengelola UPK tidak mencapai surplus, BKAD berhak memberhentikan ketua UPK.
Selain itu, poin keuangan yang langsung masuk ke suplier tanpa transit ke TPK akan memunculkan kerumitan administrasi. Karenanya, ke depan ia harapkan PP UU Desa nantinya bisa menempatkan UPK secara khusus agar jelas perannya. Saat Rakernas di Boyolali tambahnya, Asosiasi UPK NKRI menyatakan penolakannya terhadap PTO baru  dan meminta direvisi ulang.
Meskipun fasilitator mendesak agar UPK Karawang segera menjalankan PTO 2014, namun semua asosiasi UPK sepakat tidak akan menjalankan PTO tersebut sebelum ada keputusan dari hasil negosiasi dari pusat itu. "Mungkin banyaknya perubahan di PTO itu akibat kecurigaan teknis di lapangan, sehingga PTO ini diputuskan meskipun banyak klausul yang mengebiri peran UPK," katanya.
Ketua Asosiasi UPK Karawang Burhan Subarkah mengatakan hal serupa, menurutnya jika PTO tersebut keukeuh dijalankan yang dirugikan UPK. Saat ini pihak asosiasi dari pusat masih memintai konfirmasi antar divisi untuk pengkajian ulang PTO tersebut. Pasalnya, banyak klausul yang membelit.
Ia mencontohkan, PTO baru itu UPK tidak ada dalam speciemen alias tidak diperkenankan dalam pengambilan keuangan kecuali hanya operasional, tidak boleh menerima THR, saat surplus reward juga ditiadakan. "Membingungkan, TPK pengajuan ke UPK lewat RPD, pencairan sesuai RPD transfer ke TPK tapi sekarang TPK justru harus bikin surat kuasa ke UPK untuk transfer ke suplier. Sementara dalam perjanjian tetap TPK ke suplier," herannya.
Lebih jauh ia menambahkan,  Dana Program dan Dana Perguliran dalam PTO juga harus menggunakan jasa staf masing-masing 3 orang. Di satu sisi para staf dana program dan perguliran itu harus diberikan honor sesuai UMK, menurut Ketua UPK Gema Cita ini, pihak UPK harus mencari honor di mana? Tidak mungkin juga honor pengelola dengan staf itu dibeda-bedakan. "Saat ini kita menunggu saja keputusan asosasi dari pusat dalam jangka waktu yang belum ditentukan," pungkasnya. (rud)

Wujudkan Beras Bersertifikat Halal

Sektor pertanian yang dianggap hanya terus berorientasi budidaya tanaman dan permasalahan hama, acapkali melupakan tantangan ekonomi Asean yang sudah di depan mata.
Pasalnya, tahun 2015 ini masyaSKt ekonomi Asean sudah berlaku. Sayangnya sektor pertanian masih saja berkutat dalam persoalan budidaya tanpa menggairahkan maksimal orientasinya kepada profit bisnis. Betapa tidak, dalam pandangan Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Telagasari H Engkat Sukatma, sisi biaya produksi padinya sekitar 6 ton misalnya dalam setiap hektar, hasilnya juga 6 ton.
Lantas, dari sisi mana petani mendapatkan untung dari setiap kali panen. "Saya harapkan pertanian ini tidak terus berkutat soal budidayanya saja, karena kita lupa di depan sudah menghadapi ekonomi masyaSKt Asean," katanya kepada SK.
H Engkat menambahkan, pengemasan beras berlabel dan bersertifikasi halal diperlukan agar varietas dan kualitas beras petani mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga bernilai ekspor dan berdaya saing. Sayangnya, baru sedikit beras-beras petani masih dianggap rendah sehingga tidak mampu menyaingi negara lainnya.
Ia juga menilai faktor Cuaca sudah semakin tidak menentu, kemarau turun hujan, masuk musim hujan tapi justru malah kemarau. Akibat kejenuhannya, petani sering dibodohi kalangan kapitalis, semakin banyaknya minimarket dan perumahan adalah bukti penyerobotan lahan pertanian akibat kejenuhan petani karena hasil produksinya tidak bernilai dan bersaing di pasaran. Ia berharap, Kementerian Pertanian memperhatikan orientasi tersebut untuk memajukan petani jelang persaingan bersama masyaSKt Ekonomi Asean. (rud)

SD Negeri Lepas 13 Lulusan

-Tiga Sekolah Negeri Berdekatan

TEMPURAN, SK - Masih ada sekolah dasar negeri yang kekurangan siswa. Ini terjadi di SDN Purwajaya 2 Kecamatan Tempuran. Saat perayaan kelulusan dan kenaikan kelas, kemarin, di sekolah ini hanya meluluskan 13 siswa kelas 6.
Uniknya, saat para siswa yang akan dilepas menyanyikan lagu perpisahan, harus ditambah siswa kelas 5 yang akan naik ke kelas 6. Meski demikian, acara pelepasan siswa dan kenaikan kelas belangsung tanpa kendala berarti. Kepala SDN Purwajaya 2 Ika Sukarsih SPd mengatakan, sedikitnya jumlah siswa kelas 6 tersebut karena letak SD di Purwajaya yang jumlahnya tiga saling berdekatan. Ia menyebut, kelas enam angkatan selanjutnya ada sekitar 30 siswa. "Iya memang siswa kelas 6 jumlahnya 13 orang, Alhamdulillah lulus semua. Tuh di panggung saja nyanyi perpisahan dibantu kelas 5," katanya.
Bendahara PGRI Tempuran ini menambahkan, ke-13 siswanya tersebut patut dibanggakan, karena selama mengenyam pendidikan di sekolah, sejumlah prestasi berhasil direbut para siswa seperti juara umum Pramuka dan perlombaan lainnya. Dirinya berharap, semuanya dapat terus berprestasi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Saat ini tambahnya, dirinya menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kepada para orangtua, setelah ujian sekolah/madrasah (USM), termasuk saat pelepasan. Agenda awal tambahnya, pihak sekolah bersama komite bakal menggelar acara pelepasan dan kenaikan kelas tanggal 19 Juni lantaran terhitung tanggal 23 Juni berdasarkan kalender akademik sudah libur sekolah, namun karena para guru mengikuti penataran Kurikulum 2013 dirinya baru bisa menggelar kegiatannya pada hari Rabu kemarin.
Pihaknya lanjut Ika, menyuguhkan penampilan kreasi anak dari kelas 1 sampai 6 untuk memotivasi siswa. "Yang terpenting dari isi pelepasan bukan soal banyaknya kreasi, tapi iringan doa dan pesan pada para siswa yang lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya bisa menjaga nama baik alamamternya dan melanjutkan prestasi," katanya.
Sedangkan Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Tempuran Ana Juana mengatakan, bagi para orangtua yang sudah memiliki anak berusia 6-7 tahun agar segera mendaftarkan ke SD. Dikatakan, pendaftaran siswa harus melampirkan sejumlah syarat seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan berat/tinggi badan siswa. Dia menegaskan, pendaftaran gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Begitupun bagi siswa kelas 6 yang akan memasuki bangku SMP, daftarnya juga sama gratis. Bedanya, dilakukan secara online. Karenanya ia menekankan para orangtua murid untuk melanjutkan jenjang pendidikan putra-putrinya ke bangku SMP. "Kami tekankan jangan sampai ada yang tidak melanjutkan, segera daftarkan dan tidak sama sekali dipungut biaya," tandasnya. (rud)

Jangan Selewengkan BSM

Bantuan Siswa Miskin (BSM) diminta Kepala UPTD Paud/SD Kecamatan Tempuran Ana Juana agar alokasinya bisa dibelanjakan secara tepat sasaran oleh para orangtua/wali murid. Pasalnya, besaran BSM Rp 360 ribu per tahun itu acapkali digunakan untuk kepentingan keluarga tanpa melihat kondisi alat-alat sekolah putra-putrinya.
"Berulang kali saya ingin tegaskan kepada semua kepala sekolah dan orangtua murid agar BSM bisa tepat penggunaan untuk menopang siswa belajar," katanya saat ditemui SK, Rabu (25/6).
Ana menambahkan, saat ini dirinya miris saat bertanya kepada beberapa siswa yang menerima BSM, pasalnya peralatan sekolah seperti baju dan sepatu masih compang-camping, padahal sudah dijamin oleh BSM. Jawaban para siswa tersebut, uang BSM yang diberikan itu diberikan lagi kepada orangtuanya untuk membeli sembako, beras sampai emas.
Di lain sisi, sepatu dan baju anaknya sendiri saat bersekolah masih kurang layak untuk dipakai, hal inilah yanhg ingin dirinya tegaskan di setiap momen pertemuan dengan orangtua. Ditambahkan Ana, BSM peruntukan penggunaanya sudah jelas untuk anak sekolah yang kurang mampu. Hal itu ditunjukan lewat kepemilikan keluarganya yang memiliki Kartu Jaminan Sosial (KJS), karenanya meskipun setiap tahun pihaknya mengajukan dan tidak terealisir semua karena yang menentukan adalah pusat, dirinya mewanti-wanti agar yang sudah ada bisa dibenahi terlebih dulu utamanya pembelanjaannya. "Orangtua kan punya jaminan lain seperti Jamkesmas, BLT ataupun PKH, maka khusus untuk BSM ini harus prioritaskan membeli baju, sepatu dan peralatan sekolah lainnya," harapnya.
Lebih jauh Ana menambahkan, dirinya berinisiatif membuat kebijakan agar para kepala sekolah di lingkungannya menyisir penggunaaan dana tersebut, minimal para orangtua harus memberika kwitansi kepada sekolah. A,rtinya saat uang itu dicairkan, pembelanjaannya harus menggunakan kwitansi pembelian alat sekolah apa saja. Hal itu dilakukan bukan menaruh ketidakpercayaan atau curiga kepada setiap orangtua murid, tetapi kebijakan tersebut agar para orangtua memiliki tanggungjawab terhadap anaknya yang bersekolah, karena anak sekolah itu bukan ajang menghasilkan uang dan dibelanjakan semaunya, akan tetapi lebih pada sisi tanggungjawabnya pada para siswa," uang cair, segera belanjakan dan harus menggunakan kwitansi," tandasnya.
Ia berharap, pihak sekolah harus lebih selektif dalam menyisir administrasi ini untuk pelaporan, termasuk ajuan kembali untuk BSM agar memastikan ketidakmampuan keluarga siswa itu benar-benar valid. Ia mengaku tidak hapal detail berapa siswa yang medapatkan BSM di Tempuran lantaran jumlah ajuan dan jumlah yang akan terealisasi turun dari pusat ke sekolah tanpa transit ke UPTD. Pihaknya lanjut Ana, hanya mengecek saat hendak pencairan dan pelaporan realisasi dari sekolah-sekolah. "Kita terus pantau dan memintai laporan dari sekolah-sekolah," pungkasnya. (rud)

Metode Tanam Baru Mulai Diterapkan

TELAGASARI, SK - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah mengeluarkan surat keputusan penanaman padi dengan menggunakan metode Legowo 2. Saat ini sudah 10 kabupaten/kota yang mulai menerapkannya, termasuk Karawang.
Metode tanam yang menempatkan tanaman padi di pinggir pematang ini dinilai lebih produktif ketimbang metode lainnya. Perwakilan BPTP Jawa Barat Ana Suhana mengatakan, metode tanam Legowo 2 ini lantaran keunggulannya.
Pada prinsipnya, metode tanam legowo 2 selain anakannya lebih produktif, juga adanya jarak pengosongan antar jajaran tanaman dimaksudkan agar sinar matahari bisa lebih masuk dan sirkulasinya lebih banyak. Hasil hitungannya, Ana menyebut dalam satu hektar, jumlah rumpun tanam legowo 2 ini bisa mencapai 320.000 rumpun dengan jarak 15 centimeter.
Itupun lanjut Ana, tergantung pada kesuburan tanah dan varietas padi yang ditanamnya. "Legowo 2 ini harus mempertimbangkan spesifikasi lokasi, karena tanah di berbagai daerah itu berbeda kesuburannya, nah untuk tanah di Karawang sendiri saya nilai sawahnya keras dan prihatin," katanya.
Ana Menambahkan, tanah jika terlalu banyak NPK atau pupuk anorganik akan menjadi asam akibat sisanya tak terbawa tanaman. Harusnya lanjut Ana, semusim sekali petani menggunakan pupuk organik, karena selama ini ia menyesalkan sikap petani yang inginkan segala sesuatunya secara instan. Padahal dalam memulai tanam, maka petani harus memastikan bahwa akar tanaman padi itu sehat agar tanamannya ke depan kuat dari ancaman wereng dan penggerek.
Ia mengumpamakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya, jika akarnya sudah sehat maka dipastikan tanamannya bisa kuat. Caranya, harus dengan tanam legowo 2 ini. "Akar harus dipastikan sehat dulu, setidaknya dengan bantuan organik," katanya.
Sementara itu, kepala BP4K Karawang H Nachrowi M Nur mengatakan, Jabar legowo dua akan dilakukan di musim tanam 2015 mendatang. Dirinya menyebut Karawang diberikan jatah sebanyak 40 ribu hektar atau hampir separuh dari seluruh areal peswahan di Karawang, namun mantan Kepala Dinas Pertanian ini tidak merinci apa saja persiapan menghadapi Jabar legowo 2 tersebut. "Belum musim tanam sekarang, insya Allah 40 ribu hektar di Karawang," ujarnya. (rud)

Picu Macet, Percepat Perbaikan Jalan

Perbaikan Jalan Syeh Quro Lamaran menyebabkan kemacetan panjang mulai dari depan kantor Kelurahan Palumbonsari hingga fly over Lamaran. Kemacetan disebabkan sistem buka tutup yang dilakukan masyaSKt dalam mengurai kemacetan panjang. Karena itu, masyaSKt harus bersabar dalam melewati jalur tersebut.
"Saya meminta perbaikan jalan jangan hanya dilakukan setengah badan jalan, akan tetapi semuanya harus diselesaikan secara cepat agar dapat mengurai kemacetan panjang tersebut. Jalan yang diperbaiki kebanyakan hanya setenga badan dulu, sehingga menjadi macet setiap harinya," ujar Asep Sadjili (24), salah seorang pengguna jalan.
Ia menambahkan, jalur tersebut merupakan akses utama menuju pusat kota Karawang, sehingga kemacetan tersebut tidak dapat dihindari setiap harinya. Perjalanan menjadi terganggu, diperkiSKtn sekitar 20 menit sekali jalan baru dibuka oleh masyaSKt yang menjaga jalan tersebut dengan sistem buka tutup. "Saya meminta agar cepat diselesaikannya jalan tersebut," katanya.
Dia melanjutkan, perbaikan jalan tersebut dimanfaatkan sejumlah anak muda untuk meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas. "Saya berharap semua jalan yang diperbaiki harus cepat segera diselesaikan serta pihak kepolisian lalulintas mengatur jalan tersebut," pintanya.
Nurul Himah (21), warga Desa Ciranggon mengatakan, setiap hari dirinya harus berhadapan dengan kemacetan jalan tersebut. Menurutnya, kemacetan tersebut sangat mengganggu pengguna jalan. "Ya apa boleh buat harus dihadapi kemacetan ini," ujarnya.
Hikmah melanjutkan, ada 2 titik perbaikan jalan yaitu Jalan Ciranggon dan Jalan Syeh Quro Lamaran. Ia juga meminta pengendara lainya, khususnya pengguna sepeda motor, agar bersabar dalam berkendara sehingga tidak ada pertemuan arus kendaraan. Apabila ada pertemuan arus tersebut dapat membuat parah kemacetan, sehingga masyaSKt yang menjaga tidak bisa mengurai kemacetan.
"Biasanya masyaSKt sekitar yang membuat sistem buka tutup jalan, hanya menutup jalan untuk kendaraan mobil. Sementara pengguna motor sering menerobos jalan yang sedang diperbaiki. Ini yang menjadi penyebab kemacetan," katanya. (Cr3)

Aparat Desa Mulai Bersih-bersih Jalur Mudik

LEMAHABANG WADAS, SK - Setiap kali menyambut datangnya bulan Ramadan, aparat Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, menggelar kerjabakti. Kerjabakti dengan aksi penebangan pohon dan bersih-bersih di jalur mudik itu dilakukan agar mengurangi peluang kecelakaan di jalur mudik Bakan Kiara-Peundeuy.
Kades Pulojaya H Soleh mengatakan, semua aparat desa dan BPD dikerahkan untuk menebangi pohon-pohon rindang yang mengancam keselamatan pengendara di jalur mudik, karenanya puluhan aparatnya menebang dan membersihkan pepohonan sepanjang 5 kilometer. Hal itu dilakukan agar masyaSKt Pulojaya, termasuk pengendara, nyaman berkendara saat memasuki bulan suci Ramadan di samping menyiapkan diri secara lahir batin. " Menyambut puasa kan selain bersihkan jiwa dan hati, pembersihan alam juga perlu dilakukan, makanya kita gelar kerja bakti ini," katanya.
Soleh menambahkan, meskipun kurang mendapat respon bantuan dari masyaSKt, namun kegiatan kerja bakti ini disambut baik jelang puasa. Pihaknya mengerahkan aparat dengan peralatan seadanya untuk menebang pepohonan yang sudah rindang yang kiranya membahayakan pegendara. Seharian tambahnya, jalur Syeh Quro sepanjang 5 kilometer harus diselesaikan aparat desa karena jika menunggu lama urusannya akan malas, apalagi jika dilakukan saat puasa.
Karenanya upaya kerja bakti atas inisiatif pemerintah desa ini diharapkan bisa diikuti desa lainnya di sepanjang jalur Syeh Quro. "Harus selesai sehari, karena jika beberapa hari apalagi dikerjakan saat puasa nanti lain cerita," ujarnya.
Lebih jauh Soleh menambahkan, pihaknya mengundang dari pihak kecamatan, namun tidak satupun yang datang. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat perangkat desa untuk menggelar kerja bakti ini. Dirinya mengapresiasi kinerja aparat dan hasil pekerjaannya, namun karena arus mudik akan sehgera dimulai, sarana penerangan jalan umum (PJU) diharapkan bisa ditambah, karena yang ada pun saat ini kondisinya banyak yang rusak. "Tapi insya Allah biasanya sih menjelang mudik baru dipasang. Jalan sudah bagus, pohon sudah ditebangi, tinggal PJU ditambah lagi harapannya kepada pemda," pungkasnya. (rud)

Kenaikan Kelas Ajang Sosialisasi PPDB

TELAGASARI, SK - Sebanyak 48 Siswa kelas VI SDN Pasitalaga II Kecamatan Telagasari dilepas. Acara pelepasan dengan tema Gupay Katineung itu dijadikan ajang sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa yang hendak masuk dan keluar di samping tampilan kreasi seni para siswa.
Kepala SDN Pasirtalaga II H Unang D Kusmana mengatakan, sebanyak 48 siswa kelas VI dilepas setelah mengikuti semua tahapan akademik dan siap melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya. Momen pelepsan sendiri, selain uji kebolehan di bidang seni dan prestasi para siswa di hadapan para orangtua, pihaknya juga menjadikan momen kenaikan kelas ini untuk memberikan pemahaman soal PPDB masuk SD dan PPDB Online masuk SMP.
Bahkan yang tidak kalah penting juga ia mengajak masyaSKt dan orangtua untuk sama-sama memahami penerapan Kurikulum 2013 yang akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru pada kelas 1, 2, 4 dan 5. Karena lanjut Unang, siswanya yang mulai kembali KBM tanggal 14 Juli mendatang langsung merasakan kurikulum 2013 meskipun nantinya akan diisi dulu dengan pesantren kilat karena masuki bulan suci Ramadan.
Karenanya, kurikulum yang sudah disosialisasikan oleh para penatar kepada para guru termasuk dirinya, diharapkan jangan dijadikan program yang membuat kaget lagi para orangtua. "Prestasi SD kami kita sampaikan seperti lomba voli, Cipta Puisi sampai O2SN ini agar memacu semangat pembinaan para orangtua siswa, selain itu kita inginkan Kurikulum 2013 ini berjalan lancar," katanya.
Lebih lanjut Unang menambahkan, yang tak kalah pentingnya soal PPDB, ia mengingatkan para orangtua yang hendak memasukan anaknya ke SD harus memperhatikan persyaratannya seperti menyiapkan KK, akta kelahiran, sampai dengan tinggi dan berat badan. Jika tidak, persyaratan tersebut akan ditolak, karena data-data itu diperlukan dan hasilnya dilaporkan ke Dapodik.
Sementara untuk Siswa SD yang hendak masuk SMP jadwalnya sudah diplot mulai tanggal 1-8 Juli secara online, karenanya ia bersama para orangtua sudah pahit-pahitan jika kemudian tidak diterima SMP tertentu akibat syarat maupun nilai yang kurang memenuhi standar, karena beberapa hal yang harus ditempuh seperti jalur prestasi, jalur anak tidak mampu, rayonisasi (KK), sampai dengan ada poin ijazah madrasah menjadi pertimbangan.
Pihak sekolah lanjut Unang, sudah siap 24 jam operatornya untuk mendaftarkan siswa secara online. "Kita sudah siapkan dan kita sudah pahit-pahitan soal PPDB ini dengan para orangtua," cetusnya.
Komite SDN Pasirtalaga II Hasan mengapresiasi bimbingan para guru dan kepala sekolah. Ia berharap para siswa selalu meningkatkan kadar ketakwaan dan mengambil nilai-nilai positif dari apa yang diajarkan para guru. Dirinya berharap dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 ini para guru tidak lagi sembarangan meninggalkan kelas saat jam-jam mengajar. "Kita patut apresiasi para guru dan kepala sekolah atas bimbingannya, semoga para siswa terus meningkatkan kecerdasan belajarnya," katanya. (rud)