Jaga Netralitas PNS

LEMAHABANG WADAS, SK- Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, menjadi ujian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk selalu menjaga netralitasnya, pasalnya, proses kampanye yang belum berakhir. Sikap netral itu bukan hanya bebas untuk memilih, tetapi juga menghindarkan geSKn masif saling menghina kelemahan dan keburukan salah satu pasangan capres.
"PNS itu lebih baik bicara program dan gagasan, bukan tenggelam juga dalam arus perbincangan negatif," kata Kasie Trantib Kecamatan Lemahabang H Baehaqi, kpada SK.
Menurutnya, PNS sebagai bagian integral birokrasi dan memiliki kompetensi pendidikan yang baik, diharapkan bisa menahan syahwat politik, meskipun diakuinya tidak semasif pileg. Nnamun opini media yang saling mengkotak-kotakan bisa membuat perbincangan pengabaian pada kinerjanya. Oleh karena itu, Momen pilpres ia harapkan bisa berjalan alamiah tanpa harus tergiur imiing-iming apapun, karena yang dipilihpun nantinya diyakini Baehaqi bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik. "Saya yakin, tidak ada calon pemimpin berniat buruk pada rakyatnya, tugas kita seperti PNS dan kepala desa biarkan berjalan alamiah dan tetap fokus bekerja," katanya.
Lebih jauh ia berharap, kinerja dan pelayanan bisa terus berjalan seperti biasa meskipun dirinya tak menampik secara kelembagaan, baik kades maupun PNS memiliki kepentingan tersendiri menaruhkan harapannya pada salah satu capres. Namun kembali ia ingatkan, agar kondusifitas dan ketertiban harus terus dijaga dan meyakinkan masyaSKt bahwa pelaksanaan pilpres sejak masa kampanye dan berakhirnya nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan pemimpin yang terbaik. "Kita harap semua elemen masyaSKt jaga persatuan dan tetap mendukung demokrasi secara wajar sesuai status apa yang kita sandang," pungkasnya. (rud)

Nahdlatul Ulama Harus Independen

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia, sikap ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu yang dinanti-nanti. Menyikapi hal tersebut, sejumlah Pengurus PC NU Karawang meminta agar NU secara kelembagaan tidak ikut-ikutan mendukung kesalah satu pasangan capres-cawapres.
"Terkait sikap plitik PC NU Karawang, idealnya tidak melakukan dukung-mendukung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Wakil Ketua PC NU Karawang, H Ahmad Ruhiyat Hasby.
Dia menyampaikan, karena kalau NU dipaksakan mendukung kepada salah-satu pasangan calon, akan berdampak negatif terhadap perkembangan internal organisasinya itu sendiri. "Karena kalau secara kelembagaan dibawa-bawa untuk mendukung salah satu pasangan, belum tentu pengurus yang lain sepakat dengan keputusan tersebut, sehingga pada akhirnya akan menjadi polemik yang berkepanjangan," ujarnya.
Dia menegaskan, NU harus fokus untuk bisa menggarap masalah-masalah keumatan, sehingga saat umat membutuhkan disitulah NU hadir. Dengan demikian NU bisa menjadi acuan untuk membina masyaSKt. "Ya fokus saja dengan program kerja yang ada, jangan dibawa-bawa keranah politik," ucapnya.
Disinggung mengenai Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj yang sudah menyatakan untuk mendukung pasangan Prabowo - Hatta, dia menyampaikan, dukungan itu bukan secara kelembagaan, melainkan dukungan personal. "Kalau itu Saya juga di Karawang menjadi tim sukses pasangan Jokowi-JK, tapi tidak bawa-bawa NU, dukungan secara personal saja," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Sekretaris PC NU Karawang, H Ahmad Fauzi, dia menyampaikan, secara kelembagaan haram hukumnya NU mendukung pasangan capres-cawapres. "Ya kita harus kembali ke khittoh 1926, jadi tidak boleh NU secara kelembagaan mendukung pasangan capres-cawapres," ujarnya.
Bahkan bukan hanya itu, dia sebagai pengurus PC NU Karawang menegaskan, kalau misalkan ada badan otonom (Banom) NU yang mendukung pasangan capres-cawapres secara kelembagaan, akan disidang di internal organisasi. "Saya cabut kepengurusan Banom yang secara kelembagaan mendukung pasangan capres-cawapres," pungkasnya. (zie)

Pelajar SMAN 4 Kreatif

-Gelar Pentas Seni Hasil Swadaya

KARAWANG, SK - Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu kosong setelah melaksanakan Ujian Kenaikan Kelas (UKK), salah satunya dengan menggelar pentas seni (pensi) seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMAN 4 Karawang, Jumat (13/6) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai dari hari Kamis (12/6) sampai dengan hari Jumat (13/6) tersebut, menampilkan beragam kreatifitas siswa-siswi kelas XI, baik jurusan IPA maupun IPS.
Ketua Pelaksana Pensi Roy Zavanya Imanuel mengatakan, acara pensi yang mengangkat tema 'My Cultur is My Life' bertujuan untuk memberikan hiburan kepada seluruh siswa-siswi SMAN 4 Karawang, seusai pelaksanaan UKK yang berlangsung selama satu minggu. Selain itu, acara pensi tersebut juga sekaligus mengingatkan siswa tentang kebudayaan bangsanya sendiri yang dikemas lewat beragam pementasan.
"Kemarin baru habis UKK, jadi sekalian refreshing kita ingatkan kembali tentang kebudayaan bangsa ini lewat pementasan seni," kata Roy kepada SK kemarin.
Roy menambahkan, beragam kreasi dari siswa-siswi kelas XI akan ditampilkan selama dua hari, mulai dari tari kreasi, sisingaan, paduan suara, arumba, kolaborasi musik tradisional dan modern, marawis, jaipong dan drama musikal. Dimana penampilan yang disuguhkan, semuanya hasil kreasi siswa-siswi kelas XI.
Sementara itu, untuk melaksanakan kegiatan pensi, ia dan teman-temannya meminta iuran sebesar Rp 40 ribu dan bergotong royong selama persiapan hingga pelaksanaan, tanpa melibatkan pihak sekolah, kecuali soal perizinan. "Kami menggarap acara ini secara gotong royong tanpa membebani pihak sekolah, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya. Pembiayaan juga kami dapatkan dari hasil iuran yang jumlahnya tidak terlalu besar persiswanya," katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 4 Karawang Hermawan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong dalam diri siswa-siswi di sekolah. Serta melatih mental para pelajar untuk berani menunjukan kemampuan dan kreatifitasnya dihadapan banyak orang. "Semuanya dikerjakan oleh para siswa, jadi dengan sendirinya mereka belajar gotong royong. Termasuk soal biaya, mereka yang menentukan anggarannya secara swadaya," terangnya.
Menurutnya, selain untuk menghibur siswa-siswi setelah UKK, pensi yang dilaksanakan oleh kelas XI IPA maupun IPS tersebut juga sekaligus untuk penilaian akhir mata pelajaran seni budaya, sebelum dimasukan dalam nilai raport. (ega)

Desa Diguyur Rp 1 Miliar, Pengelola PNPM 'Gigit Jari'

CILAMAYA KULON, SK - Terbitnya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 akan menjadi akhir bagi Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt (PNPM) menyalurkan dana Bantuan Langsung MasyaSKt (BLM) untuk fisik.
Pasalnya, keuangan yang diatur dalam UU Desa nantinya, desa akan diberi kucuran langsung Rp 1,4 miliar lewat BUMDes secara kolektif di berbagai leading sekor. Dengan demikian, dana BLM bagi pembangunan fisik 75% untuk desa-desa, ke depan secara otomatis menjadi berkurang dan hanya diperuntukan bagi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran saja.
Sekretaris UPK Singaperbangsa Kecamatan Cilamaya Kulon Nurhadi mengatakan, berkurangnya dana BLM nantinya bukan persoalan bergantinya rezim pemerintahan SBY, namun karena amanah dari UU Desa dimana dana APBN Rp 1,4 miliar terkucur semua ke desa. Artinya, pembangunan fisik di desa-desa sudah tidak lagi masuk ke UPK PNPM lagi.
Karenanya, dana BLM yang biasa menyumbang 75 persen untuk desa lewat UPK ini akan dikelola langsung oleh desa yang melibatkan BUMDes, sehingga dana Miliaran tersebut alokasinya dikelola bagi sejumlah pembangunan fisik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. Sementara UPK PNPM tetap akan menerima dana BLM. Hanya saja, mungkin tidak akan menembus miliaran rupiah, karena peruntukannya hanya untuk SPP saja karena terus bergulir. "BLM masih ada, tapi SPP saja, karena fisik langsung ke desa mengingat amanah UU Desa," katanya.
Meski enggan disebut meragukan, pria yang akrab disapa Hadi Pestol ini mempertanyakan kesiapan SDM pemerintah desa meskipun lewat BUMDes. Ditambahkannya, pihaknya mengaku gelap saat dibenturkan bagaimana PNPM pascapemerintahan SBY ini, berakhir atau tidaknya. Dengan memberdayakan SPP, ia yakin perguliran tidak akan terpaku dari pemerintah saja soal pendanannya, karena ia bercita-cita tetap bisa menggerakkan roda ekonomi masyaSKt desa lewat TPK, KPMD dan sejumlah manajemen UPK PNPM.
Karenanya, meskipun pemerintah mempercayakan dana desa langsung mengelola keuangan Rp 1 miliar itu tidak serta merta merisihkan UPK, karena tinggal bagaimana desa siap. "Kita juga tidak tahu kalau langsung ke desa soal pelaporannya bagaimana, kita tunggu saja," pungkasnya. (rud)

Resah ADD Belum Turun

- Pembangunan di Desa Purwasari Terancam Terhambat

PURWASARI, SK- Desa Purwasari resah dengan beredarnya isu alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 belum bisa dikucurkan karena Pemerintah Pusat bersama DPR  masih membahas alokasi dana tersebut. Dana rutin setiap tahun yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyaSKt berupa fisik dan non fisik. Untuk Desa Purwasari masih proses  melalui proposal pengajuan ADD yang di dapat dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa.
"Saya juga akan terus menunggu dari Pemerintah Pusat sebagai yang mempunyai kewenangan alokasi dana desa, akan tetapi terus mengajukan ADD sesuai dengan Musrenbang Desa Purwasari. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengikuti undang-undang desa yang memberikan amanah yang memasukan anggaran alokasi desa melalui Kemendagri," ujar Kaur Ekbang Desa Purwasari, Ramdi Paladiredja, pada SK di ruang kerjanya.
Ramdi menambahkan, untuk penggunaan anggaran ADD tahun 2013 berupa fisik yaitu pengecoran jalan lingkungan ke makam kampung swadaya, mengahabiskan anggaran Rp 48.371.000, serta jalan lingkungan ke pabrik tahu  dan penggunaan berupa non fisik untuk biaya operasional desa sudah dilaksanakan dan diperiksa oleh inspektorat. Anggaran tahun 2014 tahap I berupa fisik sebesar Rp 83.438.250 dan berupa non fisik sebesar Rp 75.491.750. Untuk anggaran ADD tahun 2014 masih dalam proses pengajuan melalui kecamatan ditembuskan ke pemerintah daerah. Pengalokasian ADD lebih diprioritaskan sesuai dengan Musrenbang Desa, kalau belum bisa dicairkan akan menggangu kinerja aparatur desa. "Biasanya untuk pencairan sekitar bulan Juni sampai September. Saya juga kaget ketika melihat media massa memberitakan ADD belum bisa dicairkan karena Kemendagri tidak memasukanya dalam perencaan anggaran desa dan masih belum disahkan oleh DPR Pusat." katanya.
Dia melanjutkan, apabila ada perubahan tentang ADD, harus disosialisaikan dan diberikan solusi agar pembangunan desa terus dijalankan. Oleh karena itu, ADD sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masySKt dan masyaSKt juga sangat membutuhkan dana tersebut. "Saya berharap alokasi dana desa jangan ditunda-tunda, harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada karena masyaSKt sangat membutuhkan terutama dalam pembangunan desa," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Bendahara Desa Purwasari Abdul Syukur mengatakan, desa mempunyai potensi masing-masing dalam peningkatan kualitas taraf hidup  dan mensejahteSKn masyaSKt. Desa Purwasari sendiri mendapatkan pendapatan sekitar Rp 600 juta pada tahun 2013. Kalau ADD  belum bisa dicairkan, Pemerintah Pusat jangan terlalu memprioritaskan kepada PNPM. Karena program PNPM juga kurang berkualitas dengan pembuktian di lapangan kurangnya partisipasi masyaSKt dan kurang profesionalitas dalam mengelolanya. "Saya merasa resah karena dengan ADD penyelenggaran desa dan pelayanan kepada masySKt dapat dijalankan dengan pengalokasian ADD berupa non fisik seperti pengadaan alat tulis kantor, biaya operasional, pemberdayaan dan pensejahteraan keluarga. Saya berharap, untuk ADD terus dijalankan dan lebih diprioritaskan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyaSKt," pungkasnya. (cr3)

KPU Siapkan TPS di Lapas

- 424 Pemilih Dipastikan Mencoblos

PURWAKARTA,SK- Sebanyak 424 pemilih dipastikan mencoblos di Lembaga PemasyaSKtan (Lapas) Purwakarta pada Pilpres 9 Juli mendatang. Ini menyusul kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lembaga pembinaan masyaSKt bermasalah hukum ini.
"Ada 424 pemilih tercatat di Lapas Purwakarta," kata anggota komisioner KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, Kamis (12/6).
Mengakomodir hal itu, lanjut Ramlan, KPU akan membuatkan TPS di lembaga yang beralamat di Jalan Kusumaatmadja ini . Ini dimaksudkan agar para anggota binaan ini mudah dan leluasa menggunakan hak pilihnya. "Ada nanti 1 TPS di lapas," tukas Ramlan.
Ikhwal kemungkinan bertambah dan berkurangnya jumlah pemilih di lapas, Ramlan tak menampik. Meski begitu, KPU terlebih dulu akan memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum di tempat sebelumnya. Jika sudah apalagi masih satu wilayah, hanya tinggal dibuatkan form mencoblos di TPS lain saja.
"Kalau di tempat lain sudah terdaftar, nanti tinggal dimasukan dalam daftar pemilih pindahan," ujar Ramlan.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 di Purwakarta berjumlah 647.226 orang. Angka ini lebih lebih kecil dibanding jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) Pilpres yang sebelumnya telah lebih dulu dirilis KPU. Dalam DPSHP, jumlah pemilih sebanyak 649.911 orang. "DPT Pilpres berjumlah 647.226 orang atau ada pengurangan 2.685 orang dari DPSHP," ujar Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar.
Berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT, terang Deni disebabkan sejumlah alasan. Dua diantaranya lantaran ada pemilih yang berpindah domisili ke luar daerah atau dikarenakan meninggal dunia. Atas alasan tersebut, nama mereka kemudian dihilangkan dalam daftar pemilih pilpres. "Alasan lainnya karena pemilih berpindah status dari sipil ke militer atau ditemukan adanya data pemilih ganda. DPT ini kan hasil validasi dari DPSHP," tegas Deni.
Sementara jika ada masyaSKt yang belum masuk namanya dalam DPT, Deni menyarankan yang bersangkutan agar segera melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Sehingga nanti namanya bisa segera dimasukan dalam Daftar Pemilih Khusus. "Bagi mereka yang belum terdaftar silahkan segera melapor ke PPS. Tentu sesuai domisili agar pada waktunya nanti bisa menggunakan hak pilih," ujar Deni.
Tak hanya jumlah pemilih, tambah Deni, pengurangan juga terjadi dalam jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jika saat Pileg 9 April lalu, TPS yang digunakan berjumlah 1630 titik, sekarang berkurang menjadi 1.408. Ini disebabkan adanya penambahan batas maksimum pemilih di tiap TPS. "Di Pileg maksimal pemilih di tiap TPS 500 orang. Sekarang naik jadi 800 orang," tutup Deni. (nos)

Jasa Pemusnah Produk

PT. Tenang Jaya Sejahtera melayani Jasa Pemusnahan Produk (Reject dan Expired) maupun Dokumen perkantoran secara profesional dan terjamin kerahasiaannya. Adapun fasilitas pemusnahan yang dimiliki oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera antara lain : Mesin pembakaran (Tungku pembakaran maupun fasilitas Incenerator), Mesin WWTP,  Mesin Crusher (Penghancur), Alat Berat (Excavator, Dozer maupun Loader).
Adapun saat ini PT. Tenang Jaya Sejahtera telah menjalin kerjasama untuk pemusnahan produk antara lain, Kantor Bea dan Cukai, Kantor BPOM, Kantor HAKI, Instansi Swasta lainnya (Produk Makanan, Kosmetik, Alat Kerja, dsb)

Jenis Produck yang bisa kami musnahkan antara lain :

• Kemasan Product (Botol, Karton, Plastik, Scrap, Pallet, dsb)
• Isi Product (Serbuk, Cair, Padatan, dsb)
• Label Kemasan Product (Hak Paten Product)

Fasilitas yang kami berikan :

• Memusnahan dilakukan sesuai standart dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang (Pihak Perusahan, Kepolisian, TNI – AD, Aparat Setempat, Bea Cukai, dsb)
• Berita Acara & Sertifikat pemusnahan product.
• Kerahasian Product akan kami lindungi baik secara market ataupun yang lain.

Keuntungan pemusnahan di perusahaan kami :

• Jaminan product yang akan dimusnahkan.
• sisa dari pemusnahkan akan kami tangani/kelola seperti penanganan limbah B3 (Abu sisa pembakaran, cairan isi, dsb)
• dikerjakan secara profesional mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pemusnahan sampai dengan pemanfaatan sisa pemusnahan

Pengalaman Kerja :

• Perusahaan yang berada dikawasan berikat maupun kawasan non berikat
• Perusahaan PMA maupun PMDN
• Product yang telah dimusnahkan berupa, semir rambut, label perusahaan kenamaan, pembalut wanita, pampers bayi, sabun mandi, bedak, minyak, tissue, dsb.

Hubungi Marketing kami di 0267 - 4679525 atau email : tjs.company@mail.com
atau kunjungi situs resmi PT.. Tenang Jaya Sejahtera di http://www.tjs.company