KARAWANG, Suara Karawang - Ada sedikit kabar baik bagi honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN- B), seluruh daerah diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi honorer K2 yang tidak lolos seleksi.
Dalam surat bernomor B. 2605/M.PAN.RB/6/2014 ini menyebutkan, tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi, agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 tahun 2012, disertai dengan surat pertanggungjawab mutlak (SPTJM). Data hasil validasi dimaksud disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dengan formulir terlampir paling lambat tanggal 15 Agustus 2014. "Sebagai bahan analisis dan pertimbangan perumusan kebijakan," kutip isi surat tersebut yang dipublis di laman Kemen PAN-RB .
Hal itu tidak terlepas dari adanya kendala, dimana tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi sejumlah 608.814 dan yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 209.719 orang. Pada saat ini diproses pemberkasan untuk pengangkatan CPNS kurang dari 25 persen. Ternyata kelambatan proses pemberkasan ini penyebab utamanya adalah data K2 yang tidak akurat, karena terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Menanggapi surat tersebut, Kabid Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang Mahpudin mengatakan, pihaknya diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap K2 yang tidak lulus seleksi. Dia juga tak tahu untuk apa verifikasi ini dilakukan. "Intinya itu perintah verifikasi dan validasi terhadap K2 yang tidak lulus," ujarnya.
Ditanya soal keabsahan surat tersebut, dia juga mengaku mendapatkan surat itu berdasarkan informasi dan langsung memprint out surat tersebut dari lama Kemen PAN - RB. Pasalnya, verifikasi ini tetap akan dilakukannya meski tidak disuruh. "Esensinya kita tidak mempermasalahkan ini asli atau tidak, ada perintah atu tidak ada perintah, juga akan kita lakukan kaitan validasi dan verifikasi. Terlepas diperlukan atau tidak itu data yang uptodate," ungkapnya.
Namun yang disayangkan, waktu paling lambat verifikasi ini dinilai terlalu sempit. Padahal surat ini dipublis tanggal 16 Juli, sedangkan dalam surat tersebut tercantum 30 Juni. Apalagi, ada sekitar 2 ribu honorer K2 yang tidak lolos tentu tidak akan cukup dengan waktu yang terbatas itu. "Itu paling lambat tanggal 15 Agustus, yang tidak lolos 2 ribuan. Dan ini hanya dikasih waktu 2 minggu setelah lebaran. Ya sekarang abis lebaran tidak ada pekerjaan verifikasi, gak akan cukup," sesalnya.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Aliansi Honorer K2 Kabupaten Karawang Ahmad Gojali mengatakan, dengan adanya surat tersebut menjadi angin segar bagi 2 ribuan honorer K2 Karawang, yang saat ini nasibnya masih terkatung-katung. Apalagi, Kemen PAN-RB menyebut, honorer yang lolos seleksi itu didiuga masih banyak yang bodong. "Ya kita berharap bisa diangkat, karena kemarin statmen Kemen PAN yang lolos itu banyak yang silumannya, ya jadi angin segar buat kita," ujarnya.
Disisi lain Ketua Forum K2 Kecamatan Kutawalaya Zein Soferi menegaskan, seharusnya pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengutamakan terlebih dahulu honorer K2, ketimbang CPNS kategori umum. Ia menilai, honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun layak untuk diangkat menjadi PNS. "Harusnya kita honorer yang sudah puluhan tahun didahulukan dulu lah, baru nanti sisanya itu kategori umum," harapnya. (vid)
|
|---|
Tampilkan postingan dengan label Karawang Kota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Karawang Kota. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 19 Juli 2014
Selangkah Lagi Cellica Bupati
Disebutkannya, roda pemerintahan masih dipegang oleh bupati sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Namun ketika status hukumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, Teddy menegaskan secara otomatis pemegang jalannya roda pemerintah berpindah ke wakil bupati. "Ya oleh Wabup (wakil bupati)," singkatnya.
Dihubungi terpisah melalui layanan Blackberry Massanger (BBM), Cellica yang tengah menjalani ibadah umrah itu mengaku kaget saat mendapat informasi penangkapan bupati beserta istrinya. Menurutnya, ini merupakan cobaan dari Allah. "Kami semua di sini turut mendoakan semoga beliau diberi kekuatan untuk melaluinya," katanya.
Dimintai komentarnya soal Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang, Cellica enggan berkomentar. "Kalau itu saya enggak mau jawab. Lihat nanti saja, karena saya masih umrah. Saya sudah beli tiket sebentar lagi Insya Allah pulang ke Karawang," jawabnya. Cellica sendiri memang sudah sepekan terakhir berada di Makkah untuk menjalankan ibadah umrah.
Sedangkan soal nasib Nurlatifah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Karawang Endag Sodikin mengatakan, dirinya masih menunggu evaluasi dari pimpinan pusat. "Sikap kami menunggu arahan dari DPP kang, semua orang kan tahu berita ini, DPC hanya akan menjalakan mandat partai saja," singkatnya.
Money Changer Disegel KPK
Selain melakukan penangkapan terhadap Bupati Karawang dan istrinya, Hj Nurlatifah, KPK juga menyegel sebuah outlet yang terletak di Mal Karawang Central Plaza (KCP). Belum ada kejelasan informasi outlet Money Changer yang dipasangi garis KPK.
Namun, Manager Marketing Mal KCP Heru Ma'had mengatakan, KPK melakukan penyegelan tersebut pada pukul 21.00 WIB, berbarengan dengan penangkapan di rumah dinas bupati. "Memang cepat sekali, jam 9 malam ada petugas KPK yang langsung melakukan penyegelan dan memberi garis KPK," kata dia kepada Suara Karawang.
Saat disinggung alasan penyegelan itu dan siapakah gerangan pemilik outlet Money Changer, Heru enggan memberikan penjelasan. "Waduh kalau itu besok deh kita konferensi pers. Karena yang jawabnya harus bagian gedung yang tahu pasti. Kalau saya mah cuma bagian event dan marketing aja," kata dia.
Heru pun berjanji akan melakukan konferensi pers sore ini untuk menjelaskan secara gamblang, dan jelas soal ruko yang disegel KPK agar tidak menjadi pertanyaan publik. "Insya Allah, besok (hari ini) kita undang semua media untuk menjelaskan permasalahan ini, sabar yah," pintanya.
Dalam obrolan ringan, Heru juga menampik bahwa penyegelan itu gara-gara transaksi pemberian uang. "Logikanya gak lah, masa gara-gara ada orang lain transaksi terus tempat usaha orang kudu ditutup. Kalau aset mungkin bisa jadi," tambah Heru.
KCP memang menjadi lokasi pencidukan beberapa orang yang dilakukan KPK kaitan dengan dugaan kasus pemerasan, yang dilakukan Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya Hj Nurlatifah.
Sementara itu, kantor dan rumah dinas bupati juga tertutup rapat. Tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke dalam, petugas Satpol PP berjaga di kantor. Bahkan, tidak terlihat adanya aktivitas kehidupan di kantor orang nomor satu di Karawang ini. Menurut Kabid Pengendalian Operasi Satpol PP Karawang Dede Tasria, sterilisasi dilakukan setelah disegel KPK sejak Kamis malam. "Sementara tidak ada yang masuk, ada garis KPK," katanya.
Namun ditanya soal penggeledahan, Dede tak tahu banyak soal ini. Yang pasti pada Kamis malam KPK langsung melakukan penyegelan di dua ruang tersebut, dan belum tahu hingga kapan bisa dibuka kembali. "Sampai masalah terang benderang, tidak tahu langsung sudah disegel. Kita tidak tahu digeledah atau tidak," tuturunya.
Tak jauh berbeda, kondisi RDB juga terlihat kosong. Bahkan, pintu gerbang yang biasanya terbuka lebar ini sudah tertutup rapat dijaga ketat Satpol PP. Hanya terlihat beberapa kendaraan pribadi dan kendaraan dinas yang terparkir di halaman. "Tidak ada orang di dalam, kosong," kata petugas Satpol PP yang berjaga di sana.
Kondisi yang sama juga terlihat di kediaman keluarga bupati di Desa Cilamaya. Tidak nampak lalu lalang kendaraan masuk ke halaman rumahnya. Begitupun penjaga maupun penghuninya tidak nampak beraktivitas di rumah berwarna pink yang terletak di Pertigaan Pasar Cilamaya itu. Bahkan, pintu rumah mewah itu terkunci rapat.
Salah seorang warga Cilamaya, Niki (30) mengaku baru mendengar isu penangkapan Hj Nurlatifah tersebut pagi hari. Selama ini, Nurlatifah memang dikenal orang terpandang di kampung halamannya. Sebelum menjadi Bupati, keluarga Ade Swara tersohor sebagai pengusaha walet dan pemilik toko mas yang selalu ramai pengunjung. Setelah menjabat bupati, Ade Swara dan istrinya sudah jarang menghuni rumahnya lagi karena sering di Karawang. Namun sesekali pulang saat rehat kerja atau ketika Idul Fitri.
Kaur Kesra Desa Cilamaya Yayan S Mulya mengatakan, sejak menjabat bupati, rumahnya di Cilamaya sudah jarang dihuni lagi baik oleh Ade Swara, Nurlatifah, maupun putra putrinya.
Ia juga mengatakan, NH yang sempat ditangkap KPK bukanlah Kades Cilamaya saat ini, melainkan kades periode 2000 sampai 2008. Dalam banyak pemberitaan dikatakan sebagai saudara bupati, padahal sebatas orang dekat saja. Pasalnya, adik dari Hj Nurlatifah bernama Sihabudin juga sempat menjabat Kades Cilamaya sebelum NH, namun Kades Sihabbudin meninggal setelah ditembak saat mencairkan uang dua tahun saat menjabat kades. Barulah lanjut Yayan, NH ini menikahi mantan istri Sihabudin.
Usai menjabat kades, diakuinya NH sudah jarang terlihat di Cilamaya. Dirinya tidak mengetahui apakah NH menjadi pengembang, pemborong atau bukan. "Adiknya Nurlatifah itu almarhum Sihabudin, nah istrinya atau iparnya Nurlatifah itu dinikahi sama NH yang tertangkap KPK itu," katanya. (vid/fah/rud/ops)
Bupati & Bunda Lebaran di Bui
.JPG)
KPK: Bupati Karawang dan Istrinya MemerasBupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Hj Nurlatifah, dipastikan tidak bisa berlebaran bersama keluarganya pada Idul Fitri tahun ini. Saat ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke dalam tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi yang hendak membuat mal di Karawang. "ASW (Ade Swara) melakukan pemerasan terkait dengan izin penerbitan surat permohonan pemanfaatan ruang. Semacam RTW, guna pembangunan mal di Karawang," ujar Ketua KPK Abraham Samad saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/7) malam.
Dengan izin tersebut, kata Samad, keduanya memanfaatkan untuk melakukan pemerasan. "ASW dalam melakukan pemerasan melalui istrinya NLF (Nurlatifah) yang menerima uang. Kemudian uang diambil oleh adiknya," ujar Samad.
Atas perbuatan itu, keduanya dijerat Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUHP. "Informasi ini didapatkan KPK melalui satu orang pelapor. Maka dari itu, menggunakan pasal 12e, pemerasan," tandas Samad.
Selain menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka, KPK menyita barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD) sebanyak USD 424.349 atau sekitar Rp 5 miliar. Menurut Abraham Samad, uang USD 424.349 itu terdiri dari pecahan USD 100 sebanyak 4.230 lembar, kemudian pecahan USD 20 sebanyak 2 lembar, pecahan USD 5 dan USD 1 masing-masing 1 lembar. �Uangnya diambil dari perusahaan itu (PT Tatar Kerta Bumi),� jelasnya.
Abraham menjelaskan, uang dari hasil pemerasan itu diambil oleh adik Nurlatifah. Namun, hingga kini nama adik Nurlatifah itu belum dipublikasikan. Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan, kata Abraham, akhirnya KPK menetapkan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka dugaan pemerasan. Pasal yang disangkakan adalah 12 e atau pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 421 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP.
Di tempat sama, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik masih menyelidiki kasus yang berkaitan dengan PT Tatar Kerta Bumi. Meski beredar sejumlah nama perusahaan real estate ternama lainnya dalam kasus itu, namun Johan menegaskan bahwa KPK masih fokus ke PT Tatar Kerta Bumi. "KPK konsen kasus ini masih di Tatar, selanjutnya nanti dalam penggalian yang lebih dalam. Nanti KPK ambil satu kesimpulan ada tidaknya perusahaan lain pihak-pihak terkait lain," tandas Johan.
Selanjutnya dijelaskan Johan, sebalumnya KPK meringkus 8 orang pada Kamis (17/7) dan Jumat (18/7) dinihari. Orang terakhir yang ditangkap adalah Bupati Ade Swara. Dari jumlah 8 orang itu yang dijadikan tersangka saat ini oleh KPK adalah Ade Swara dan Nurlatifah. "Bupati Karawang ditangkap terpisah, terakhir. Saat itu dia lagi safari Ramadan. Usai kegiatan itu, baru ditangkap," beber Johan.
Suami istri ini, kata Johan, adalah penyelenggara negara. Ade adalah bupati sedangkan Nurlatifah adalah anggota DPRD Karawang terpilih. Keduanya memeras dengan memanfaatkan surat izin permohonan pemanfaatan ruang guna pembangunan mal di Karawang. Dalam kasus ini KPK tidak menjelaskan identitas 6 orang terperiksa lainnya yang sempat diciduk Kamis malam kemarin. "ASW ditahan di Rutan Guntur dan 1 orang lagi, NLF ditahan di rutan KPK," tandas Johan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dalam bentuk laporan dari orang. Karenanya, pihaknya menggunakan pasal pemerasan. "Dalam banyak kasus di KPK sebenarnya cukup jarang pakai pasal pemerasan. Pernah ada kasus pajak dan Atut," kata pria yang biasa disapa BW ini.
Menurutnya, pihak-pihak yang diamankan cukup kooperatif. Selama pemeriksaan mereka sangat membantu KPK. Hasilnya, proses pemeriksaan berlangsung tak terlalu lama. "Kemudian, karena tempatnya agak jauh, kita (penyidik) tempatkan KPK line di beberapa tempat. Tapi bukan penggeledahan, itu pengamanan tempat-tempat yang diduga bagian dari tindak pidana," terang BW.
"Yang terkahir KPK ucapkan terima kasih kepada pelapor dan masyaSuara Karawangt sehingga kasus ini bisa ditangani sangat cepat dan akurat. Kami berharap apabila ada informasi masyaSuara Karawangt silahkan sampaikan ke KPK," sambung bekas Ketua YLBHI tersebut. (flo/zul)
Jumat, 18 Juli 2014
Pemkab Karawang Butuh 8 Ribu CPNS
Ia mengungkapkan, meski belum dipastikan berapa jumlah kursi yang disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun pihaknya mengaku membutuhkan 8 ribu CPNS. "Keperluannya segitu, tapi berapa yang disetujui itu pusat yang menentukan," tuturnya.
Selain itu, Pemkab Karawang akan menganggarkan sekitar Rp 1,2 miliar untuk pelaksanaan tes CPNS kategori umum. Dia memprediksi akan ada sekitar 5 ribu lebih pelamar yang akan berjuang agar bisa menjadi PNS pascamoratorium penerimaan pegawai negeri. "Saat ini masih kekurangan tenaga pendidik, kesehatan, administrasi, dan lainnya," ujarnya.
Disinggung tentang persiapan yang sudah dilakukan pemkab menjelang tes CPNS, Mahpudin mengaku selain anggaran, hingga kini pemerintah daerah belum mempersiapkan apapun, lantaran masih belum jelas teknis maupun jumlah formasi dalam penerimaan CPNS 2014 ini. "Belum ada persiapan apa-apa, kita mau siapkan apa? Kita siapkan anggaran saja, penjajakan, serta sewa peralatan," pungkasnya.
Ia melanjutkan, agar mendapatkan kejelasan informasi berapa jumlah formasi CPNS yang disetujui dan bagaimana teknis pelaksanaannya, hari ini BKD Karawang beserta 18 BKD kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dan Banten akan membahas pengadaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Telah turun surat nomor 278/1/KR.III/VII/2014 undangan rapat koordinasi pelaksanaan seleksi formasi ASN tahun 2014, besok (hari ini) Jumat kita berangkat (ke Bandung)," ujarnya.
Surat undangan ini, kata Mahpudin, menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) nomor B/2645/MPAN_RB/07/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal kebijakan pengadaan formasi ASN tahun 2014, serta pelaksanaan seleksi formasi ASN dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. "Surat ini menindaklanjuti surat dari BKN," kata dia.
Lebih jauh ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, akan membahas pelaksanaan seleksi formasi ASN tahun 2014 dengan menggunakan CAT, di Aula Rama Shinta Kantor Regional III BKN, Jalan Surapati no 10 Bandung. "Paling tidak, besok (hari ini) ada informasi kaitan dengan kesiapan (tes CPNS), teknisnya seperti apa. Saya juga akan menanyakan berapa jumlah formasi CPNS untuk Kabupaten Karawang" ujarnya. (vid)
Malu-malu, Setya Dharma Mau jadi Asda III
Kabar ini tidak terlepas kriteria yang diinginkan oleh Bupati Ade Swara yang berharap posisi Asda III selain diisi pejabat setingkat kepala dinas senior, juga menguasai pengelolaan keuangan dan aset. Apalagi, Setya pernah menjadi orang nomor satu di Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang tentu sudah akrab dengan persoalan pengelolaan keuangan dan aset.
Seolah mengiyakan kabar tersebut, Setya menanggapinya dengan santai. Secara diplomatis ia mengaku siap ditempatkan dimanapun jika sudah menjadi keputusan pimpinan. "Itu (mutasi) kewenangan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat). Nah kalau saya ditugaskan di sana kita laksanakan," ujarnya, Kamis (17/7) kemarin.
Dirinya juga mengaku selalu siap untuk dimutasi jika memang dibutuhkan. Ia menilai jabatan itu merupakan amanah. "Ya siap saja, dari DPPKAD ke Dishub siap saja," imbuhnya.
Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna mengatakan, hingga kini BKD telah mempersiapkan rencana mutasi yang diagendakan dilakukan usai lebaran nanti. "Lagi dipersiapkan BKD, untuk posisi Asda III itu kita inginkan pejabat senior," ujarnya.
Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini mengakui juga kabar yang beredar sampai di telinganya. Namun ia menegaskan, saat ini masih menimang-nimang sejumlah nama, karena semua kepala dinas senior memiliki peluang yang sama. "Kabarnya itu (Setya Dharma), tapi belum tentu. Semua punya kans yang sama," ujarnya.
Sekda menyebut, selain Setya Dharma yang diakuinya senior dan memiliki kapasitas mumpuni, ada nama lain yang juga senior seperti Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri, Kadisdikpora Agus Supriatman, serta nama lainnya Kadinkes Asep Hidayat Lukman maupun Kepala BP4K Nachrowi. Itu semua terbilang pejabat senior dan memiliki peluang yang sama untuk mengisi kekosongan Asda III setelah Teddy diangkat menjadi sekda. (vid)
Mawar Digilir di depan Pacarnya
KARAWANG, Suara Karawang - Seorang remaja IS (16) ditangkap polisi karena dilaporkan telah melakukan perkosaan terhadap Mawar (16) warga Rengasdengklok. Ia ditangkap dengan cara dijebak melalui SMS yang seolah-olah akan diajak kencan oleh Mawar, Kamis (17/7) kemarin.
Keluarga Mawar melaporkan peristiwa perkosaan yang dilakukan IS kepada polisi, setelah sebelumnya curiga melihat kondisi tubuh bagian belakang Mawar yang kotor terkena tanah setelah keluar rumah beberapa saat. Namun Mawar tidak mau menjawab secara terus terang peristiwa yang dialaminya. Ia hanya menyebutkan main dari salah satu temannya. Merasa penasaran, salah satu kakak Mawar mengeceknya ke teman yang disebutkannya tadi, bahwa yang bersangkutan tidak main ke rumahnya. Tidak mendapat informasi yang benar, kakak Mawar kemudian mengecek isi SMS yang ada dalam handphone Mawar. Ternyata dalam handphone korban terdapat SMS yang berisi ancaman dan pemerasan.
Isi SMS tersebut adalah meminta uang Rp 70 ribu, jika tidak memberinya maka akan menyebarkan berita bahwa Mawar sudah tidak perawan lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono melalui Unit V Kanit PPA Iptu Yoga Prayoga, penjebakan melalui SMS terhadap IS agar yang bersangkutan keluar dari persembunyiannya. Polisi bekerjasama dengan pihak korban untuk mengajak pelaku ke suatu tempat. �Ketika pelaku muncul, polisi langsung menangkapnya,� ucapnya.
Menurut Kasat Reskrim, Mawar diajak kekasihnya, IS ke suatu tempat dekat salah satu sekolah dasar. Ternyata di tempat tersebut sudah ada dua teman IS masing-masing ARH (19) dan ER (20) yang kemudian mereka berempat menuju ke belakang sekolah. Di tempat ini IS meminta Mawar melayani nafsu bejat kedua temannya tadi secara bergiliran. Sementara IS hanya membekam mulut Mawar agar tidak meronta dan teriak.
Dalam pengusutan polisi, peristiwa pemerkosaan bukan terjadi kali itu saja. Sebelumnya, IS melakukan persetubuhan sebanyak dua kali pada bulan Mei, lalu di rumah pelaku dan ditanggul gang Otoy. Pelaku dapat dijerat pasal 82 dan 83 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara ARH dan ER masih dalam pengejaran polisi. (ops)
Keluarga Mawar melaporkan peristiwa perkosaan yang dilakukan IS kepada polisi, setelah sebelumnya curiga melihat kondisi tubuh bagian belakang Mawar yang kotor terkena tanah setelah keluar rumah beberapa saat. Namun Mawar tidak mau menjawab secara terus terang peristiwa yang dialaminya. Ia hanya menyebutkan main dari salah satu temannya. Merasa penasaran, salah satu kakak Mawar mengeceknya ke teman yang disebutkannya tadi, bahwa yang bersangkutan tidak main ke rumahnya. Tidak mendapat informasi yang benar, kakak Mawar kemudian mengecek isi SMS yang ada dalam handphone Mawar. Ternyata dalam handphone korban terdapat SMS yang berisi ancaman dan pemerasan.
Isi SMS tersebut adalah meminta uang Rp 70 ribu, jika tidak memberinya maka akan menyebarkan berita bahwa Mawar sudah tidak perawan lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Doni Satria Wicaksono melalui Unit V Kanit PPA Iptu Yoga Prayoga, penjebakan melalui SMS terhadap IS agar yang bersangkutan keluar dari persembunyiannya. Polisi bekerjasama dengan pihak korban untuk mengajak pelaku ke suatu tempat. �Ketika pelaku muncul, polisi langsung menangkapnya,� ucapnya.
Menurut Kasat Reskrim, Mawar diajak kekasihnya, IS ke suatu tempat dekat salah satu sekolah dasar. Ternyata di tempat tersebut sudah ada dua teman IS masing-masing ARH (19) dan ER (20) yang kemudian mereka berempat menuju ke belakang sekolah. Di tempat ini IS meminta Mawar melayani nafsu bejat kedua temannya tadi secara bergiliran. Sementara IS hanya membekam mulut Mawar agar tidak meronta dan teriak.
Dalam pengusutan polisi, peristiwa pemerkosaan bukan terjadi kali itu saja. Sebelumnya, IS melakukan persetubuhan sebanyak dua kali pada bulan Mei, lalu di rumah pelaku dan ditanggul gang Otoy. Pelaku dapat dijerat pasal 82 dan 83 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara ARH dan ER masih dalam pengejaran polisi. (ops)
Geger Ade Swara Ditangkap KPK
Hingga tengah malam tadi, rumah dinas bupati (RDB) terlihat masih riuh. Namun, tak terlihat orang nomor satu di Kabupaten Karawang tersebut. Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Karawang menyebutkan, Bupati Ade Swara ikut dijemput. "Informasi yang saya dapat, bupati, ada pejabat juga. Katanya ada pihak swasta juga," ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya tersebut.
Informasi yang dihimpun di sekitar rumah dinas bupati, mobil KPK datang ke RDB pukul 19.00 WIB. Saat itu terjadi ketegangan antara anggota LSM dan anggota KPK yang meminta kejelasan kaitan dengan penggeledahan tersebut. Salah satu saksi mata, Awandi Sirodj, KPK tiba dengan menggunakan 3 mobil. "Jadi saat itu saya tanya, ada apa rame-rame begini, ternyata tidak dijawab. Akhirnya saya naik pitam berteriak dan meminta kejelasan seraya mengancam akan menggembok pintu RDB," katanya.
Karena terus berteriak, salah satu anggota KPK pun mendatangi Awandi seraya menjelaskan maksud kedatangannya. Anggota itupun menunjukan kartu anggota kepada Awandi. "Ya betul sekarang sedang ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), kami tengah bertugas langsung dari Jakarta," katanya menirukan salah satu anggota KPK yang mengenakan masker.
Pada saat penggeledahan, anggota KPK masuk ke RDB dengan menggunakan 3 mobil. Namun keluar RDB dengan menggunakan 5 mobil. "Saya tidak tahu siapa saja yang di dalam," ujarnya lagi.
Karena tidak berhasil menemui bupati, Suara Karawang mencoba menghubungi istri Bupati Ade Swara, Hj Nurlatifah tadi malam. Sayangnya, meski bernada aktif namun tidak diangkat. Sedangkan informasi internal KPK membenarkan operasi tangkap tangan tersebut berlangsung di Karawang. "Benar, masih operasi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Saat dihubungi Radar Karawang, Johan Budi belum mau menjelaskan secara rinci dengan alasan masih menunggu informasi lengkap. "Informasinya di Karawang, tapi kami masih menunggu informasi jelasnya. Kalau sudah jelas nanti kita kabari ya," ujarnya singkat.
Meski begitu, Johan membenarkan ada keluarga bupati yang ditangkap KPK bersama pihak swasta yang seluruhnya berjumlah lima orang. Disebut-sebut, pihak swasta berinisial AS, sementara dari keluarga bupati berinisial N. Sedangkan dari pejabat disebut-sebut berinisial M. Saat ditanya lebih lanjut, Johan tidak membantah kasus tersebut berkaitan dengan perizinan perumahan mewah yang melibatkan lingkaran orang-orang dekat bupati. "Tapi tidak terkait dengan pilpres seperti kabar yang beredar di teman-teman wartawan," ujarnya.
Sumber resmi di KPK lainnya juga belum bisa memberikan penjelasan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat dihubungi juga tak mau berkomentar. "Pada saat yang tepat akan dijelaskan," singkatnya.
Sementara itu, informasi lainnya yang beredar menyebutkan, penangkapan terhadap Ade Swara dilakukan karena diduga terlibat transasksi suap menyuap terkait izin alih fungsi lahan di wilayah Karawang. Izin alih fungsi lahan tersebut terkait dengan rencana pembangunan sebuah perumahan mewah.
Disebutkan, Ade Swara ditangkap bersama sejumlah orang dalam sebuah operasi yang dilakukan tim KPK sore kemarin. Setelah melakukan penangkapan, tim KPK dikabarkan langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati. Pihak swasta dalam kasus transaksi suap menyuap ini dikabarkan perusahaan perumahan ternama.
Selain bupati dan istrinya, dari pihak keluarga Bupati Ade Swara belum ada yang bisa memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Begitupun Kabag Humas Pemkab Karawang Yasin Nasrudin, saat dihubungi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. (dem/rk/fah/vid)
2 Sekolah di Wanakerja dan Wanajaya akan Direlokasi Setelah Lebaran
"Relokasi akan dilaksanakan setelah lebaran nanti. SD Wanakerta 2 ke Kampung Cikeuting dan SD Wanajaya 3 ke Kampung Cicadas.
Kemaren dari pihak PT Ceres sudah bertanggungjawab untuk membelikan lahan dan pembangunan sekolah di Kampung Cikeuting sekitar 2500 meter persegi," ujar Komite Sekolah SD Wanakerta 2, Nurman.
Nurman menambahkan, proses penggantian serta relokasi SD dengan cara pihak sekolah mencari tanahnya sendiri dan pihak PT hanya bertanggung jawab melakukan pembelian tanah serta pembangunan sekolah tersebut. Pihak komite terus berupaya mencari relokasi tanah dan meminta kepada orang tua untuk melakukan musyarawah terlebih dahulu. "MasyaSuara Karawangt harus menyetujui terlebih dahulu untuk relokasi SD dan membantu dalam relokasi tersebut," ucapnya.
Dia melanjutkan, semenjak proses sengketa lahan, sekolah hanya pernah mendapatkan bantuan dari PT yang ada di sekitar kawasan seperti perehaban dan renovasi sekolah pada tahun 2007. Ke pemda sendiri pihak sekolah sudah lama mengajukan proposal untuk melakukan perehaban serta penambahan lokal kelas baru, akan tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. "Saya sampai sekarang belum mendapatkan bantuan dari dinas terkait, banyak murid yang ditumpuk dalam satu kelas seperti kelas 4, 5 serta 6 yang belajar dalam satu ruangan kelas. Sekolah hanya mempunyai 3 lokal kelas serta satu ruangan kantor sehingga ada anak didik yang belajar di luar ruangan kelas," ujarnya.
Menurutnya, sejarah sengketa lahan tersebut dimulai kekurangketelitian orang tua dahulu dalam sistem jual menjual tanah yang tidak mempunyai sertifikat tanah. Sehingga tanah tersebut menjadi masalah seperti sekarang. Komite sekolah dahulu membeli tanah sekitar 2500 meter kemudian dibangun sekolah pada tahun 2002, tanpa membuat surat akta notaris tanah karena dahulu terlalu digampangkan.
Selain itu, keinginan masyaSuara Karawangt relokasi sekolah mempunyai sarana serta prasarana agar dibangunkan 6 lokal kelas untuk belajar, satu ruangan kantor dan fasilitas lainnya seperti perpustakaan. "Saya berharap proses relokasi secepatnya dilaksanakan agar tidak menggangu proses belajar mengajar dan pembangunan saran serta prasarana supaya dapat menampung siswa sekolah," pintanya.
Hal senada diungkapkan Kepala Sekolah Wanakerta 2, Dudu Badrudin, S.Pd. Dia mengatakan, proses pembangunan kelas baru serta perehaban yang diajukan ke Dinas Pendidikan Karawang tidak ada tindak lanjutnya dalam pemberian anggaran. Hal itu dikarenakan status tanah yang menjadi sengketa lahan dengan pihak PT. Sekolah masih bertahan walaupun kekurangan fasilitas dan ruangan kelas sekolah. Proses belajar mengajar dilakukan dengan melakukan penyekatan satu ruangan menjadi dua kelas, meminta kepada dinas terkait untuk membantu sekolah serta relokasi sekolah secepatnya. "Saya siap dipindahkan sekolah kemana saja dengan syarat sekolah mempunyai ruangan kelas yang memadai dan fasilitas lainnya. Jumlah siswa SD Wanakerta 2 pada tahun 2013 ada sekitar 149 orang dan tahun 2014 ada sekitar 155 orang," katanya. (cr3)
Mesjid Al-Jihad Rawan Kejahatan
*Sudah Saatnya Polisi Bertindak
KARAWANG,Suara Karawang - Aksi kejahatan di lingkungan dan dalam mesjid Al-Jihad sudah bukan kejahatan biasa karena perbuatan orang iseng yang biasa mencuri sendal atau sepatu. Melainkan sudah harus ditanggapi serius pihak kepolisian. Terlebih, mengingat seringnya aksi itu terjadi.
Korban terakhir adalah Ginanjar, warga Jalan Melati RT/RW 10/10, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang Timur. Tas berisi uang Rp 3,2 juta miliknya lenyap saat dia bersama istrinya shalat di mesjid tersebut. Kepada Suara Karawang, korban menuturkan peristiwa sial yang menimpa dirinya, kemarin (17/7) petang, di rumahnya.
Ketika itu dirinya dan istrinya berniat shalat di Mesjid Al-Jihad. Ginanjar shalat di barisan makmum lelaki sementara istrinya dibarisan makmum perempuan. Saat itu Ginanjar sama sekali tidak menyangka dirinya bakal menjadi korban kejahatan. Terlebih bangunan tempat mereka saat itu berada adalah rumah Allah. Karenanya diapun membiarkan tas berisi uang Rp 3,2 juta ada bersama istrinya.
Tetapi betapa kaget Ginanjar begitu usai shalat dan mendapati istrinya terlihat panik. Ketika ditanya, istrinya mengatakan tas berisi uang milik mereka ternyata sudah lenyap dari tempatnya. "Waktu itu tas saya dibawa istri, dan istri shalat di tempat perempuan. Tas disimpan di belakang istri saya, dan saya shalat di tempat laki-laki. Pas selesai shalat tas saya sudah tidak ada," tutur Ginanjar menuturkan kronologis kejadian.
Setelah tahu tasnya hilang, Ginanjar lantas melapor ke pihak DKM Mesjid Aljihad. Namun ia kaget, ternyata dari keterangan DKM di Mesjid Al-Jihad memang sering terjadi aksi pencurian seperti itu. "Ternyata setelah saya curhat ke saudara saya, banyak juga yang pernah kehilangan uang dan benda seperti laptop, hape dan lain-lain saat shalat di Al-Jihad," tuturnya.
Dengan banyaknya kejadian pencurian di Masjid Aljihad, Ginanjar berharap kepada pihak DKM dan pengurus Islamic Center agar lebih pro aktif dalam mengawasi aktivitas di mesjid kebanggaan warga Karawang tersebut. "Jangan sampai ada korban lain setelah saya. Saya berharap masyaSuara Karawangt juga lebih waspada saat berada di mesjid itu, karena saya menduga di masjid itu ada mafia terorganisir untuk mencuri barang pengunjung," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara Karawang di lapangan. Kejadian pencurian memang sering terjadi di sekitar Mesjid Al-Jihad. Bahkan beberapa waktu lalu kamera seorang wartawan dan uang jutaan rupiah juga sempat hilang di area islamic center dan masjid tersebut. (ega)
KARAWANG,Suara Karawang - Aksi kejahatan di lingkungan dan dalam mesjid Al-Jihad sudah bukan kejahatan biasa karena perbuatan orang iseng yang biasa mencuri sendal atau sepatu. Melainkan sudah harus ditanggapi serius pihak kepolisian. Terlebih, mengingat seringnya aksi itu terjadi.
Korban terakhir adalah Ginanjar, warga Jalan Melati RT/RW 10/10, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang Timur. Tas berisi uang Rp 3,2 juta miliknya lenyap saat dia bersama istrinya shalat di mesjid tersebut. Kepada Suara Karawang, korban menuturkan peristiwa sial yang menimpa dirinya, kemarin (17/7) petang, di rumahnya.
Ketika itu dirinya dan istrinya berniat shalat di Mesjid Al-Jihad. Ginanjar shalat di barisan makmum lelaki sementara istrinya dibarisan makmum perempuan. Saat itu Ginanjar sama sekali tidak menyangka dirinya bakal menjadi korban kejahatan. Terlebih bangunan tempat mereka saat itu berada adalah rumah Allah. Karenanya diapun membiarkan tas berisi uang Rp 3,2 juta ada bersama istrinya.
Tetapi betapa kaget Ginanjar begitu usai shalat dan mendapati istrinya terlihat panik. Ketika ditanya, istrinya mengatakan tas berisi uang milik mereka ternyata sudah lenyap dari tempatnya. "Waktu itu tas saya dibawa istri, dan istri shalat di tempat perempuan. Tas disimpan di belakang istri saya, dan saya shalat di tempat laki-laki. Pas selesai shalat tas saya sudah tidak ada," tutur Ginanjar menuturkan kronologis kejadian.
Setelah tahu tasnya hilang, Ginanjar lantas melapor ke pihak DKM Mesjid Aljihad. Namun ia kaget, ternyata dari keterangan DKM di Mesjid Al-Jihad memang sering terjadi aksi pencurian seperti itu. "Ternyata setelah saya curhat ke saudara saya, banyak juga yang pernah kehilangan uang dan benda seperti laptop, hape dan lain-lain saat shalat di Al-Jihad," tuturnya.
Dengan banyaknya kejadian pencurian di Masjid Aljihad, Ginanjar berharap kepada pihak DKM dan pengurus Islamic Center agar lebih pro aktif dalam mengawasi aktivitas di mesjid kebanggaan warga Karawang tersebut. "Jangan sampai ada korban lain setelah saya. Saya berharap masyaSuara Karawangt juga lebih waspada saat berada di mesjid itu, karena saya menduga di masjid itu ada mafia terorganisir untuk mencuri barang pengunjung," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara Karawang di lapangan. Kejadian pencurian memang sering terjadi di sekitar Mesjid Al-Jihad. Bahkan beberapa waktu lalu kamera seorang wartawan dan uang jutaan rupiah juga sempat hilang di area islamic center dan masjid tersebut. (ega)
Banggar DPRD Sindir 2 Dinas
"Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam serapan anggaran masih di bawah 30 persen. Karena itu kedua dinas ini diminta agar terus menggenjot serapan anggaran disisa tahun anggaran tahun ini," sindir Ketua Badan Anggaran DPRD Karawang Ade Suhara, dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh OPD pemda Karawang.
Untuk itu, kata Politisi Gerindra ini menegaskan, dengan waktu yang ada hingga akhir tahun ini dirinya meminta agar kepala dinas terkait agar terus meningkatkan kinerjanya. "Itu harus melakukan penekanan kepada OPD terkait," tegas Ade.
Meski harus terus digenjot untuk serapan anggaran ini, dia juga meminta agar kualitas jalan itu tidak dikesampingkan. Sehingga, dengan serapan anggaran tinggi, itu harus dibarengi dengan kualitas jalan yang memadai, dan layak untuk dilalui. "Kita harapkan lebih fokus pada pengerjaan fisik denga target diharapkan akhir tahun iyu 90 persen dengan tanpa mengurangi kualitas," desaknya.
Sementara itu Bupati Karawang Ade Swara mengatakan, meski secara administratif itu baru menginjak 30 persen. Namun menurutnya, saat ini pengerjaan fisik terutama infrastruktur harus terus dilakukan. Bahkan dia mengklaim serapan anggaran untuk kedua dinas yang disindir ini dalam keadaan normal. "Jadi begini, kita bekerja terus, jadi kalau melihat ini dalam posisi normal, pengerjaan ada dimana-mana dan masih terus berjalan," ujar bupati. (vid)
2 Desa di Telukjambe Barat Belum Ajukan Pjs Kades
TELUKJAMBE BARAT, Suara Karawang - Sebanyak dua Desa di Kecamatan Telukjambe Barat belum menyerahkan serta pengajuan nama sebagai pejabat sementar (Pjs) Kepala Desa yang akan berakhir sekitar Bulan September 2014. Semenjak surat edaran Bupati Karawang Ade Swara, SH, MH yang menjelaskan tentang mekanisme pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pjs Kepala Desa yang habis masa jabatanya.
"Sejak tanggal 7 Juli 2014 menerima surat edaran Bupati Karawang dalam mejelaskan mekasime pjs tersebut. Saya baru menerima 5 nama pjs sementara, akan tetapi untuk Desa Karangligar dan Desa Wanasari masih mencari calon pjs tersebut sesuai dengan prosedur," ujar Kasie Pemerintahan Kecamatan Telukjambe Barat, Ubadillah Gani, di ruang kerjanya, kemarin.
Gani menambahkan, sesuai dengan surat edaran BUpati Karawang dengan Nomor 141.1/3104/BPMPD berisi Badan Permusyaratan Desa (BPD) melaporkan bagi kepala desa yang habis masa jabatannya. Camat menindak lanjuti laporan BPD tersebut diangkat Pjs dari unsur PNS yang ada di sekitar pemerintahan desa, terutama PNS tersebut Sekretaris Desa yang berada di luar desa dalam satu kecamatan maupun berada di luar desa yang luar kecamatan.
Camat tersebut memberikan surat rekomendasi untuk bahan pertimbangan untuk Bupati Karawang dalam mengankat Pjs tersebut. Selanjutnya BPMPD memproses rekomenadasi tersebut dengabn persyaratan dan ketentuan yang berlaku. "Surat edaran tersebut mengacu kepada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksaan pengangkatan pejabat sementara kepala desa. Saya juga masih mencari nama yang berhak masuk menjadi Pjs sesuai dengan prosedur yang dimaksud, untuk 5 desa yang lain sudah ada sekretaris desa yang berstatus PNS menjadi Pjs tersebut," katanya.
Dia melanjutkan, pjs yang ditunjuk murni tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kapala desa saat pemilihan kades nanti serta menandatangi pernyataan siap menjadi Pjs kepala desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa pada tahun 2014 diserahkan kepada pjs yang menjabat, selain itu Pjs yang akan menjabat ada serah terima jabatan. Hasil rapat yang dilakukan semua unsur menghasilkan tidak boleh ada unsur kecamatan yang menjadio pjs dikarenakan masuk ke dalam tim monitoring yang ada di kecamatan, selain unsur kecamatan pjs tersebut boleh diisi oleh unsur ejabat desa dengan syarat PNS.
"Desa yang akan melakukan pjs serta nama pengganti pjs yakni Desa margakaya, Desa margamulya, Desa mulyajaya, Desa mekarmulya, serta Desa wanajaya, akan tetapi untuk 2 desa tersebut masih menunggu pengajuan. Saya berharap pjs dapat diterima oleh semua unsur masyaSuara Karawangt serta dfapat menajutkan pemerintahan yang ada di desa dengan memberikan pelayana yang terbaik kepada masyaSuara Karawangt," pintanya. (cr3)
"Sejak tanggal 7 Juli 2014 menerima surat edaran Bupati Karawang dalam mejelaskan mekasime pjs tersebut. Saya baru menerima 5 nama pjs sementara, akan tetapi untuk Desa Karangligar dan Desa Wanasari masih mencari calon pjs tersebut sesuai dengan prosedur," ujar Kasie Pemerintahan Kecamatan Telukjambe Barat, Ubadillah Gani, di ruang kerjanya, kemarin.
Gani menambahkan, sesuai dengan surat edaran BUpati Karawang dengan Nomor 141.1/3104/BPMPD berisi Badan Permusyaratan Desa (BPD) melaporkan bagi kepala desa yang habis masa jabatannya. Camat menindak lanjuti laporan BPD tersebut diangkat Pjs dari unsur PNS yang ada di sekitar pemerintahan desa, terutama PNS tersebut Sekretaris Desa yang berada di luar desa dalam satu kecamatan maupun berada di luar desa yang luar kecamatan.
Camat tersebut memberikan surat rekomendasi untuk bahan pertimbangan untuk Bupati Karawang dalam mengankat Pjs tersebut. Selanjutnya BPMPD memproses rekomenadasi tersebut dengabn persyaratan dan ketentuan yang berlaku. "Surat edaran tersebut mengacu kepada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksaan pengangkatan pejabat sementara kepala desa. Saya juga masih mencari nama yang berhak masuk menjadi Pjs sesuai dengan prosedur yang dimaksud, untuk 5 desa yang lain sudah ada sekretaris desa yang berstatus PNS menjadi Pjs tersebut," katanya.
Dia melanjutkan, pjs yang ditunjuk murni tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kapala desa saat pemilihan kades nanti serta menandatangi pernyataan siap menjadi Pjs kepala desa. Laporan pertanggungjawaban kepala desa pada tahun 2014 diserahkan kepada pjs yang menjabat, selain itu Pjs yang akan menjabat ada serah terima jabatan. Hasil rapat yang dilakukan semua unsur menghasilkan tidak boleh ada unsur kecamatan yang menjadio pjs dikarenakan masuk ke dalam tim monitoring yang ada di kecamatan, selain unsur kecamatan pjs tersebut boleh diisi oleh unsur ejabat desa dengan syarat PNS.
"Desa yang akan melakukan pjs serta nama pengganti pjs yakni Desa margakaya, Desa margamulya, Desa mulyajaya, Desa mekarmulya, serta Desa wanajaya, akan tetapi untuk 2 desa tersebut masih menunggu pengajuan. Saya berharap pjs dapat diterima oleh semua unsur masyaSuara Karawangt serta dfapat menajutkan pemerintahan yang ada di desa dengan memberikan pelayana yang terbaik kepada masyaSuara Karawangt," pintanya. (cr3)
2000 Tenaga Medis Disiagakan Amankan Mudik
KARAWANG, Suara Karawang - Dinas Kesehatan Karawang akan membuka Posko Mudik Lebaran di sepanjang jalur mudik yang ada di daerah ini. Sedikitnya 2000 dokter dan paramedis dilibatkan dalam posko kesehatan mudik lebaran ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, dr.Asep Hidayat Lukman, Kamis (17/7) menyebutkan, selain menyiagakan tenaga dokter dan para medis, pihaknya juga menyiapkan 50 unit ambulan puskesmas. �Personil kami sudah disiagakan posko kesehatan dan puskemas untuk melayani pemudik selama 24 jam selama mudik berlangsung,� lanjutnya.
Dikatakannya, untuk jumlah posko yang dibuka pihaknya akan disesuaikan dengan jumlah posko yang dibuka oleh pihak kepolisian. Pasalnya, setiap ada posko yang dibuka kepolisian dipastikan ada posko kesehatan. �Namun di titik central seperti di bunderan Mall Karawang, Fly Over Lamaran, Tanjungpura , Telagasari dan di Jomin sudah dipastikan siaga. Karena menyesuaikan dengan titik posko utama kepolisian,� terang Asep.
Ia menjelaskan, titik rawan yang kerap kali terjadi kecelakaan yakni sekitar depan kantor Kodim O604 Karawang, Tanjungpura, Lamaran dan arah Karasak Cilamaya. Kecelakaan tersebut lantaran roda dua mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga sering terjadi tabSuara Karawangn beruntun. �Akan tetapi jika kendaraan padat dan macet jarang sekali kecelakaan, tapi jika longgar sering terjadi. Namun pihak pertolongan pertama siap melakukan pertolongan dan siaga,� jelasnya. (ops)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, dr.Asep Hidayat Lukman, Kamis (17/7) menyebutkan, selain menyiagakan tenaga dokter dan para medis, pihaknya juga menyiapkan 50 unit ambulan puskesmas. �Personil kami sudah disiagakan posko kesehatan dan puskemas untuk melayani pemudik selama 24 jam selama mudik berlangsung,� lanjutnya.
Dikatakannya, untuk jumlah posko yang dibuka pihaknya akan disesuaikan dengan jumlah posko yang dibuka oleh pihak kepolisian. Pasalnya, setiap ada posko yang dibuka kepolisian dipastikan ada posko kesehatan. �Namun di titik central seperti di bunderan Mall Karawang, Fly Over Lamaran, Tanjungpura , Telagasari dan di Jomin sudah dipastikan siaga. Karena menyesuaikan dengan titik posko utama kepolisian,� terang Asep.
Ia menjelaskan, titik rawan yang kerap kali terjadi kecelakaan yakni sekitar depan kantor Kodim O604 Karawang, Tanjungpura, Lamaran dan arah Karasak Cilamaya. Kecelakaan tersebut lantaran roda dua mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga sering terjadi tabSuara Karawangn beruntun. �Akan tetapi jika kendaraan padat dan macet jarang sekali kecelakaan, tapi jika longgar sering terjadi. Namun pihak pertolongan pertama siap melakukan pertolongan dan siaga,� jelasnya. (ops)
Rabu, 02 Juli 2014
Pelayanan RSUD Karawang Akan Dibenahi
Hal itu terungkap usai serahterima jabatan (Sertijab) Direktur RSUD, kemarin (1/7) dilingkungan RSUD, dari dr.Wuwuh Utami Ningtyas kepada Asep Hidayat Lukman. Sertijab itu berdasarkan keputusan Bupati Karawang Nomor 880/Kep. 2778/BKD/2014 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dr. Wuwuh Utami Ningtyas dari jabatan struktural sebagai direktur RSUD Karawang.
Setelah surat keputusan, adanya surat perintah dari Bupati Karawang kepada Asep Hidayat Lukman bernomor surat 800/2779/BKD/2014, selain sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang juga sebagai pelaksana teknis tugas (Plt) Direktur RSUD Karawang.
Dalam sambuatannya dr. Wuwuh mengaku, selama tiga tahun menjabat sebagai direktur RSUD Karawang banyak yang sudah dilalui. Dan tak dipungkiri, perbaikan diberbagai sektor sudah dilakukan dengan baik. "Hari ini seperti yang saya rasakan di tiga tahun lalu, merasakan kelabu dan bersemangat," ujar Wuwuh.
Sementara itu pasca dikukuhkan, Plt Direktur RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman mengatakan, ia mengakui RSUD memiliki segudang persoalan, dan itu harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan ia mengakui, tugas ini membuat kepalanya migran. "Serah terima dan lepas sambut itu langsung membuat kepala saya migran, permasalahan disini panjang, tapi saya yakin punya temen - teman (direksi dan komite medik) bisa diatasi," yakin Asep.
Jabatan selaku Plt ini harus dia jalani sesuai amanah, karena sejak dulu tak terbesit untuk duduk membenahi RSUD Karawang. "Saya kesini tidak bercita - cita dan tidak ambisi. Saya tidak upaya dan geSKn untuk menduduki jabatan ini," tegasnya.
Langkah awal, dia akan melakukan perbaikan di pelayanan. Karena menurutnya, memberikan pelayanan masyaSKt secara prima menjadi pilihan utama.
Oleh karena itu, Asep meminta kepada seluruh jajaran direksi dan komite medik agar bersinergi untuk mencapai itu semua. "Itu menjadi patokan kita ingin memperbaiki pelayanan, kita hrus benar-benar mendengar, sebagai pembantu masyaSKt. Saya harap kita semua bisa bersinergis," harap dia.
Sementara itu Ketua DPRD Karawang H. Tono Bachtiar yang turut hadir juga berharap dengan pergantian orang nomor satu di RSUD ini berdampak baik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyaSKt. "Saya minta harus lebih baik dari kemarin," kata Tono.
Disamping itu Bupati Karawang Ade Swara juga menginginkan adanya perubahan, terutama dalam perbaikan pelayanan terhadap masyaSKt. Diharapkan, memberikan pelayanan prima menjadi perioritas utama. (vid)
Honor Aparatur Desa Diajukan Melalui Proposal
Honor aparatur desa diberikan melalui dua tahap pencairan. Honor itu diajukan melalui proposal lewat kepala desa. Sesuai SK Bupati nomor 841/kep-eb HUK/ 2014 menjelaskan cara penerimaan masing-masing honor aparatur desa dan anggaran tersebut masing-masing desa terlampir besarannya.
"Pengajuan anggaran selama 6 bulan dimulai dari Bulan Januari sampai Bulan Juni. Pencairan langsung dimasukan ke rekening desa. Sementara itu pembayaran aparatur desa dibayarkan langsung selama empat bulan. Sedang untuk bulan Mei dan Juni langsung diberikan gaji satu bulan," kata Kasie Pemerintahan Kecamatan Ciampel Tatang Suryadi, S.Sos.I pada SK di ruang kerjanya.
Tatang menambahkan, untuk pengajuan anggaran proposal ditujukan langsung ke Bupati Karawang melalui Kecamatan dan ditujukan Ke Badan Pemberdayaan MasyaSKt dan Pemerintahan Desa (BMPD) Kabupaten Karawang untuk segera dicairkan. Banyak aparatur desa yang melakukan pengabdaian kepada masyaSKt, kalau dilihat dari kisaran angka masih jauh dari upah minimal regional sehingga banyak aparat desa yang jarang di kantor. "Saya tidak bisa berbuat banyak karena honor desa masih kecil sekitar Rp 1.050.000 per bulan, sehingga masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya," katanya.
Dia melanjutkan, uang tersebut hanya tambahan penghasilan, akan tetapi honornya belum ada yang pasti. Hal itu, tidak terganggu dengan kinerja aparatur desa dalam melayani masyaSKt dan menghimbau untuk mengabdi ke masyaSKt, kalau dilihat dari kisaran angka pasti tidak cukup. Oleh karena itu, aparatur desa berharap ada honor desa yang pasti sehingga dapat memberikan semangat dalam bekerja serta melayani masyaSKt. "Saya berharap UUD desa yang sudah disyahkan DPR Pusat dapat berjalan, dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sehingga aparatur desa punya gonor tetap sesuai dengan umk, dan aparatur desa dapat terus melayani masyaSKt dengan giat serta kerja yang bener," ujarnya.
Ditemui terpisah, Kaur Ekbang Desa Tegallega Samin mengatakan, honor desa tersebut diberikan selam 6 bulan langsung sehingga kebutuhan sehari-harinya belum bisa tertutupi. Hal itu, juga belum mengerti mekanismenya sehingga saat disambangi SK tolong ditanyakan mengapa bisa 6 bulan sekali, sehingga bersama keluarganya hanya mengandalkan dari gaji tersebut. "Saya juga belum tau persis kenapa honor desa bisa sampai 6 bulan sekali, sehingga kemaren saja ketika ingin menghutang ke warung, banyak penjual yang tidak percaya karena pelunasan hutangnya terlalu lama. Saya berharap honor desa dapat tetap dan diberikan setiap bulan sekali," katanya. (cr3)
BPLHD Diminta Perketat Perizinan
KARAWANG,SK - Pemkab Karawang melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) diminta cermat dan ketat dalam memberikan izin lingkungan. Terutama kepada pengembang Kawasan Industri Artha Industrial Hill yang akan melaksanakan kegiatan pembangunannya di atas tanah seluas 370 Hektar di Desa Wanakerta dan Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat. Itu dilakukan lantaran adanya kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan sosial di dua desa tersebut.
Diungkapkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (LP2ER) Kabupaten Karawang, Deden Nurdiansyah, jika BPLH Karawang memberikan kelonggaran dan lalai dalam perizinan tersebut, akan ada dampak hebat yang ditimbulkan dari aktivitas kawasan industri tersebut. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga dampak buruk yang akan terjadi adalah kerusakan sosial. Dalam hal ini, perekonomian masyaSKt.
"Sebelum terjadi, saya minta dari sekarang BPLH memperketat soal perizinannya. Sebab, ini dilakukan agar dampak kerugian dari pembangunan kawasan industri tersebut bisa diantisipasi.Jangan pernah berfikir hanya tentang dampak lingkungan, tetapi dampak sosial dan ekonomi masyaSKt sekitar pun harus menjadi perhatian," ujar Deden, Selasa (1/7).
Deden mengurai, pihaknya telah mempelajari tentang pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan konsultan pada saat menggelar konsultasi publik, beberapa hari lalu. Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, pihak konsultan
belum memaparkan secara detail tentang rencana kegiatannya. Padahal, kata Deden, menilik pada UU 39 th 2009 dan PP 27 th 2012 serta permen LH no 17/2012, masyaSKt yang secara langsung terkena dampak diposisikan setara dengan pemerintah.
"Selain itu pemSKrsa sebagi subjek dalam menyusun dokumen Amdal yang akan menjadi bagian dari pertimbangan dikeluarkannya izin lingkungan. Dalam hal ini, BPLHD Karawang jangan hanya meng-copy paste dokumen sebagai pemenuhan persyaratan," tutur Deden yang juga tokoh masyaSKt Desa Wanakerta.
Salah satu yang dikhawatirkan, lanjut Deden, adalah pasca konsultasi publik. Dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya pada kisaran 27 persen. Diyakini Deden, dengan melihat teksture dan kondisi tanah di dua desa tersebut, dampak lingkungan utama yang terjadi adalah bencana banjir. �Saya sedang menginvestigasi status tanah di dua desa tersebut, karena diduga ada yang belum diselesaikan dengan pemilik ataupun yang masih sengketa,� pungkas Deden. (ops)
Diungkapkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (LP2ER) Kabupaten Karawang, Deden Nurdiansyah, jika BPLH Karawang memberikan kelonggaran dan lalai dalam perizinan tersebut, akan ada dampak hebat yang ditimbulkan dari aktivitas kawasan industri tersebut. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga dampak buruk yang akan terjadi adalah kerusakan sosial. Dalam hal ini, perekonomian masyaSKt.
"Sebelum terjadi, saya minta dari sekarang BPLH memperketat soal perizinannya. Sebab, ini dilakukan agar dampak kerugian dari pembangunan kawasan industri tersebut bisa diantisipasi.Jangan pernah berfikir hanya tentang dampak lingkungan, tetapi dampak sosial dan ekonomi masyaSKt sekitar pun harus menjadi perhatian," ujar Deden, Selasa (1/7).
Deden mengurai, pihaknya telah mempelajari tentang pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan konsultan pada saat menggelar konsultasi publik, beberapa hari lalu. Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, pihak konsultan
belum memaparkan secara detail tentang rencana kegiatannya. Padahal, kata Deden, menilik pada UU 39 th 2009 dan PP 27 th 2012 serta permen LH no 17/2012, masyaSKt yang secara langsung terkena dampak diposisikan setara dengan pemerintah.
"Selain itu pemSKrsa sebagi subjek dalam menyusun dokumen Amdal yang akan menjadi bagian dari pertimbangan dikeluarkannya izin lingkungan. Dalam hal ini, BPLHD Karawang jangan hanya meng-copy paste dokumen sebagai pemenuhan persyaratan," tutur Deden yang juga tokoh masyaSKt Desa Wanakerta.
Salah satu yang dikhawatirkan, lanjut Deden, adalah pasca konsultasi publik. Dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya pada kisaran 27 persen. Diyakini Deden, dengan melihat teksture dan kondisi tanah di dua desa tersebut, dampak lingkungan utama yang terjadi adalah bencana banjir. �Saya sedang menginvestigasi status tanah di dua desa tersebut, karena diduga ada yang belum diselesaikan dengan pemilik ataupun yang masih sengketa,� pungkas Deden. (ops)
2000 warga Telukjambe Timur Belum Punya KTP dan KK
"Pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyaSKt melalui rapat minggon di Kecamatan serta desa agar masyaSKt membuat KTP elektronik dan KK agar mempunyai identitas masyaSKt. Sayangnya, kesadaran masyaSKt memang minim, sehingga masih banyak yang enggan mengurus pembuatan KTP dan kartu keluarga," ujar Kasie Kependudukan, Kecamatan Telukjambe Timur Disyana.
Meski demikian dia menambahkan, angka 2000 jumlah warga yang belum memiliki KTP dan KK itu merupakan data kependudukan. Sedang jika mengacu data lapangan jumlahnya hanya mencapai sekitar 1000 warga. "Pembengkakan angka hingga mencapai 1000 itu karena ternyata masih banyak masyaSKt yang menggunakan NIK KK yang 10.17 padahal NIK KK yang digunakan sekarang 32.15," ujarnya.
Disyana menambahkan, pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi serta penyuluhan untuk pembuatan KTP elektronik serta perubahan NIK KK dari 10.17 menjadi 32.15. Mekanisme pembuatan tersebut dengan meminta surat pengantar dari rukun tetangga (RT) setempat, serta dilengkapi dengan persayaratan lainya diantaranya Foto copy ijazah dan fotocopy KK. Dilanjutkan dengan surat nikah yang untuk meminta register desa dan dilanjutkan ke kecamatan untuk diregister selanjutnya di bawa ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcakpil) Kabupaten Karawang untuk segera dibuat. Oleh karena itu, masyaSKt yang belum mempunyai untuk segera membuat agar mempermudah identitas masyaSKt.
Dia melanjutkan, masyaSKt yang belum mengurus KTP dan KK beralasan belum ada kebutuhan mendesak yang menuntutnya harus memiliki KTP dan KK, seperti halnya untuk kepengurusan BPJS yang harus melampirkan KTP dan KK. MasyaSKt yang sudah punya identitas ada sekitar 90 persen untuk KK dan KTP elektronik. Hal itu terus dilakukan pemantauan dilapangan melalui RT dan desa masing-masing agar masyaSKt semua mempunyai identitas.
Selain itu, menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) Disyana mengatakan, ada sekitar 80.471 orang yang mempunyai hak pilih dan 145 tempat pemungutan suara (TPS) se Kecamatan Telukjambe Timur. MasyaSKt yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap harus segera mengkoordinasikan kepada PPK agar mendapat hak pilih khusus sehingga aspirasi masyaSKt dapat tersampaikan.
"Alhamdulilah kotak suara pemilu sudah datang dan formulir undangan C6 sudah langsung didistribusikan ke masyaSKt yang sudah ada di DPT. Bagi yang namanya belum ada agar koordinasi dengan PPK setempat agar mendapatkan hak pilih," katanya. (cr3)
Jumat, 27 Juni 2014
Majalaya Siapkan 70 Linmas Amankan Pilpres
MAJALAYA, SK - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang, pihak Kecamatan Majalaya saat ini mulai mempersiapkan pengamanan Pilpres. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial akibat beda pendapat. "Sekarang ini kita sedang melakukan pembinaan Linmas serta membuat pengamanan langsung untuk memberikan keamanan kepada masyaSKt agar pilpres nanti berjalan aman dan kondusif, serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," Ujar Kasie Trantib Arta, S.H. Dia mengatakan untuk itu telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Majalaya, PPK Kecamatan Majalaya dan PPS Desa se Kecamatan Majalaya.
Arta menambahkan, pengamanan tersebut dilakukan dengan cara mengkoordinir semua anggota linmas di desa masing-masing. Selain tugas pengamanan selama pilpres berlangsung. Pada prinsipnya menjaga keamanan selama pilpres walaupun beda pendapat terhadap calon masing-masing, akan tetapi tetap masyaSKt menjaga keamanan lingkungan dan tidak pecah akibat perbedaan tersebut. Selain itu, masyaSKt juga harus bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Majalaya agar terciptanya pilpres yang kondusif, aman dan terkendali. "Kita melakukan pembinaan para anggota linmas masing-masing. Di tempat pemungutan suara (TPS) nanti akan ditempatkan dua orang linmas," ujarnya.
Arta melanjutkan, masing-masing desa diperkuat dengan pengamanan 10 anggota linmas selama pilpres berlangsung. Jadi Kecamatan Majalaya menyiapkan 70 anggota linmas menjaga keamanan pilpres. Para anggota linmas diberikan pembinaan serta arahan menghadapi pilpres, selain itu melalui rapat minggon diadakan sosialisasi langsung ke masyaSKt. "Saya terus melakukan monitoring pengamanan lingkungan, sejak H-3 anggota linmas siap di tempat untuk menjalankan tugasnya. Saya berharap masyaSKt nanti bisa saling menghormati keputusan pilpres," ujarnya.
Ditemui terpisah, Kaur Trantib Desa Sarijaya, Dede Harto mengatakan, setiap menghadapi pemilihan umum (pemilu) legislatif, Presiden, Kepala Desa, Desa Sarijaya terus melakukan pengamanan langsung di masing TPS dengan menaruh 2 anggota linmas untuk menjaga kondusifitas selama pemilihan. "Biasanya yang menjadi konflik di masyaSKt dikarenakan masyaSKt yang mempunyai hak pilih akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu, segera melakukan pengecekan kembali hak pilih agar meminimalisir kerusuhan ketika pilpres berlangsung," katanya.
Dia menambahkan, melalui himbauan serta sosialisasi ke masyaSKt agar masyaSKt dapat memilih sesuai dengan keinginanya, untuk Desa Sarijaya sampai sekarang masih aman terkendali. Para anggota linmas terus menjaga keamanan desa selam 24 jam saling bergantian agar terciptanya kondisi yang kondusif, aman serta terkendali. "Saya berharap pilpres ini berjalan dengan lancar, aman serta terkendali sehingga masyaSKt puas dengan pilihannya masing-masing," katanya. (cr3)
Sulvia Trihapsari Kasi Pidsus
Ketika baru menjabat 3 hari di Kabupaten Karawang, ia sudah harus berhadapan dengan LSM anti korupsi yang melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Karawang beberapa waktu lalu. Namun dia menerima mereka disertai dengan sikap yang ramah dan lugas menjelaskan mengenai duduk persoalan yang dipertanyakan oleh para demonstrans. Keberaniannya menghadapi demonstran dan kemampuannya menjelaskan tentang perkara hukum yang sedang ditangani kejari Karawang membuat aksi demo berlangsung kondusif dan berakhir secara damai.
"Kita harus bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyaSKt yang mempertanyakan perkara yang sedang kita tangani. Selama itu tujuan aksi demo, justru bisa memberi dorongan buat kita untuk menyelesaikan setiap perkara. Dan masyaSKt memang berhak mempertanyakan perkara yang ditangani kejaksaan,� katanya.
Sulvia memang belum seumur jagung menjadi Kasipidsus Kejari Karawang, persisnya 13 Juni 2014. Namun pengalamannya menangani kasus korupsi jangan dianggap enteng. Dia pernah menangani kasus-kasus besar di Kejaksaan Agung kala menjabat sebagai anggota tim satuan khusus anti korupsi jaksa agung muda pidana khusus di Kejaksaan Agung.
Kasus korupsi berskala nasional pernah ditanganinya seperti PT. Sang Hyang Seri dalam kasus korupsi benih unggul. Lalu korupsi di Kementrian Pertanian kasus Bantuan langsung benih unggul. Kasus korupsi PT. Angkasa Pura II soal pengadaan simulator. Selain itu ada PT. Cevron soal korupsi di bidang lingkungan. Dia juga pernah menangani korupsi Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) yang menjerat sejumlah kepala sekolah.
Kariernya sebagai jaksa dimulai ketika menjadi staf di Kejaksaan Tinggi Medan Sumatera Utara tahun 2002 hingga tahun 2004. Lalu pindah tugas di Kejari Belawan saat baru menjadi jaksa. Lalu tahun 2006 hingga 2007 menjadi staf di Jaksa Agung Muda Pembinaan. Tahun 2007 menjadi Kasubsi Prosarin intel Kejari Jakarta Barat hingg Tahun 2012. Tahun 2013 masuk Biro hukum kejagung selama 8 bulan dan kemudian mendapat tugas di Karawang.
Sulvia berharap selama bertugas di Karawang dapat memberikan manfaat kepada masyaSKt Karawang. Oleh karena itu dia bertekad agar karawang bisa lebih baik lagi dari sekarang yaitu lebih tertib dan teratur. "Waktu pertama datang kesan yang saya dapat Karawang ini penuh debu dan kurang nyaman dilihatnya." Katanya. Namun Sulvia mengakui kalau masyaSKt Karawang ramah dan mudah bergaul. Hanya saja Sulvia berharap agar masyaSKt Karawang dapat memahami hukum terutama pidana korupsi.
Sulvia mengaku prihatin dengan kondisi jalan-jalan banyak yang rusak. Dia berharap agar Pemerintah Karawang dapat serius memperbaikinya. Sulvia mengaku siap mengawal dan mengawasi semua program pembangunan di Karawang. Dia siap mengingatkan pejabat di Karawang jika ada program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Kalau sudah kita ingatkan tapi terus dilakukan terpaksa kita proses secara hukum," Katanya. (ops)
Dishubkominfo Uji Kendaraan Perusahaan
KARAWANG, SK - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) melakukan uji emisi terhadap ratusan kendaraan milik perusahaan yang ada di Kawasan Industri Surya Cipta, Kamis (26/6).
Kadishubkominfo Setyadarma mengatakan, uji emisi tersebut dilakukan untuk menanggulangi gas buang kendaraan di daerah ini. Dia mengaku juga sudah melakukan uji emisi dilingkungan setda Karawang. "Kemarin kita baru melakukan uji emsisi terhadap 500 kendaraan motor dan mobil," katanya.
Dari hasil uji emisi tersebut banyak kendaraan dinas yang tidak lolos uji emisi, bahkan dalam uji emisi tersebut ada beberapa kendaraan dinas yang tidak ikut diuji seperti truk sampah di Dinas Cipta Karya. "Biasanya kalau truk sampah bareng dengan uji KIR," jelasnya.
Setyadarma menyebutkan, uji emisi ini menargetkan semua kendaraan di Karawang . Salah satunya kendaraan di setiap kawasan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan karyawan. "Untuk saat ini kita fokus di Suryacipta," jelasnya.
Tetapi kedepan uji emisi akan dilakukan diseluruh kawasan industri, bahkan dia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pengelola KIM."Semua kawasan akan kita uji emisi," tegasnya.
Ia mengharapkan, seluruh kendaraan di Karawang baik roda dua maupun roda empat, bahkan saat ini ia sedang melakukan kerjasama dengan Samsat Karawang dalam setiap melakukan pemanjangan STNK juga akan dilakukan uji emisi. (ops)
Kadishubkominfo Setyadarma mengatakan, uji emisi tersebut dilakukan untuk menanggulangi gas buang kendaraan di daerah ini. Dia mengaku juga sudah melakukan uji emisi dilingkungan setda Karawang. "Kemarin kita baru melakukan uji emsisi terhadap 500 kendaraan motor dan mobil," katanya.
Dari hasil uji emisi tersebut banyak kendaraan dinas yang tidak lolos uji emisi, bahkan dalam uji emisi tersebut ada beberapa kendaraan dinas yang tidak ikut diuji seperti truk sampah di Dinas Cipta Karya. "Biasanya kalau truk sampah bareng dengan uji KIR," jelasnya.
Setyadarma menyebutkan, uji emisi ini menargetkan semua kendaraan di Karawang . Salah satunya kendaraan di setiap kawasan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan karyawan. "Untuk saat ini kita fokus di Suryacipta," jelasnya.
Tetapi kedepan uji emisi akan dilakukan diseluruh kawasan industri, bahkan dia mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pengelola KIM."Semua kawasan akan kita uji emisi," tegasnya.
Ia mengharapkan, seluruh kendaraan di Karawang baik roda dua maupun roda empat, bahkan saat ini ia sedang melakukan kerjasama dengan Samsat Karawang dalam setiap melakukan pemanjangan STNK juga akan dilakukan uji emisi. (ops)
Acuan PNPM Pedesaan Tidak Tegas
MAJALAYA, SK - Kejelasan berlanjutnya Program Nasional Pemberdayaan MasyaSKt Mandiri (PNPM) pedesaan masih belum jelas, kini sudah diperparah dengan petunjuk tekhnik operasional (PTO) tahun 2014 yang masih tumpang tindih dalam pembuatanya. PTO tersebut sebagai acuan pelaksana dilapangan dalam menjalankan semua progran PNPM pedesaan.
"Saya juga masih menunggu kejelasan PNPM tersebut untuk dilanjutkan apa tidaknya. Kalau seumpama tidak dilanjutkan banyak menimbulkan pengangguran intelektual. Didalamnya ada konsultan serta lainnya. Saya berharapn PNPM dapat dteruskan dengan pimpinan negara kita yang baru, agar swadaya masyaSKt terus ditingkatkan dalam melaksanakan program tersebut," kata Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Majalaya, AA Kurnia, di ruang kerjanya.
Kurnia menambahkan, PNPM Pedesaan tersebut sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat semenjak tahun 2009, pelaksanaan berupa fisik sebesar 75 persen seperti jalan lingkungan, drainase dan berupa 25 persen program simpan pinjam yang dikelola perempuan. Kalau PNPM dihilangkan, berarti hanya tinggal mengelola program simpan pinjam tersebut di masyaSKt. Selain itu, PTO yang digunakan masih PTO tahun 2012 dikarenakan PTO Tahun 2014 masih banyak yang kalimatnya tumpang tindih, sehingga harus dikaji ulang kembali sebelum digunanakan pelaksana di tingkat bawah.
"Pengesahan PTO 2014 sudah kemaren dilakukan, tanggal 30 juni 2014 akan segera dilaksanakan. Akan tetapi melalui hasil rapat kemaren di Cilamaya menolak melalui Asosiasi PNPM NKRI karena tidak dilibatkan dalam pembuatanya. Pengesahannya hanya secara sepihak dan masih banyak kalimat yang harus dikaji ulang, sehingga pelaksanaan dilapangan tidak bingung. UPK se Kabupaten Karawang juga masih menggunakan PTO terdahulu," ujarnya.
Dia melanjutkan, Anggaran tahun 2013 sudah dilakukan sesuai dengan pengajuan, tetapi anggaran untuk tahun 2014 masih menunggu untuk pencairan tahap 1. Seharusnya sekitar bulan Mei atau Juni sudah dilakukan pencaeran anggaran tersebut. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2014 digunakan untuk drainase, jalan beton Desa Pasirmulya serta Desa Lemahmulya, dan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, segera dilakukan pencaeran anggaran serta kejelasan program tersebut.
"Saya berharap PNPM Pedesaaan dapat terus berlanjut sehingga tidak menimbulkan pengangguran intelektual PTO harus dikaji kembali agar semua UPK PNPM dapat menerimannya. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat saling menerima keputusan tersebut," katanya. (cr3)
"Saya juga masih menunggu kejelasan PNPM tersebut untuk dilanjutkan apa tidaknya. Kalau seumpama tidak dilanjutkan banyak menimbulkan pengangguran intelektual. Didalamnya ada konsultan serta lainnya. Saya berharapn PNPM dapat dteruskan dengan pimpinan negara kita yang baru, agar swadaya masyaSKt terus ditingkatkan dalam melaksanakan program tersebut," kata Kepala Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Majalaya, AA Kurnia, di ruang kerjanya.
Kurnia menambahkan, PNPM Pedesaan tersebut sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat semenjak tahun 2009, pelaksanaan berupa fisik sebesar 75 persen seperti jalan lingkungan, drainase dan berupa 25 persen program simpan pinjam yang dikelola perempuan. Kalau PNPM dihilangkan, berarti hanya tinggal mengelola program simpan pinjam tersebut di masyaSKt. Selain itu, PTO yang digunakan masih PTO tahun 2012 dikarenakan PTO Tahun 2014 masih banyak yang kalimatnya tumpang tindih, sehingga harus dikaji ulang kembali sebelum digunanakan pelaksana di tingkat bawah.
"Pengesahan PTO 2014 sudah kemaren dilakukan, tanggal 30 juni 2014 akan segera dilaksanakan. Akan tetapi melalui hasil rapat kemaren di Cilamaya menolak melalui Asosiasi PNPM NKRI karena tidak dilibatkan dalam pembuatanya. Pengesahannya hanya secara sepihak dan masih banyak kalimat yang harus dikaji ulang, sehingga pelaksanaan dilapangan tidak bingung. UPK se Kabupaten Karawang juga masih menggunakan PTO terdahulu," ujarnya.
Dia melanjutkan, Anggaran tahun 2013 sudah dilakukan sesuai dengan pengajuan, tetapi anggaran untuk tahun 2014 masih menunggu untuk pencairan tahap 1. Seharusnya sekitar bulan Mei atau Juni sudah dilakukan pencaeran anggaran tersebut. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2014 digunakan untuk drainase, jalan beton Desa Pasirmulya serta Desa Lemahmulya, dan pembangunan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, segera dilakukan pencaeran anggaran serta kejelasan program tersebut.
"Saya berharap PNPM Pedesaaan dapat terus berlanjut sehingga tidak menimbulkan pengangguran intelektual PTO harus dikaji kembali agar semua UPK PNPM dapat menerimannya. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat saling menerima keputusan tersebut," katanya. (cr3)
Langganan:
Postingan (Atom)